Uncategorized

Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Solidaritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I, Senin (17/3/2025). Agenda utama rapat ini adalah membahas penundaan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) secara serentak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Akhmad Namsum. Dalam pernyataannya, Ruslan Mahmud menegaskan bahwa DPRD terus mendorong percepatan penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sebagai bagian dari proses legalisasi status kepegawaian para PPPK. “Kami berharap TMT ini bisa segera ditetapkan. Masalah utamanya ada pada TMT dan NIP. Kalau NIP sudah keluar, berarti status mereka sudah resmi. Semua sudah kita usulkan,” ujar Ruslan. Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim, menyebutkan bahwa saat ini regulasi terkait TMT masih dalam proses penyusunan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Kementerian, SK pengangkatan PPPK kemungkinan akan diterbitkan pada Oktober 2025. “Kami sudah memanggil BKPSDM, dan regulasi TMT ini masih dalam proses pengaturan oleh pemerintah pusat. Dijanjikan bahwa pengangkatan PPPK akan diproses sekitar bulan Oktober,” jelas Hadi. Lebih lanjut, Hadi memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan anggaran untuk pengangkatan PPPK, sehingga hambatan utama hanya terletak pada regulasi nasional. “Pada prinsipnya, Pemkot tidak menunda proses ini. BKPSDM sudah menyiapkan dana, tinggal menunggu SK dari pemerintah pusat. Kami harap semua bisa bersabar,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Makassar, Akhmad Namsum, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna mempercepat penetapan TMT PPPK. “Kami di BKPSDM tidak tinggal diam dan terus berkomunikasi mengenai TMT ini. Namun, perlu dipahami bahwa ini bukan keputusan Pemkot Makassar, melainkan kebijakan nasional,” tegas Akhmad. Ia pun mengimbau para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) PPPK untuk bersabar menanti kejelasan regulasi dari pemerintah pusat. “Mari kita tetap bersabar dan menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ada kemungkinan pengangkatan PPPK dan ASN akan diterbitkan bersamaan pada bulan Oktober,” pungkasnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di Masjid Baiturrahman, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Senin (17/3/2025) malam. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Tim Sekretariat DPRD Makassar dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD, H. Dahyal. Rombongan turut melaksanakan salat Isya dan Tarawih berjemaah bersama warga sekitar Masjid Baiturrahman. Kehadiran jajaran Sekretariat DPRD disambut hangat oleh pengurus masjid dan masyarakat setempat. Pada Ramadan tahun ini, Sekretariat DPRD Kota Makassar tergabung dalam Tim Safari Ramadan Kelompok V Pemerintah Kota Makassar. Selain melaksanakan ibadah berjemaah, kegiatan ini juga diisi dengan tausiah keagamaan serta penyerahan bantuan kepada pengurus masjid sebagai bentuk dukungan terhadap sarana ibadah dan kesejahteraan umat. Sekretariat DPRD Kota Makassar berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial di Kota Makassar. Melalui Safari Ramadan ini, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat serta nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keagamaan semakin terjaga di Kota Makassar.

ruminews.id, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Idris, melaksanakan Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025 di enam titik wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 3, Kecamatan Tamalanrea–Biringkanaya. Kegiatan ini berlangsung pada 10–15 Maret 2025, bertepatan dengan bulan suci Ramadan.   Idris menyebutkan, reses merupakan sarana menjaring aspirasi masyarakat secara langsung untuk diteruskan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai pihak pelaksana kebijakan.   “Reses ini bertepatan dengan bulan Ramadan, semoga menjadi ladang ibadah. Aspirasi yang kami terima akan diperjuangkan melalui forum DPRD,” ujar Idris saat menutup reses di Kelurahan Tamalanrea, Sabtu (15/3/2025).   Aspirasi warga, kata Idris, masih didominasi persoalan infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase, penerangan jalan umum, air bersih, pengelolaan sampah, hingga layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.   Kegiatan reses berlangsung komunikatif dan dihadiri tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, serta perwakilan OPD terkait.

