Ruminews.id, Yogyakarta — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk Forum Parlemen Nyawiji sebagai wadah kolaborasi antara DPRD DIY, akademisi perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil (civil society), asosiasi dan media dalam merumuskan kebijakan daerah.
Forum yang diperkenalkan dalam diskusi publik bertajuk “Dari Kolaborasi Menuju Dampak: Membangun Ekosistem Pengetahuan Kebijakan dan Pembangunan Daerah” yang digelar Sekretariat DPRD DIY pada Jumat (21/8/2026) di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 DPRD DIY, untuk memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy making).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa persoalan pembangunan di Yogyakarta semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang mampu mempertemukan pengetahuan, kepakaran, aspirasi publik dan proses pengambilan kebijakan.
“Dibutuhkan kolaborasi yang menghubungkan pengetahuan, kepakaran dan perspektif dari berbagai pihak atau collaborative governance. Perguruan tinggi membawakan riset, masyarakat sipil menyuarakan publik, media memperjelas transparansi, sementara DPRD dan pemerintah daerah mengintegrasikannya ke dalam kebijakan yang baik,” ujar Nuryadi di hadapan puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menambahkan, Forum Parlemen Nyawiji tidak dirancang secara sepihak dari atas ke bawah (top-down). Forum ini justru membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk bersama-sama merumuskan bentuk, mekanisme, serta kontribusi nyata dari masing-masing pihak.
Sesi pemaparan materi yang dipandu moderator Ahmad Ma’ruf, S.E., M.Si., berlangsung interaktif dan dinamis. Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Dede Puji Setiono, hadir sebagai narasumber dan mengajak peserta mengikuti polling digital secara langsung untuk memetakan persoalan yang dinilai paling mendesak di DIY.
Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan sejumlah isu krusial yang dihadapi masyarakat Yogyakarta, mulai dari darurat penanganan sampah regional, standar Upah Minimum Regional (UMR) dan kesejahteraan pekerja, kemacetan serta pembenahan transportasi publik, tingginya angka pengangguran remaja dan tantangan mitigasi karakter generasi muda.
Selain itu, muncul pula persoalan ketimpangan pembangunan kewilayahan, termasuk disparitas antara wilayah perkotaan dengan kabupaten seperti Gunungkidul dan Bantul, serta krisis sumber daya air bersih dan isu kesehatan lingkungan.
Menurut Dede Puji, berbagai persoalan tersebut masuk dalam kategori wicked problem, yakni masalah yang kompleks dan multidimensional. Karena itu, keterbatasan sumber daya pemerintah membuat persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara optimal tanpa melibatkan berbagai aktor.
“Ketika berhadapan dengan persoalan yang kompleks, tidak ada satu entitas pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Konsep pergeseran dari government ke governance menjadi kunci, di mana tata kelola kolaboratif mensyaratkan adanya trust (kepercayaan), aturan main yang jelas (institutional design), kepemimpinan fasilitatif, serta pencapaian small wins (kemenangan-kemenangan kecil) untuk menjaga motivasi bersama,” jelas Dede.
Diskusi yang melibatkan akademisi, aktivis NGO dan asosiasi profesi tersebut turut menyoroti dinamika hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketika pokok-pokok pikiran dewan yang membawa aspirasi masyarakat berhadapan dengan batasan birokrasi maupun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi acuan pihak eksekutif.
Akurasi data kemiskinan juga menjadi salah satu perhatian peserta. Mereka menyoroti adanya kontradiksi antara klaim penurunan angka kemiskinan di atas kertas dengan realitas di lapangan. Sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat antara lain sulitnya mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), regulasi yang rumit, hingga tekanan ekonomi sehari-hari yang dinilai belum tersentuh intervensi secara optimal.
Melalui Forum Parlemen Nyawiji, akademisi dan masyarakat sipil didorong untuk memperkuat basis riset serta kajian strategis yang berangkat dari persoalan riil masyarakat, bukan sekadar berorientasi pada proyek administratif.
Dengan terbentuknya Forum Parlemen Nyawiji, DPRD DIY optimistis ruang kontrol publik terhadap kebijakan daerah semakin kuat. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu menjembatani jarak antara ruang sidang dewan dan denyut kehidupan masyarakat, sehingga setiap regulasi dan anggaran yang ditetapkan benar-benar memberikan dampak bagi kesejahteraan warga Yogyakarta. (els/dta)
