Uncategorized

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal 3 Februari 2025, DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Penetapan ini merupakan langkah strategis dalam menyusun program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh DPRD sepanjang tahun tersebut. Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, mengapresiasi kerja keras anggota DPRD dalam menyusun Renja yang komprehensif dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel.      Selain fokus pada penetapan Renja, DPRD Kota Makassar juga aktif berpartisipasi dalam berbagai Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar pada hari yang sama. Forum-forum tersebut membahas isu-isu strategis seperti ketahanan keluarga dan optimalisasi infrastruktur digital. Partisipasi DPRD dalam forum ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif untuk berkolaborasi dengan eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.   Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan peran aktif DPRD Kota Makassar dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan DPRD Makassar atau topik terkait lainnya, saya siap membantu.

Ruminews.id, Makassar 27 Januari 2025- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, 27 Rajab 1446 Hijriah, Senin, 27 Januari 2025. “Selamat memperingati lsra Mi’raj. Momen lsra Miraj menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur. Isra mi’raj adalah bukti bahwa kasih sayang Allah tidak pernah terbatas bagi umat-Nya,” tulis DPRD Makassar lewat unggahannya di Instagram @dprd_makassar.

Makassar, 27 Januari 2025 – Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Makassar mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Makassar. Untuk itu, DPRD meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil langkah pencegahan yang lebih konkret.   Salah satu usulan yang disampaikan adalah melarang siswa membawa sepeda motor sendiri ke sekolah. DPRD menilai, upaya ini juga harus didukung oleh peran aktif orang tua.   Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, Fahrizal Arrahman Husain, meminta Disdik segera menerapkan kebijakan tegas untuk menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar.   Fahrizal menyarankan agar Disdik mewajibkan orang tua murid menandatangani surat perjanjian yang berisi larangan bagi siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah. “Kami menyarankan Dinas Pendidikan membuat dan memberlakukan surat perjanjian kepada orang tua murid saat proses penerimaan siswa baru, khususnya di tingkat SMP. Surat ini akan memastikan siswa tidak membawa kendaraan bermotor sejak awal masuk hingga lulus sekolah,” ujar Fahrizal, Senin (27/1/2025).   Menurutnya, langkah ini penting tidak hanya untuk keselamatan siswa, tetapi juga untuk mendidik anak-anak memahami aturan berlalu lintas sejak dini. Ia menambahkan, selain kebijakan ini, perlu ada pengawasan rutin dari pihak sekolah agar aturan benar-benar berjalan efektif.   “Keterlibatan semua pihak, baik sekolah maupun orang tua, sangat penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi formalitas, tapi benar-benar bisa menekan angka kecelakaan di kalangan pelajar,” tambahnya.   Komisi D juga meminta Disdik melakukan sosialisasi intensif kepada sekolah-sekolah mengenai bahaya berkendara tanpa kelengkapan dan kecakapan yang cukup, mengingat banyak siswa SMP yang belum memiliki izin mengemudi secara legal.

Ruminews.id, Makassar – 23 Januari 2025 Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. Rapat tersebut membahas persoalan 1.377 siswa yang tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, ini mengungkapkan bahwa 1.377 siswa tersebut tersebar di 16 SMP di Kota Makassar. Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya membangun komunikasi intensif dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di Jakarta.   Menurut Nielma, pihaknya tengah melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada Pusdatin terkait keberadaan siswa-siswa tersebut agar mereka bisa segera terdata secara resmi di Dapodik tahun 2024.   “Kami terus berusaha melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Pusdatin agar data 1.377 siswa ini bisa diakomodir. Ini penting karena berkaitan dengan hak-hak siswa dalam menerima layanan pendidikan yang layak, termasuk bantuan pemerintah,” jelas Nielma.   Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya percepatan penyelesaian masalah ini. Ia meminta Dinas Pendidikan lebih proaktif dalam memastikan seluruh siswa mendapatkan hak administrasi pendidikan yang semestinya. “Ini menyangkut masa depan siswa kita. Pemerintah harus hadir untuk memastikan semua anak-anak ini mendapatkan perlindungan hak mereka dalam sistem pendidikan nasional,” ujar Ari.   Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi data secara menyeluruh di tingkat sekolah agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.   Dalam rapat tersebut, Komisi D meminta Dinas Pendidikan menyampaikan laporan perkembangan komunikasi dengan Pusdatin secara berkala kepada DPRD, guna memastikan penyelesaian masalah ini berjalan dengan cepat dan tepat.

