Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Arief Rosyid Hasan – Ketua Umum PB-HMI 2013 – 2015 Wakil Ketua Umum DPP AMPI

Opini, Politik

Bahlil, Antara Rasisme dan Amanah Pasal 33 (Refleksi Jelang Peringatan Hari Sumpah Pemuda)

Tinggalkan Komentar / Opini, Politik /

ruminews.id – Ketika bangsa ini kembali menatap tanggal 28 Oktober—hari di mana para pemuda bersumpah setia pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—kita diingatkan pada amanah konstitusi yang tak kalah fundamental: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini bukan sekadar susunan kalimat hukum, melainkan janji sosial bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itulah sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjalankan tugas berat. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM menggerakkan program hilirisasi, memperluas akses energi hingga ke pelosok, membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang, serta memastikan sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas bagi segelintir elite, melainkan tumpuan hidup rakyat banyak. Langkah-langkah itu adalah upaya nyata untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33: negara sebagai pengelola dan penjaga keadilan ekonomi. Ketika energi menjadi terang bagi desa-desa, ketika tambang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, dan ketika keuntungan sumber daya dirasakan lintas wilayah, maka konstitusi bukan lagi teks, melainkan kenyataan. Namun, di tengah kerja besar itu, Bahlil menghadapi sisi gelap bangsa ini yang belum sepenuhnya kita taklukkan: rasisme. Rasisme, Luka yang Masih Menganga Rasisme di Indonesia sering kali muncul dalam bentuk halus—candaan, stereotip, atau komentar bernada merendahkan. Namun dalam kasus Bahlil, serangan itu tampil telanjang: hinaan terhadap warna kulit, asal daerah, bahkan latar sosial. Ia menjadi sasaran ujaran kebencian yang menodai martabat kemanusiaan dan menyinggung nurani bangsa. Ironisnya, peristiwa itu terjadi di tengah upaya pemerintah menegakkan amanah konstitusi dan mewujudkan keadilan sosial. Hinaan semacam itu bukan hanya menyakiti seorang menteri, melainkan mencederai cita-cita Sumpah Pemuda—bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Bahlil merespons dengan ketenangan. Ia tidak membalas, tidak melapor dengan amarah, tetapi memaafkan. “Saya biasa dihina sejak kecil, saya bukan anak pejabat,” katanya. Sikap ini menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang matang: tegas dalam kebijakan, lembut dalam hati. Di tengah derasnya gelombang kebencian di ruang publik, sikap memaafkan justru menjadi bentuk tertinggi dari kekuatan moral. Rasisme bukan hanya persoalan personal; ia cermin dari kegagalan kolektif kita memahami makna kebangsaan. Bila seorang putra bangsa yang memegang amanah publik masih diserang karena identitasnya, maka kita sedang mundur dari nilai yang diperjuangkan pemuda 1928. Sumpah Pemuda dan Panggilan Moral Bangsa Menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-97, bangsa ini dituntut untuk tidak hanya menghafal teks sejarah, tetapi juga menghidupkan maknanya. Sumpah Pemuda bukan sekadar momentum seremonial, melainkan kompas moral yang mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberagaman yang saling menghormati. Kita harus berani menolak ujaran kebencian, menghapus diskriminasi rasial dari ruang publik, dan memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada rakyat tanpa memandang asal-usul. Pendidikan multikultural di sekolah, etika digital di dunia maya, dan keteladanan pemimpin menjadi fondasi baru bagi persatuan nasional. Bahlil Lahadalia menjadi simbol dari dua ujian besar bangsa ini: bagaimana mengelola kekayaan alam dengan adil sekaligus menjaga kemanusiaan dari luka rasisme. Dari dirinya kita belajar bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun karakter bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tanpa kematangan moral akan kehilangan maknanya. Menjelang 28 Oktober, marilah kita refleksikan ulang arti persatuan. Persatuan tidak berarti tanpa perbedaan, dan perbedaan tidak boleh melahirkan kebencian. Ketika rasisme telah kita singkirkan, dan ketika amanah Pasal 33 benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan rakyat, maka janji para pemuda 1928 akan kembali hidup di antara kita—bukan sekadar dalam pidato, tetapi dalam tindakan.

