Ruminews.id – MAKASSAR, 23 Oktober 2026 — Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa melakukan blokade jalan sebagai bentuk tekanan politik untuk menyuarakan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini menjadi ruang penyampaian kritik mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat, pemerataan pendidikan, perlindungan lingkungan, pemenuhan lapangan kerja, serta keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Dalam menyampaikan aspirasinya, DEMA FUF UINAM menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keduanya dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, transparansi anggaran, hingga efektivitas pelaksanaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah memperkuat penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga diminta mempertimbangkan penetapan status bencana nasional berdasarkan skala, dampak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan demokrasi turut menjadi sorotan utama. DEMA FUF UINAM menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk pembungkaman kritik, intimidasi terhadap masyarakat sipil, serta perluasan pendekatan militeristik dalam ranah sipil yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan supremasi sipil.
Di sektor pendidikan, mahasiswa mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan gratis, berkualitas, dan berkeadilan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi. Menurut mereka, kondisi ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak atas pendidikan.
Tak hanya itu, massa juga menuntut transparansi terkait realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerintah didorong membuka informasi mengenai capaian, target, dan kualitas pekerjaan yang tersedia agar masyarakat dapat menilai sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan.
Blokade Jalan sebagai Tekanan Politik
Blokade jalan yang dilakukan massa menjadi bagian dari dinamika aksi di depan Gedung DPRD Sulsel. Tindakan tersebut memperlihatkan upaya mahasiswa membawa persoalan kebijakan publik ke ruang perhatian masyarakat sekaligus menekan para pemangku kebijakan agar tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan.
Namun, substansi aksi tidak berhenti pada mobilisasi massa. Lima persoalan yang diangkat menunjukkan bahwa kritik mahasiswa diarahkan pada evaluasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan, lingkungan, demokrasi, pendidikan, hingga pekerjaan yang layak.
Bagi mahasiswa, dua tahun pemerintahan merupakan momentum untuk menilai kesesuaian antara janji politik dan realisasi kebijakan. Evaluasi tersebut dipandang penting agar penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan keadilan sosial.
Melalui aksi ini, DEMA FUF UINAM menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang disampaikan bukan sekadar penolakan, melainkan tuntutan agar kebijakan negara dilaksanakan secara transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya diukur melalui proses elektoral, tetapi juga melalui keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan kesediaan para pemangku kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
