DPRD Kota Makassar

ruminews.id – Makassar – PT Aditari Arispratama melalui kuasa hukumnya mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar terkait dengan kondisi lahan milik perusahaan di Kelurahan Bitoa, Kecamatan Manggala, yang saat ini ditempati secara ilegal oleh sekelompok warga. Kuasa Hukum PT Aditari, Andi Alrizal Yudi Putranto, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya persuasif untuk mengosongkan lahan di Bitoa. “Sejak awal kami melakukan upaya persuasif, kami juga tidak melaporkan semua warga yang di sana. Kenapa itu kami lakukan, karena ini juga terkait aspek kemanusiaan,” ujar kuasa hukum, Rizal usai kepada wartawan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Makassar, Senin (19/5/2025). Pada kesempatan tersebut, pihak  juga menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah berupa akta jual beli (AJB). Fakta yang diakui oleh pihak DPRD Makassar dan perwakilan Pemkot Makassar yakni Dinas Pertanahan Makassar dan Camat Manggala. Di sisi lain, menyebutkan perusahaan tidak akan merugikan warga yang selama ini menempati lahan milik mereka, salah satunya adalah kesiapan perusahaan untuk memberikan kompensasi uang tunai jutaan rupiah kepada setiap keluarga yang bersedia mengosongkan lahan.

ruminews.id – Makassar – Apiaty K Amin Syam kembali ke DPRD Makassar. Istri mantan Gubernur Sulsel almarhum Amin Syam itu akan kembali menjabat sebagai anggota legislatif Makassar menggantikan almarhum Ruslan Mahmud. Penunjukan Apiaty K Amin Syam sebagai Pengganti Paruh Waktu (PAW) dibenarkan oleh Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Andi Suharmika. Dia mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pleno untuk PWA almarhum Ruslan Mahmud. Apiaty K Amin Syam sendiri yang akan naik jadi PAW karena memperoleh suara terbanyak kedua setelah almarhum Ruslan dengan perolehan suara sebanyak 3.572. “Berdasarkan mekanisme partai yang menggantikan almarhum adalah nomor urut dengan suara terbanyak kedua yaitu Ibu Apiaty,” kata Suharmika saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/5/2025). Wakil Ketua DPRD Makassar itu menuturkan terkait rapat pleno PAW direncanakan digelar pekan ini. Pihaknya juga sementara menyiapkan bagaimana mekanismenya, dokumen yang diperlukan dan sebagainya agar KPU segera memprosesnya. “Setelah pleno selesai kita minta persetujuan DPD Provinsi lalu seluruh dokumen kita kirim ke KPU,” pungkasnya.

ruminews,id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Juni 2025. Politisi NasDem itu menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menepati janji tersebut dan mendesak agar prosesnya tidak sekadar menjadi wacana. “Saya pernah dengar dari Pak Wali, katanya akan dilaksanakan pemilihan langsung. Kita harap itu betul-betul dilaksanakan, jangan hanya sekadar wacana,” tegas Supratman, Rabu, 7 Mei 2025. Supratman juga menyoroti pentingnya kesinambungan dalam proses reformasi birokrasi yang saat ini mulai dilakukan di level struktural atas oleh Pemkot. Menurutnya, pemilihan langsung RT/RW menjadi kelanjutan penting dari upaya tersebut. “Kalau sekarang dimulai dari atas, maka ke depan harus menyentuh sampai ke bawah, ke RW dan RT. Kami ingin ini benar-benar pemilihan langsung, bukan sekadar penunjukan seperti sebelumnya,” ujarnya. Ia pun mengingatkan Pemkot agar tidak mengulangi pola lama di mana jabatan RT/RW diisi oleh pejabat sementara (Pj) yang masa tugasnya kerap diperpanjang tanpa kejelasan waktu pemilihan. Menurutnya, pelaksanaan pemilihan yang dijanjikan pada pertengahan tahun ini harus direalisasikan.

Ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan menggelar pemilihan langsung Ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat sistem demokrasi di akar rumput sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat komunitas. Menurut Supratman, inisiatif Wali Kota Makassar untuk melakukan penataan struktural dari tingkat atas hingga ke unit pemerintahan paling bawah menunjukkan komitmen serius terhadap pembenahan birokrasi dan keterlibatan warga dalam proses pembangunan. “Kami mengapresiasi langkah Pak Wali yang memulai pembenahan dari atas hingga ke RT dan RW. DPRD siap mendukung, termasuk dalam hal penganggaran jika memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan langsung ini,” ujar Supratman, Selasa (6/5/2025). Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya kepastian waktu pelaksanaan pemilihan, agar tidak mengulang pengalaman sebelumnya di mana jabatan Ketua RT/RW diisi oleh Pejabat (PJ) sementara dalam jangka waktu yang terlalu lama. “Jangan sampai jabatan PJ dibiarkan berlarut-larut. Itu bisa berdampak pada lambatnya pelayanan di masyarakat. Pemilihan definitif perlu segera dilakukan agar roda pemerintahan di tingkat paling bawah bisa berjalan optimal,” tegasnya. Supratman juga berharap agar jadwal pelaksanaan pemilihan langsung Ketua RT dan RW yang direncanakan pada bulan Juni atau Juli 2025 dapat direalisasikan sesuai target. “Kalau memang sudah dijadwalkan pada pertengahan tahun ini, kami sangat mendukung. Pemilihan langsung seperti ini bukan hal baru dan saya yakin bisa berjalan baik jika semua pihak berkomitmen,” tambahnya. DPRD Makassar menilai pelibatan masyarakat dalam memilih Ketua RT dan RW secara langsung merupakan wujud dari demokrasi partisipatif. Hal ini dinilai mampu mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan lingkungan dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap wilayah tempat tinggal mereka.