MAKASSAR, 22 Januari 2025 – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera merealisasikan seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan.   Menurut Andi Hadi, hasil Musrenbang harus menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan tahun 2025.   “Tidak boleh Musrenbang hanya menjadi ajang pengumpulan usulan tanpa implementasi. Aspirasi masyarakat yang disampaikan, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun provinsi, wajib direalisasikan sesuai regulasi,” tegasnya, Rabu (22/1/2025).   Ia mengungkapkan, sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase, serta program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perhatian terhadap layanan kesehatan seperti BPJS juga menjadi salah satu kebutuhan mendesak.   “Usulan masyarakat banyak berfokus pada infrastruktur, kesejahteraan, serta layanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi atas kebutuhan ini,” ujarnya.   Lebih lanjut, Andi Hadi menekankan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Musrenbang dan kegiatan reses anggota dewan, untuk memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.   “Banyak masyarakat yang merasa kecewa karena usulan mereka belum terealisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh elemen di Pemerintah Kota Makassar,” katanya.   Ia berharap, ke depan pemerintah lebih cepat mengimplementasikan hasil Musrenbang agar kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan tetap terjaga.   “Kita berharap Musrenbang bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi wadah nyata untuk mempercepat realisasi kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Ruminews.id, Makassar 20 Januari 2025- Sekitar 300 warga yang tergabung dalam kelompok Warga Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Senin (20/1/2025). Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait permasalahan yang mereka hadapi di Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala. Dalam aksinya, warga diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Makassar, antara lain H. Sangkala Saddiko dari Fraksi PAN, Andi Hadi Ibrahim Baso dari Fraksi PKS, Udhin Shaputra Malik dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Hartono dari Fraksi PKS. Andi Hadi Ibrahim Baso menyatakan, DPRD Makassar mengapresiasi partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ia memastikan bahwa seluruh tuntutan telah didokumentasikan secara resmi untuk ditindaklanjuti. “Semua aspirasi warga telah kami terima dan catat. Kami akan segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait guna mencari solusi atas permasalahan di Kelurahan Bitowa,” ujar Andi Hadi. Adapun permasalahan yang disoroti warga antara lain terkait buruknya infrastruktur, pengelolaan limbah, serta pelayanan dasar di lingkungan mereka. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi tersebut. “Kami datang ke sini karena butuh kepastian dan komitmen dari pemerintah. Permasalahan di Bitowa sudah lama terjadi dan harus segera ditangani,” kata salah satu peserta aksi. Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menerima aspirasi warga, tetapi juga mengupayakan penyelesaian permasalahan secara tuntas dan berkelanjutan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Ruminews.id, Makassar – 17 Januari 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat konsultasi dan koordinasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua Banggar, Andi Suharmika, didampingi Asisten Pemerintahan Kota Makassar, Irwan Bangsawan, dan Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan. Kegiatan ini berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD Makassar, Jumat (17/1/2025).   Dalam pembukaan rapat, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menekankan pentingnya sinergi antara Banggar DPRD dan Pemerintah Kota Makassar.   Ia menyampaikan bahwa tujuan rapat adalah untuk mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih bijak dan teliti dalam menggunakan anggaran belanja.   “Kami ingin memastikan bahwa belanja pemerintah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Ini untuk menghindari kendala ke depan dan memastikan program-program pemerintah berjalan optimal,” ujar Suharmika.   Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar sekaligus Ketua TAPD, Irwan Rusfiady Adnan, menyampaikan apresiasinya atas peran pengawasan yang dilakukan oleh Banggar DPRD.   Menurut Irwan, rapat ini memberikan banyak masukan dan pencerahan, terutama terkait pelaksanaan program pada awal tahun anggaran.   “Saya kira apa yang dilakukan hari ini sangat memberikan arahan, khususnya dalam aspek kehati-hatian. Kami sangat berterima kasih atas masukan dan pengawasan yang diberikan Banggar DPRD,” ujarnya.   Ia menambahkan, TAPD akan segera melakukan rapat koordinasi internal untuk menindaklanjuti masukan-masukan dari Banggar.   “Dalam waktu dekat, kami akan mencermati lebih lanjut perhatian-perhatian yang disampaikan, sesuai aturan yang berlaku. Semua hasilnya akan kami laporkan kembali kepada Banggar,” katanya.   Irwan juga menilai, rapat ini merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi kendala serta memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.