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyalurkan ratusan paket sembako dan sarung kepada para pekerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, pemangkas pohon, dan penggali kubur di Jalan AMD Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Jumat pagi (14/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Supratman dan Fatmawati berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi mereka. Ketua DPRD Makassar, Supratman, menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pekerja TPA Tamangapa yang berperan besar dalam menjaga kebersihan kota. “Para pekerja di TPA Tamangapa adalah agen perubahan dalam menjaga dan merawat kebersihan Kota Makassar. Sudah sepantasnya kita memberikan apresiasi dan perhatian untuk kesejahteraan mereka,” ujar legislator dari Partai NasDem ini. Kepala UPT TPA Tamangapa, Nasrun, juga mengapresiasi komitmen Fatmawati yang sejak dulu konsisten memperhatikan kebutuhan para pekerja. “Dulu saat masih menjabat Wakil Wali Kota, beliau sudah turun langsung ke sini, berdiskusi dan melihat apa yang kami butuhkan,” ungkap Nasrun. Ia menambahkan, kepedulian Fatmawati sangat luar biasa dan berharap ke depan berbagai persoalan seperti perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana bisa segera teratasi. Salah satu penerima bantuan, Ilham, mengucapkan rasa syukur dan doa untuk kesehatan serta keselamatan Fatmawati. “Kami berharap Bu Fatmawati selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT,” katanya. Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan pentingnya peran pekerja TPA dalam menjaga lingkungan Kota Makassar. “Teman-teman di UPT TPA Tamangapa inilah yang menjaga kebersihan kota kita. Mereka punya kerja-kerja hebat yang patut diapresiasi,” ujar Fatmawati. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. “Merawat kebersamaan, membangun sinergi, dan mengedepankan gotong-royong adalah kunci sukses membangun daerah,” tutupnya.

ruminews.id, Makassar – Perhimpunan Solidaritas PPPK Tahap I Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Makassar sebagai bentuk protes terhadap surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI yang menyatakan pengangkatan Serentak untuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 akan dilaksanakan pada Maret 2026.   Aksi yang diikuti oleh sekitar 100 orang ini terdiri dari para peserta yang dinyatakan lulus PPPK di berbagai divisi, seperti teknis, guru, dan kesehatan. Mereka mengungkapkan kekecewaan atas penundaan tersebut dan berharap adanya tindakan cepat dari pihak terkait.   Para demonstran diterima oleh Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim, melalui sambungan telepon karena adanya kegiatan reses yang sedang diikuti oleh seluruh anggota DPRD.   Adapun tuntutan yang disampaikan oleh para CASN PPPK dalam aksi tersebut adalah sebagai berikut:   1. Menolak dan membatalkan keputusan Menpan RB terkait TMT Serentak.     2. Mendesak Komisi II DPR RI untuk memanggil kembali Menpan RB dan Kepala BKN RI.     3. Mendesak penertiban penerbitan NIP dan SK sesuai jadwal pada Maret dan April 2025.       Ketua Solidaritas PPPK Tahap I Kota Makassar, Saparuddin Numa, menyatakan bahwa penundaan penerbitan NIP dan SK oleh Menpan RB merupakan sebuah kekeliruan.   “Keputusan Menpan RB ini keliru, terutama terkait kesepakatan yang menyatakan penerbitan NIP akan dilakukan pada tahun 2026,” ungkap Saparuddin, Kamis (13/3/2025).   Saparuddin juga menyoroti pernyataan dari Komisi II DPR RI yang mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan dengan Menpan RB mengenai penerbitan NIP dan SK. Oleh karena itu, ia berharap DPRD Makassar dapat menyampaikan tuntutan ini kepada Komisi II DPR RI untuk mendesak agar Menpan RB dan BKN segera menyelesaikan permasalahan ini.   “Kami turun ke DPRD untuk meminta agar pihak DPRD dapat menyampaikan tuntutan ini kepada Komisi II DPR RI, agar Menpan RB dan BKN dipanggil dan segera menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.   Saparuddin juga merujuk pada Pasal 30 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa 30 hari setelah ditetapkan pengusulan NIP, peserta yang dinyatakan lulus tahap satu harus segera diangkat menjadi PPPK.   Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim, menanggapi tuntutan tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti masalah yang diangkat oleh Solidaritas PPPK. Andi memastikan bahwa Komisi A akan memproses tuntutan ini dan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).   “Nanti saya akan temui langsung pada hari Senin dan membawa suratnya. Insya Allah kami akan segera menindaklanjuti permasalahan ini dan mengadakan RDP dalam pekan ini,” tutupnya.

