ruminews.id, Makassar, 3 Maret 2025 – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dapat segera merealisasikan program prioritas dalam 100 hari kerja pertama mereka. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat paripurna pemaparan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Supratman menekankan bahwa masyarakat menantikan realisasi program kerja yang konkret dalam waktu dekat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program bebas iuran sampah serta pengadaan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP. “Semoga program ini bisa terealisasi secepat mungkin. Paling tidak dalam 100 hari kerja sudah ada yang berjalan, seperti program bebas iuran sampah dan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP. Ini bisa sangat membantu masyarakat,” ujar Supratman, Senin (3/3/2025). Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat lurah. Menurutnya, kelengkapan struktur pemerintahan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. “Dalam 100 hari kerja, wali kota dan wakilnya harus merampungkan seluruh struktur SKPD, termasuk di tingkat kelurahan. Sering kali ada kelurahan yang belum memiliki sekretaris lurah (seklur), padahal Dana Alokasi Khusus (DAK) di tingkat kelurahan harus dikelola dengan baik,” tegasnya. Supratman juga menyoroti kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kelurahan. Ia berharap wali kota segera melakukan rotasi dan pengisian jabatan yang kosong agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal. “ASN di kelurahan masih kurang, sementara PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) harus lengkap. Jika pemerintahan tidak segera ditata, maka kinerja juga akan terhambat. Kami mendukung rotasi ASN selama sesuai dengan aturan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan visi dan misi wali kota. “RPJMD harus berjalan dengan baik. Semua program yang dijalankan wali kota harus mengacu pada RPJMD yang harus diketuk palu dalam enam bulan setelah pelantikan. Tidak boleh lebih,” imbuhnya. Menanggapi harapan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemetaan ulang terhadap anggaran daerah guna memaksimalkan realisasi program prioritas. “Kami akan melihat secara detail pola penggunaan anggaran selama ini, bagaimana perbandingan antara belanja dan pendapatan. Kami akan memangkas anggaran yang dinilai tidak efektif dan mengalokasikannya untuk program strategis yang lebih bermanfaat,” ujar Munafri. Ia juga menyebut akan mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dinas dan biaya pertemuan yang dianggap tidak mendesak. “Kami akan mengoptimalkan pertemuan di kantor sendiri, mengurangi biaya perjalanan dinas yang tidak perlu, serta memangkas anggaran makan dan minum yang berlebihan,” tutupnya. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan program prioritas yang telah dijanjikan dalam kampanye dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Makassar.