Opini

Hijrah Politik, Dari Buih Menjadi Gelombang Perubahan

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id –  Tahun Baru Islam 1447 H bukan sekedar penanggalan hijriah, tetapi momentum historis dan spiritual yang monumental. Hijrah Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah adalah titik balik dalam sejarah Islam, yang menandai lahirnya masyarakat Islam yang terorganisir secara politik, sosial, dan ekonomi. Rasulullah membangun tatanan masyarakat dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi awal, menegakkan keadilan, dan mengatur tata kelola kehidupan bersama —sebuah praktik politik profetik yang sarat nilai. Namun, bagaimana kita—orang muda Muslim Indonesia—menyikapi momen hijrah ini hari ini? Dalam realitas kekinian, kita menyaksikan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas secara jumlah, tetapi belum menjadi mayoritas secara pengaruh politik. Hadits Nabi tentang umat akhir zaman yang seperti buih—terlalu banyak tetapi ringan dalam dampak—sering kita dengar. Ini bukan nasib, tapi akibat dari lemahnya partisipasi strategis. Dalam hal ini, dunia politik masih terlalu dijauhi oleh sebagian orang muda Muslim, dianggap kotor dan penuh intrik. Padahal, jika kita menengok sejarah Nabi SAW, justru orang muda diberikan posisi penting dalam kerja politik Islam. Usamah bin Zaid, misalnya, ditunjuk oleh Rasul sebagai panglima perang di usia 18 tahun, memimpin pasukan yang di dalamnya ada tokoh senior seperti Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib yang masih belasan tahun dipercaya menjaga keselamatan Nabi dalam peristiwa hijrah. Mus’ab bin Umair dikirim ke Yatsrib (Madinah) sebagai duta dakwah dan negosiator politik, bahkan sebelum hijrah resmi dilakukan. Tradisi Islam sejak awal telah menempatkan orang muda dalam posisi strategis. Bukan karena kurangnya tokoh tua, tetapi karena keberanian, energi, dan kejernihan hati yang dimiliki pemuda. Maka tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk menunda keterlibatan politik. Justru menjauhi politik adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung. Orang muda Muslim harus berhenti hanya menjadi komentator dari luar sistem. Kita harus menjadi aktor di dalamnya. Masuk ke partai, mengisi birokrasi, menjadi legislator, merancang kebijakan, atau menjadi pemimpin daerah—semua itu adalah ladang amal jika niat dan jalannya benar. Saatnya Berhijrah: Dari Penonton Menjadi Penggerak Generasi muda Muslim hari ini sedang berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada gelombang kesadaran baru tentang pentingnya keterlibatan dalam perubahan sosial-politik. Di sisi lain, ada godaan besar untuk tetap berada di zona nyaman: mengkritik tanpa bertindak, idealis tanpa strategi. Tahun Baru Islam 1447 H ini adalah momentum yang tepat untuk hijrah secara makna: dari diam menjadi bergerak, dari reaktif menjadi proaktif, dari penonton menjadi pengarah dan pemain. Sudah saatnya kita berhenti hanya ramai di media sosial tetapi kosong di ruang keputusan publik. Inspirasi bisa kita ambil dari tokoh-tokoh kontemporer yang menempuh jalan ini. Bahlil Lahadalia, misalnya, adalah sosok yang memulai karier dari aktivisme mahasiswa dan organisasi keislaman, hingga akhirnya menjadi Menteri Investasi, Menteri ESDM dan kini memimpin Partai Golkar. Ia membuktikan bahwa anak muda Muslim bisa mengambil peran penting dan selalu berpihak pada Islam. Namun perjuangan ini tak cukup ditopang oleh satu-dua orang. Diperlukan gelombang besar, gerakan kolektif orang muda Muslim yang terdidik, terorganisir, dan punya komitmen moral untuk memperbaiki bangsa. Kita harus menyadari bahwa kerja politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang khalifah fil ardh—tanggung jawab sosial dan kepemimpinan di muka bumi. Kita tidak perlu menunggu sempurna untuk memulai. Seperti kata Sayyidina Ali, “Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.” Maka kerja politik orang muda Muslim harus dimulai hari ini—dengan nilai, dengan visi, dan dengan semangat hijrah yang menyalakan peradaban. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika tidak sekarang, kapan lagi? Selamat Tahun Baru Islam!

Scroll to Top