Ruminews.id, Yogyakarta — Kelompok masyarakat sipil Suara Ibu Indonesia menggelar aksi damai bertajuk “Jalan Sore Pukul Panci” di Yogyakarta, Selasa (8/9/2026).
Aksi tersebut menjadi penanda satu tahun gerakan Aksi Pukul Panci sekaligus menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan bencana, dan respons pemerintah terhadap suara kritis masyarakat.
Aksi dimulai dari Tugu Golong Gilig dan berakhir di Bundaran UGM. Massa berjalan kaki sambil membawa poster dan membunyikan panci sebagai simbol protes dari dapur rakyat dan suara ibu-ibu.
Gerakan tersebut kembali mengangkat persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Suara Ibu Indonesia merujuk data pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program tersebut.
Data itu disebut bersumber dari laporan medis yang diverifikasi melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, serta rilis dinas kesehatan di wilayah terdampak. Korban tersebar di 36 provinsi dan terdiri atas pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita penerima manfaat MBG. Sebanyak 28.103 korban tercatat pada 2025, sementara 15.735 lainnya terjadi sepanjang Januari hingga awal September 2026.
Suara Ibu Indonesia juga mempertanyakan belum adanya pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian kasus keracunan tersebut. Mereka mendesak adanya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Selain MBG, massa menyoroti kondisi kebencanaan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Mereka menyinggung gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan, banjir dan longsor di sejumlah daerah, serta aktivitas sejumlah gunung api.
Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mengutip data BNPB yang mencatat lebih dari 1.500 kejadian bencana di Indonesia selama delapan bulan pertama 2026. Kondisi tersebut menjadi dasar kritik terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran pemerintah.
Suara Ibu Indonesia menilai alokasi anggaran negara perlu lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat. Mereka mempersoalkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai terus digenjot ketika fasilitas pendidikan dan kesehatan di sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian.
Aksi juga menyoroti persoalan kebebasan sipil. Suara Ibu Indonesia menilai kritik dan protes masyarakat masih kerap direspons dengan represi. Mereka merujuk catatan Amnesty International mengenai penangkapan pascademonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 serta sejumlah kasus kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik.
Dalam aksi tersebut, Suara Ibu Indonesia menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menghentikan program MBG dan mengalihkan anggarannya untuk mitigasi serta penanganan bencana. Mereka juga meminta pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas anggaran serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Kedua, mereka meminta penghentian kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk terkait persoalan MBG, dinilai harus mendapatkan perlindungan.
Ketiga, mereka menolak upaya membenturkan masyarakat dalam konflik horizontal sebagai cara meredam protes. Menurut kelompok tersebut, politik adu domba dapat memecah solidaritas warga sekaligus mengalihkan perhatian dari persoalan tata kelola kebijakan pemerintah.
Melalui aksi “Jalan Sore Pukul Panci”, Suara Ibu Indonesia berharap gerakan warga yang dilakukan secara damai dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban atas persoalan keracunan MBG dan mendorong kebijakan yang lebih mengutamakan keselamatan rakyat.
