Uncategorized

MAKASSAR, 22 Januari 2025 – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera merealisasikan seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.   Menurut Andi Hadi, hasil Musrenbang harus menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.   “Tidak boleh Musrenbang hanya menjadi ajang pengumpulan usulan tanpa implementasi. Aspirasi masyarakat yang disampaikan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun provinsi, wajib direalisasikan sesuai regulasi,” tegasnya, Rabu (22/1/2025).   Ia mengungkapkan, sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase, serta program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap layanan kesehatan seperti BPJS juga menjadi salah satu kebutuhan mendesak.   “Usulan masyarakat banyak berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan, serta layanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi atas kebutuhan ini,” ujarnya.   Lebih lanjut, Andi Hadi menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan reses anggota dewan, untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.   “Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena usulan mereka belum terealisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen di Pemerintah Kota Makassar,” katanya.   Ia berharap, ke depan pemerintah lebih cepat mengimplementasikan hasil Musrenbang agar kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan tetap terjaga.   “Kita berharap Musrenbang bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi wadah nyata untuk mempercepat realisasi kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Ruminews.id, Makassar 20 Januari 2025- Sekitar 300 warga yang tergabung dalam kelompok Warga Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (20/1/2025). Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan yang mereka hadapi di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala. Dalam aksinya, warga diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Makassar, antara lain H. Sangkala Saddiko dari Fraksi PAN, Andi Hadi Ibrahim Baso dari Fraksi PKS, Udhin Shaputra Malik dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Hartono dari Fraksi PKS. Andi Hadi Ibrahim Baso menyatakan, DPRD Makassar mengapresiasi partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ia memastikan bahwa seluruh tuntutan telah didokumentasikan secara resmi untuk ditindaklanjuti. “Semua aspirasi warga telah kami terima dan catat. Kami akan segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan di Kelurahan Bitowa,” ujar Andi Hadi. Adapun permasalahan yang disoroti warga antara lain terkait buruknya infrastruktur, pengelolaan limbah, serta pelayanan dasar di lingkungan mereka. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Kami datang ke sini karena butuh kepastian dan komitmen dari pemerintah. Permasalahan di Bitowa sudah lama terjadi dan harus segera ditangani,” kata salah satu peserta aksi. Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menerima aspirasi warga, tetapi juga mengupayakan penyelesaian permasalahan secara tuntas dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Ruminews.id, Makassar – 17 Januari 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat konsultasi dan koordinasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua Banggar, Andi Suharmika, didampingi Asisten Pemerintahan Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dan Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan. Kegiatan ini berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (17/1/2025).   Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menekankan pentingnya sinergi antara Banggar DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.   Ia menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah untuk mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih bijak dan teliti dalam menggunakan anggaran belanja.   “Kami ingin memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Ini untuk menghindari kendala ke depan dan memastikan program-program pemerintah berjalan optimal,” ujar Suharmika.   Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar sekaligus Ketua TAPD, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan apresiasinya atas peran pengawasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD.   Menurut Irwan, rapat ini memberikan banyak masukan dan pencerahan, terutama terkait pelaksanaan program pada awal tahun anggaran.   “Saya kira apa yang dilakukan hari ini sangat memberikan arahan, khususnya dalam aspek kehati-hatian. Kami sangat berterima kasih atas masukan dan pengawasan yang diberikan Banggar DPRD,” ujarnya.   Ia menambahkan, TAPD akan segera melakukan rapat koordinasi internal untuk menindaklanjuti masukan-masukan dari Banggar.   “Dalam waktu dekat, kami akan mencermati lebih lanjut perhatian-perhatian yang disampaikan, sesuai aturan yang berlaku. Semua hasilnya akan kami laporkan kembali kepada Banggar,” katanya.   Irwan juga menilai, rapat ini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi kendala serta memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

ruminews.id, Makassar 14 Januari- Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sebuah bangunan di Jalan Bulusaraung yang diduga melanggar peraturan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Bangunan yang awalnya direncanakan sebagai rumah toko (ruko) tiga lantai itu kini berdiri menjadi tujuh lantai, menimbulkan kekhawatiran akan potensi bahaya bagi warga sekitar.   Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, mengatakan sidak dilakukan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran sekaligus memastikan bangunan tersebut memenuhi standar keselamatan.   “Kami akan meminta keterangan dari pihak terkait dan memantau proses perbaikan,” ujar Azwar saat sidak, Selasa (14/1/2025).   Ia menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memastikan langkah hukum dan teknis diambil sesuai peraturan yang berlaku.   “Pihak berwenang akan segera mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan masyarakat dan memastikan bangunan itu sesuai regulasi,” tambahnya.   Langkah ini merupakan bentuk kepedulian DPRD terhadap keselamatan warga dan upaya memastikan tidak ada pelanggaran yang membahayakan lingkungan sekitar.

MAKASSAR, 7 Januari 2025— Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan evaluasi langsung terhadap fasilitas sanitasi di sejumlah sekolah, khususnya kondisi toilet yang dinilai belum memadai untuk mendukung kesehatan siswa. Peninjauan dilakukan di Kompleks SD Mangkura, Jalan Bontolempangan, dan SD Maccini, Jalan Kerung-Kerung, Selasa (7/1/2025). Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Azhari Ilham, mengatakan evaluasi ini dilakukan menyusul kasus seorang siswa yang mengalami gagal ginjal, diduga akibat sering menahan buang air kecil karena toilet sekolah yang tidak layak. “Kami sangat prihatin dengan kasus ini. Tidak seharusnya siswa harus menahan buang air kecil karena fasilitas sekolah yang tidak memadai,” kata Ari Azhari Ilham. Ia menegaskan, penyediaan fasilitas sanitasi yang layak merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan lingkungan belajar yang sehat dan aman bagi siswa. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada fasilitas sekolah untuk membentuk generasi unggul yang sehat dan cerdas,” ujarnya. Komisi D DPRD Makassar berharap Pemerintah Kota Makassar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki fasilitas sanitasi di sekolah. “Kami berharap Pemkot segera memperbaiki fasilitas yang ada demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kesehatan siswa,” tutup Ari. DPRD Makassar berkomitmen terus mendorong peningkatan kualitas lingkungan sekolah untuk mendukung lahirnya generasi yang lebih sehat dan berdaya saing.