19 Februari 2025

Uncategorized

Ketua DPRD Puji Kepemimpinan Danny Pomanto Saat Pamitan ke Forkopimda Makassar

MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, mengakhiri masa jabatannya dengan melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, Rabu (19/2/2025). Didampingi Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, Danny berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan selama masa kepemimpinannya. Salah satu momen penting terjadi saat Danny mengunjungi Gedung DPRD Makassar, di mana ia disambut langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama para anggota dewan. Kehangatan silaturahmi semakin terasa dengan suguhan makanan khas Makassar, Coto.   Dalam sambutannya, Ketua DPRD Makassar, Supratman, memberikan apresiasi besar terhadap kinerja Danny Pomanto. Ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Danny, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kemajuan pesat, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).   “Beliau (Danny Pomanto) luar biasa. Selama hampir dua periode kepemimpinannya, PAD Kota Makassar mengalami peningkatan signifikan tanpa meninggalkan beban utang. Jika masa jabatannya bertambah satu tahun saja, saya yakin PAD kita bisa menembus Rp2 triliun,” jelas Supratman.   Ia juga menekankan bahwa hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny berlangsung sangat harmonis dan produktif.   “Komunikasi antara eksekutif dan legislatif berjalan sangat baik. Kolaborasi ini bukan hanya sekadar kerja sama, melainkan juga persaudaraan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.   Sebelum ke DPRD, Danny lebih dulu mengunjungi Kantor Polres Pelabuhan Makassar, diterima Kapolres Pelabuhan AKBP Restu Wijayanto, S.I.K. Ia kemudian melanjutkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Kantor Pengadilan Tinggi Makassar. Setiap kunjungan diisi dengan perbincangan ringan dan saling menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun.   Kunjungan silaturahmi diakhiri dengan kunjungan ke Markas Kodim 1408/BS Makassar. Dalam setiap pertemuan, Danny menegaskan bahwa dirinya pamit sebagai wali kota, namun bukan sebagai sahabat.   “Terima kasih kepada seluruh Forkopimda. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya pamit sebagai wali kota, tapi hubungan persahabatan kita akan terus terjaga dan semakin baik ke depan,” tutur Danny.

Opini

Kabur Aja Dulu : Fenomena Brain Drain dan Dilema Talenta Indonesia

ruminews.id – Dalam beberapa minggu terakhir, tagar #KaburAjaDulu ramai diperbincangkan di media sosial. Ungkapan ini bukan sekadar kelakar anak muda, tetapi cerminan dari kenyataan pahit: semakin banyak orang berbakat yang memilih meninggalkan Indonesia demi peluang yang lebih baik di luar negeri. Fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah dan para pengambil kebijakan. Namun, alih-alih mencari solusi, sebagian elite justru menganggapnya sebagai hal Wajar atau bahkan menyalahkan mereka yang pergi. Ketika Negeri Tak Lagi Ramah bagi Talenta Fenomena migrasi tenaga kerja berkualitas tinggi atau brain drain bukanlah hal baru, tetapi akhir-akhir ini semakin nyata dirasakan. Banyak anak muda berprestasi, mulai dari profesional di bidang teknologi, akademisi, hingga tenaga medis, memilih untuk mencari penghidupan di luar negeri. Alasannya? Mereka merasa bahwa di Indonesia, keahlian dan integritas mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kesejahteraan tenaga kerja profesional. Dibandingkan dengan negara lain, gaji tenaga ahli di Indonesia sering kali tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Belum lagi minimnya perlindungan tenaga kerja, ketidakpastian kontrak, dan fasilitas kerja yang jauh dari ideal. Namun, lebih dari sekadar ekonomi, faktor politik juga memainkan peran besar. Banyak individu berbakat merasa tidak memiliki tempat dalam sistem yang lebih mengutamakan koneksi dan loyalitas politik daripada kompetensi. Jabatan strategis, baik di pemerintahan maupun sektor industri, sering kali diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan dengan elite, bukan kepada mereka yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya. Mereka yang menolak bermain dalam budaya sogokan dan “cari muka” akhirnya tersisih.Di sisi lain, anak-anak muda dari kelompok marginal menghadapi tantangan ganda. Mereka tidak hanya harus berjuang melawan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menghadapi sistem yang tidak memberikan kesempatan yang adil bagi mereka untuk berkembang. Ketika kesempatan terbuka lebih luas di luar negeri, pilihan untuk pergi menjadi semakin masuk akal. Siapa yang Dirugikan? Jika fenomena ini terus berlanjut, dampaknya tidak bisa dianggap remeh. Indonesia akan kehilangan generasi terbaik yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan. Beberapa konsekuensi yang akan muncul antara lain: • Stagnasi inovasi : Tanpa tenaga ahli, sektor teknologi dan ekonomi kreatif akan sulit berkembang. • Ketimpangan SDM : Kekurangan tenaga profesional di dalam negeri bisa berdampak pada kualitas layanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. • Daya saing melemah : Sementara negara lain semakin maju dengan memanfaatkan talenta global, Indonesia justru kehilangan sumber daya manusianya yang paling potensial. Apa yang Harus Dilakukan? Mengutuk mereka yang pergi bukanlah solusi. Sebaliknya, pemerintah dan pengambil kebijakan harus berhenti berpura-pura bahwa masalah ini tidak ada. Ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan: 1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja profesional Standar gaji dan tunjangan harus diperbaiki agar lebih kompetitif, terutama di sektor-sektor strategis seperti teknologi, kesehatan, dan ekonomi kreatif. 2. Menegakkan meritokrasi secara nyata Rekrutmen dan promosi jabatan harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik atau hubungan pribadi. 3. Menindak tegas praktik nepotisme dan korupsi Jika orang berbakat terus tersingkir hanya karena mereka tidak mau menyogok atau menjilat, maka tidak heran jika mereka memilih pergi. 4. Memberikan insentif bagi diaspora untuk kembali Program khusus seperti fasilitas riset, insentif pajak, atau kebijakan yang mendukung kepulangan tenaga ahli bisa menjadi langkah untuk menarik kembali talenta yang telah pergi. Kesimpulan : Harus Berani Berubah Fenomena #KaburAjaDulu bukan hanya soal anak muda yang ingin mencari pengalaman di luar negeri. Ini adalah refleksi dari sistem yang gagal memberikan tempat bagi orang-orang berbakat untuk berkembang. Jika Indonesia ingin maju, maka para pengambil kebijakan harus berhenti mencari kambing hitam dan mulai membangun alasan agar mereka yang pergi mau kembali. Jika tidak? Mungkin hanya tinggal menunggu waktu sebelum kita menyadari bahwa negeri ini telah kehilangan generasi terbaiknya dan itu bukan salah mereka, tapi salah kita yang membiarkan mereka pergi. Andi Januar Jaury Dharwis Pengamat Kebijakan Publik Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2014 2014-2019 2019-2024