ruminews.id, Makassar – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar memberikan respons terkait dugaan pemerasan dan penipuan yang melibatkan salah satu anggota legislatif berinisial AM terhadap IMS (38), seorang oknum guru di Makassar. Namun, hingga saat ini, BK belum mengambil tindakan apapun karena belum ada laporan resmi yang masuk.   Ketua BK DPRD Makassar, William Laurin, menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat bertindak tanpa adanya dasar yang jelas.   “Kami belum bisa mengambil langkah sebelum ada laporan resmi dan bukti yang kuat. Prinsip kami, segala tindakan harus berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujar William kepada RumiNews Jumat (13/3) malam.   William menjelaskan bahwa untuk memproses kasus ini lebih lanjut, kedua belah pihak perlu membuktikan kebenaran masing-masing. Jika terbukti ada pelanggaran etik, BK akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.   Sementara itu, Sekretaris Partai Golkar Makassar, Andi Suharmika, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah AM benar merupakan kader partai tersebut.   “Kami sedang mengklarifikasi status AM di Fraksi Golkar. Untuk saat ini, kami tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada kepastian hukum,” ungkap Andi.   Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihak yang berwenang untuk mengadili kasus ini adalah pengadilan.   “Kami akan mengikuti perkembangan kasus ini, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar hingga kini belum dapat mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025. Penyebabnya, pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk teknis (juknis) resmi terkait pencairan tersebut.   Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa pencairan THR harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Karena itu, pihaknya masih menunggu regulasi resmi sebelum proses pencairan bisa dilaksanakan.   Sekretaris DPRD (Sekwan) Makassar, H. Dahyal, membenarkan hal tersebut. Ia menyebutkan, keterlambatan pencairan THR tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya sudah terealisasi pada awal Ramadan.   “Biasanya THR sudah cair di awal puasa. Namun hingga hari ini, kami masih menunggu regulasi resminya dari pemerintah pusat,” ujar Dahyal, Kamis (13/3/2025).     Tak tinggal diam, Dahyal mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk berkonsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat kejelasan juknis tersebut.   “Kami akan segera ke Kemendagri untuk mempertanyakan langsung soal juknis pencairan THR, sekaligus melakukan konsultasi terkait TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) dan regulasi lainnya,” ungkapnya.     Mengenai besaran yang akan diterima, Dahyal menjelaskan bahwa nilai THR bagi anggota DPRD akan disesuaikan dengan gaji pokok dan tunjangan masing-masing.   “Nominal THR anggota DPRD sama dengan pegawai pada umumnya, tergantung gaji dan tunjangan yang diterima. Rata-rata gaji anggota DPRD Makassar berkisar Rp4-5 juta, sehingga kemungkinan nilai THR juga berkisar di angka tersebut,” terangnya.   Adapun untuk pimpinan DPRD, perhitungan THR turut memperhitungkan tunjangan istri dan anak, sehingga besaran yang diterima akan bervariasi sesuai kondisi masing-masing anggota dewan.   “Setiap anggota menerima nominal yang berbeda, menyesuaikan status pernikahan dan tunjangan yang ada,” tambah Dahyal.   DPRD Makassar berharap petunjuk teknis dari pusat bisa segera diterbitkan, agar pencairan THR dapat dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tiba.   “Kami berupaya agar hak-hak anggota dewan dapat tersalurkan tepat waktu, sehingga mereka juga bisa menyambut Lebaran dengan tenang,” tutup Dahyal. (*)

ruminews.id, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, kembali turun ke masyarakat dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025, Selasa (11/3/2025). Reses ini digelar di dua lokasi, yakni di Jalan Bitowa Lama, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, dan di Jalan Urip Sumaharjo, Lorong 4, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang.   Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mencuat, di antaranya harapan agar program iuran sampah gratis yang dirancang pemerintah dapat segera direalisasikan. Supratman menyatakan dukungan DPRD terhadap kebijakan pro-rakyat, namun menekankan pentingnya kejelasan teknis agar tidak membebani masyarakat.   Isu banjir juga menjadi perhatian utama, khususnya di wilayah Manggala. Warga mendesak solusi jangka panjang seperti normalisasi drainase dan pembangunan sistem pengendalian air. Menanggapi hal ini, Supratman menyebutkan bahwa masalah banjir telah masuk dalam pembahasan lintas komisi dan diusulkan sebagai prioritas pembangunan 2025.   Selain itu, aspirasi terkait ekonomi kerakyatan turut disuarakan, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan modal UMKM, hingga pembukaan akses pasar. Supratman menegaskan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan yang menyeluruh.   “Reses ini bukan sekadar formalitas, tapi ruang nyata untuk mendengar langsung suara rakyat,” tutup Supratman dalam kegiatan yang turut dihadiri tokoh masyarakat, pemuda, serta warga sekitar.

ruminews.id, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pengawasan anggaran dan penganggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Makassar yang membahas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.   Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.   “Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Jangan sampai ada anggaran yang diefisiensikan secara tidak tepat atau bertentangan dengan aturan,” ujar Ashari, Selasa (11/3/2025).   Ashari juga menekankan pentingnya memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terlayani meskipun terdapat pengurangan anggaran.   “Efisiensi anggaran memang berpotensi berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Sebagai kota besar, Makassar membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memastikan seluruh kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terealisasi,” lanjutnya.   Sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD, Ashari memastikan bahwa anggaran yang terkena efisiensi akan terus diawasi agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.   “Tugas DPRD adalah mengawasi dan menganggarkan. Kami akan terus mengawasi anggaran yang terkena efisiensi agar pemerintah kota tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.   Ari Ashari juga berharap agar pemerintah kota segera menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran yang timbul akibat kebijakan efisiensi tersebut.   “Kami berharap solusi segera ditemukan untuk mengatasi kekurangan anggaran yang disebabkan oleh efisiensi ini, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dengan baik,” tutup Ashari.