Penulis: Iman Amirullah
Ruminews.id, Yogyakarta – Tulungagung merupakan salah satu episentrum utama pengirim pekerja migran Indonesia (PMI) di Pulau Jawa. Di wilayah ini, selain bertani, hampir setiap rumah tangga memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang bekerja sebagai PMI di luar negeri.
Entah ibu atau ayah, kepergian untuk bekerja jauh dari rumah menjadi sesuatu yang lazim dan sering kali berangkat dari keterpaksaan ekonomi. Para PMI ini tersebar di berbagai negara, mulai dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Arab Saudi, hingga Singapura. Mereka berangkat dengan harapan yang serupa, memperbaiki kondisi ekonomi dan meraih masa depan yang lebih baik bagi keluarga.
Namun, seiring bertambahnya usia dan setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, penulis mulai menyaksikan kenyataan yang kontradiktif. Banyak teman-teman sebaya yang justru terjebak dalam lingkaran yang sama. Orang tua mereka telah bekerja sebagai PMI selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, upaya tersebut tampaknya belum sepenuhnya berhasil.
Banyak dari mereka masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga anak-anak mereka pun terdorong untuk mengikuti jejak yang sama.
Dua alasan yang kerap muncul adalah: “Tidak ada pekerjaan di Indonesia” dan “Bekerja di Indonesia tidak bisa membuat kaya.” Pernyataan ini mencerminkan persepsi sekaligus realitas yang dihadapi sebagian masyarakat di Bumi Marmer ini.
Dari sini, penulis kemudian menemukan refleksi bahwa anggapan bekerja di luar negeri sebagai jalan pintas menuju kesejahteraan tidak sepenuhnya tepat. Memang, PMI sering memperoleh upah yang lebih tinggi serta keuntungan dari nilai tukar mata uang. Namun, terdapat aspek lain yang kerap terabaikan.
Salah satunya adalah tekanan sosial dan gengsi di lingkungan perdesaan. Keluarga PMI sering diasumsikan telah berhasil secara ekonomi. Akibatnya, mereka merasa terdorong untuk menggelar hajatan atau kenduri secara besar-besaran.
Selain itu, keluarga PMI kerap menjadi “penopang darurat” bagi kerabat dan tetangga, baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan sosial. Beban ini sulit ditolak karena kuatnya norma sosial di masyarakat.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak PMI kesulitan menabung secara optimal untuk masa depan. Harapan untuk mencapai kesejahteraan di usia tua pun menjadi sulit terwujud. Dampaknya paling terasa pada anak-anak mereka. Banyak yang terpaksa mengubur keinginan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya, meskipun orang tua mereka dianggap sebagai PMI yang “sukses”.
Di sisi lain, situasi ketenagakerjaan di Indonesia juga belum sepenuhnya mendukung. Upah minimum yang sangat rendah, informalisasi dan ketidakpastian kerja membuat banyak lulusan muda merasa tidak memiliki pilihan kerja yang layak di dalam negeri.
Akibatnya, bekerja sebagai PMI kemudian dipandang sebagai opsi yang paling rasional.
Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan ini juga berkaitan dengan dampak sosial dari migrasi itu sendiri. Ketidakhadiran orang tua dalam proses pengasuhan dapat menciptakan jarak emosional dengan anak.
Dalam beberapa kasus, hal ini berkontribusi pada lemahnya kontrol sosial dan dukungan psikologis, yang berdampak pada menurunnya motivasi pendidikan, keterlibatan dalam perilaku berisiko, hingga pernikahan dini.
Kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya mempersempit peluang anak-anak untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lingkaran kemiskinan pun terus berulang, keterbatasan ekonomi mendorong migrasi, sementara dampak sosial dan finansial dari migrasi itu sendiri justru memperkuat keterbatasan tersebut.
Karena itu, persoalan ini memerlukan perhatian serius. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pendidikan ekonomi yang inklusif bagi PMI dan keluarga mereka. Pendidikan ini mencakup pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran, hingga investasi. Dengan kemampuan tersebut, diharapkan hasil kerja keras para PMI dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Selain itu, keluarga yang lebih stabil secara ekonomi akan lebih mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, termasuk akses terhadap pendidikan yang lebih baik. Hal ini berpotensi mengurangi risiko pernikahan dini dan memperluas pilihan hidup bagi generasi berikutnya.
Tentu, pendidikan ekonomi bukanlah satu-satunya solusi. Namun, ia dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam memutus lingkaran ketergantungan pada migrasi, meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, serta membangun keluarga yang lebih kuat dan berdaya.
