Ruminews.id, JENEPONTO – Menjawab kegelisahan akan minimnya realisasi substansial dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di kalangan mahasiswa, Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) Periode 2026-2028 menginisiasi sebuah gerakan bertajuk Lontara Project HPMT. Mengusung tema “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, kegiatan ini dirancang untuk menjadi solusi atas terhambatnya pemanfaatan potensi daerah di Kabupaten Jeneponto.
Project Manager Lontara Project, Muh. Palangkey Yusrie, menyusun kerangka kerja ini agar kegiatan kemahasiswaan tidak lagi sekadar mengejar eksistensi lembaga, melainkan mampu menempatkan mahasiswa sebagai katalisator pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.
Rangkaian utama kegiatan Research and Public Education Project akan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026. Menariknya, Lontara Project membagi tim relawan ke dalam dua lokasi yang mewakili lanskap geografis Jeneponto, yakni Desa Marayoka sebagai representasi wilayah pegunungan (hulu) dan Desa Mallasoro sebagai representasi pesisir (hilir).
Fakta Lapangan dan Paradoks Marayoka
Khusus di wilayah hulu, pemetaan masalah telah mengerucut pada fakta-fakta sosial yang mendesak. Melalui serangkaian wawancara bersama dengan Kepala Desa Marayoka beserta dua Kepala Dusun setempat 14 Oktober lalu, terungkap sejumlah paradoks ekonomi dan polemik lingkungan yang membelenggu desa tersebut.
Di sektor pertanian, Marayoka sejatinya memiliki kekayaan komoditas sukun yang sangat potensial diolah menjadi produk bernilai jual tinggi seperti tepung sukun. Sayangnya, gagasan ini terhambat oleh minimnya literasi pengolahan bahan mentah, sempitnya jaringan pasar, serta keterbatasan modal. Geliat ekonomi di pasar mingguan desa pun menghadapi tantangan serupa. Meski ramai dikunjungi warga dari luar desa, pasar ini belum memiliki “ikon” komoditas unggulan yang mampu menjadi daya tarik utama.
Polemik yang lebih pelik justru bersarang di sektor pariwisata dan lingkungan. Keberadaan destinasi wisata Bulu Pengka sebagai primadona di kalangan pendaki justru memicu friksi ego sektoral antara tiga pos registrasi yang berbeda. Minimnya komunikasi dan tata kelola yang belum profesional membuat potensi Pendapatan Asli Desa (PADes) dari sektor ini tidak terserap optimal.
Di sisi lain, wawancara bersama perangkat desa juga menyoroti adanya friksi agraria terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat lokal yang berbenturan dengan konsensus perluasan wilayah, ditambah dengan belum adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai.
Merumuskan Solusi
Merespon deretan problematika tersebut, Tim Lontara Project HPMT tidak datang dengan tangan kosong. Seluruh agenda kegiatan telah dijahit dengan sedemikian rupa untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Guna melerai sengketa lahan, penyuluhan hukum akan dilaksanakan dengan menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan LBH, BPN, hingga Dinas Kehutanan dan Pertanian. Sementara untuk membenahi wisata Bulu Pengka, akan dilakukan pendampingan tata kelola yang berorientasi pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian, edukasi Sapta Pesona, serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Untuk hasil observasi awal ini, saya berharap menjadi salah satu acuan bagi narasumber untuk merumuskan materi yang linear dengan kondisi di lapangan,” ungkap Aji Sukman, selaku Project Controller Lontara Project HPMT.
Sebelum diterjunkan ke titik pengabdian, para relawan Lontara Project akan dibekali terlebih dahulu melalui sesi Bootcamp pada 24-25 Oktober 2026. Melibatkan sejumlah pemateri seperti Greenpeace hingga CELIOS, relawan akan dibekali persiapan untuk mempertajam daya analisis dan instrumen pemberdayaan yang aplikatif.
Data dari hasil kegiatan ini akan diaktualisasikan menjadi proposal dan rekomendasi kebijakan yang akan mendorong seluruh elemen pemerintah dalam merumuskan program yang tepat bagi Kabupaten Jeneponto.
