10 Juni 2025

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menyambut baik kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini dianggap sebagai angin segar bagi sektor perhotelan dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat pembatasan kegiatan selama pandemi. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menilai bahwa selama ini banyak pelaku usaha hotel yang mengalami kesulitan, terutama karena kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di kantor atau secara daring. Hal tersebut berdampak langsung pada pendapatan hotel-hotel yang bergantung pada kegiatan tersebut. “Selama ini hotel-hotel sempat tiarap. Mereka sudah berinvestasi besar, tetapi pemasukan nyaris tidak ada. Dengan adanya kebijakan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa perlahan bergerak lagi. Ini tentu sangat positif,” ujar Ismail, Selasa (10/6/2025). Menurut Ismail, kebijakan ini memberi peluang bagi sektor perhotelan untuk bangkit kembali, setelah lama terpuruk akibat pembatasan kegiatan. Ia berharap agar Pemda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali rutin mengadakan berbagai kegiatan, seperti rapat, pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di hotel atau restoran. Dampak Positif bagi Perekonomian Makassar Legislator dari Fraksi Golkar ini juga menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak positif pada sektor perhotelan, tetapi juga pada perekonomian Makassar secara keseluruhan. Pasalnya, sektor perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari pegawai hotel hingga pekerja sektor pendukung lainnya, seperti restoran dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di sekitar hotel. “Kami berharap setelah kebijakan ini diterapkan, pemerintah daerah dan OPD kembali rutin melaksanakan berbagai kegiatan di hotel. Ini bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan industri yang sempat hampir mati suri. Sektor perhotelan juga memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, karena banyak sektor yang terlibat, termasuk UMKM lokal,” jelas Ismail. Selain itu, Ismail juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pengelola hotel, dan sektor terkait untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ia menekankan bahwa meskipun kegiatan di hotel dan restoran dibuka kembali, kesehatan dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. Pemulihan Ekonomi Lewat Sektor Pariwisata dan Perhotelan Sektor perhotelan di Makassar, seperti di banyak daerah lain, memang mengalami masa-masa sulit selama pandemi. Pembatasan kegiatan dan larangan acara tatap muka membuat banyak hotel di Makassar terpaksa menutup diri dan mengalami kerugian. Banyak pengusaha hotel yang harus melakukan pemotongan karyawan hingga merumahkan sejumlah pekerja. Namun, dengan kebijakan baru yang memungkinkan kegiatan dilakukan di hotel dan restoran, sektor ini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ismail berharap bahwa dengan adanya pembukaan ruang kegiatan ini, hotel-hotel di Makassar dapat kembali beroperasi dengan lebih baik, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. “Industri perhotelan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk perekonomian Makassar. Dengan adanya kebijakan ini, kita berharap hotel-hotel di Makassar bisa kembali beroperasi maksimal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Ini adalah langkah menuju pemulihan ekonomi yang lebih luas,” pungkas Ismail. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM di sekitar hotel dan restoran. Ismail menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan di hotel, maka sektor-sektor lain seperti kuliner, cendera mata, dan transportasi juga akan merasakan dampak positifnya. Hal ini tentu saja akan membantu mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal. “Ketika kegiatan di hotel mulai meningkat, pelaku UMKM di sekitar hotel akan ikut merasakan dampaknya. UMKM kuliner, misalnya, akan mendapatkan peluang lebih banyak karena banyak tamu hotel yang membutuhkan makanan dan minuman. Begitu juga dengan sektor transportasi yang mendukung mobilitas peserta kegiatan,” jelas Ismail. Ia menilai, kebijakan ini dapat menjadi peluang emas untuk membangkitkan kembali sektor UMKM yang sempat terhenti, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Makassar. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemda dan OPD bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan. Meskipun kebijakan ini disambut positif, Ismail mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga keseimbangan antara pembukaan kegiatan di hotel dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ia menekankan bahwa meskipun ada peluang untuk memulihkan sektor perhotelan, keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama. “Penting untuk memastikan bahwa protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di hotel. Kita tidak ingin pemulihan ekonomi ini justru menyebabkan gelombang baru penyebaran virus. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah terus mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” pungkas Ismail. Dengan demikian, kebijakan Kemendagri yang memungkinkan kegiatan kembali dilaksanakan di hotel dan restoran memberikan angin segar bagi sektor perhotelan di Makassar. Diharapkan, sektor ini dapat kembali bangkit, menciptakan lapangan kerja, dan turut mendukung pemulihan ekonomi daerah yang lebih luas.