Politik

Kawendra: Jangan Sampai Hak Pekerja Terzalimi, Desak PT SBI Lindungi Hak Pekerja

ruminews.id- JAKARTA, Anggota DPR RI, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya penerapan regulasi dalam proses akuisisi dan pembaruan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI bersama Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (PT SBI) pada Senin (17/2/25). “Ketika berbicara soal regulasi, memang benar bahwa dalam proses akuisisi seharusnya ada tahap cut-off terlebih dahulu,” ujar Kawendra. Ia menekankan bahwa proses cut-off ini harus dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan aturan yang berlaku, guna memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi. Menurut Kawendra, dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kesejahteraan tenaga kerja harus menjadi prioritas utama. “Di era Pak Prabowo, kita ingin semua orang sejahtera. Kita tidak ingin ada hak-hak yang terzalimi. Karena itu, kita harus cari tahu siapa yang menjadi penyebab tertundanya proses ini, hingga akhirnya hak-hak pekerja terancam dan tercederai. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya. Kawendra mengusulkan agar Komisi VI DPR RI segera mengambil langkah tegas berdasarkan hasil RDPU tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Fraksi Gerindra akan terus mendorong penerapan aturan yang tepat dalam menyelesaikan kasus ini. “Kami mengusulkan untuk segera mengeluarkan surat resmi dari Komisi VI berdasarkan hasil RDPU hari ini, agar pihak SBI menerapkan regulasi yang ada dengan benar, tanpa perlu berlarut-larut mencari solusi lain,” ungkapnya. Ia berharap rapat tersebut dapat menghasilkan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan pekerja. “Mudah-mudahan kita bisa mendorong kebijakan yang lebih baik. Seharusnya ada peningkatan upah dan kesejahteraan. Jangan dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Masa di era Pak Prabowo kesejahteraan karyawan tidak berkembang?” tambahnya. Lebih lanjut, Kawendra meminta agar manajemen PT SBI tidak menghindar dari mediasi dan diskusi dengan serikat pekerja. “Kita berjuang bersama, mohon doa dan dukungan dari teman-teman. Kita dorong agar ada mediasi dan dialog dengan serikat pekerja. Jangan terus menghindar. Kalau terus seperti itu, nanti kami panggil mereka kesini,” pungkasnya.

Scroll to Top