 ruminews.id – Makassar – Pimpinan dan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 yang digelar di Tribun Lapangan Karebosi, Senin, 5 Mei 2025. Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan. Kehadiran unsur legislatif menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program strategis yang berpihak kepada masyarakat. Dengan digelarnya Musrenbang RPJMD ini, diharapkan Makassar mampu memiliki roadmap permbangunan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif untuk periode 2025-2029.

ruminews.id – Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengusaha Cafe dan Tempat Hiburan Malam (THM) di ruang Banggar DPRD Makassar pada Jumat, 2 Mei 2025. Rapat ini digelar menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait perizinan, pajak, dan persoalan parkir yang dianggap mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik kota didaerah ini. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi Perusda Kota Makassar, dan seluruh Anggota Komisi B DPRD Makassar. Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan masalah disampaikan, mulai dari proses perizinan usaha yang dianggap berbelit, kurangnya kepatuhan terhadap aturan pajak, hingga sistem parkir yang dinilai semrawut dan merugikan pengguna jalan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menyampaikan keprihatinannya. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam pengurusan izin usaha. “Kami mendengar langsung laporan-laporan dari masyarakat yang menyebut adanya ketimpangan antara kondisi di lapangan dan laporan resmi yang masuk. Jangan sampai ada rekayasa data. Ini menyangkut kredibilitas,” ujarnya. Andi Makmur juga menyoroti pentingnya ketegasan dalam penegakan aturan. Ia menekankan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam jika pelaku usaha belum melengkapi izin-izin yang diperlukan. “Kami tidak serta-merta turun menindak tanpa dasar. Tapi kalau tidak ada izin dan banyak keluhan, tentu kami akan bertindak sesuai fungsi pengawasan,” katanya. Ia juga meminta agar OPD terkait membantu mempercepat proses perizinan dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha. “Kalau ada berkas yang belum lengkap, mohon segera dibantu. Supaya kalau ada demo atau protes, kami bisa menunjukkan bahwa proses perizinannya sedang berjalan,” tambahnya. RDP ini menjadi salah satu langkah strategis DPRD Makassar untuk menjembatani kepentingan pelaku usaha dan masyarakat, demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib di Kota Makassar.

ruminews.id – Makassar – Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Muskotlub) 2025 yang digelar oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar menetapkan pimpinan baru pada Minggu (27/4/2025). Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Makassar, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KONI Makassar karena menjadi satu-satunya kandidat yang mendaftar dalam penjaringan.   Begitu ditetapkan, Ismail langsung membentuk tim formatur untuk menyusun struktur organisasi KONI Makassar. “Setelah terpilih, saya dan dua anggota tim formatur lainnya langsung mulai menyusun struktur internal,” ujar Ismail sata ditemui media, Senin (28/4/2025).   Ia menambahkan pembentukan struktur ini menjadi prioritas sebelum melaksanakan rapat kerja pertama, yang akan menjadi langkah awal dalam menghidupkan kembali program-program KONI yang sempat tertunda selama setahun terakhir. “Langkah awal kami fokus membenahi internal dulu. Setelah itu, kami akan mulai memperbaiki fasilitas dan aset KONI yang kondisinya kini cukup memprihatinkan,” kata Ismail.   Ketika ditanya soal program dan target ke depan, Ismail menyatakan optimisme tinggi bahwa KONI Makassar bisa kembali meraih prestasi yang pernah dicapai, bahkan melampauinya.   “Kami sedang masuk ke fase persiapan operasional. Targetnya, prestasi masa lalu bisa kita capai lagi, syukur-syukur bisa lebih baik. Dalam waktu dekat akan ada langkah konkret,” tambahnya.   Ismail juga mengungkapkan rencana untuk mengunjungi seluruh cabang olahraga (cabor) guna mempercepat proses pengajuan anggaran.   “Setelah rapat kerja, fokus utama kami adalah memperbaiki infrastruktur. Kantor-kantor yang rusak akan segera dibenahi agar kinerja KONI bisa maksimal,” tutupnya.

ruminews.id – Makassar – Fraksi NasDem DPRD Kota Makassar menyampaikan dukungannya terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yang dipimpin Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan kehadirannya bersama jajaran fraksi sebagai perwakilan rakyat di DPRD untuk mendukung program-program pemerintahan yang baru. “Terutama program yang betul-betul untuk kepentingan rakyat. Tetap ada fungsi kontrol kami untuk memastikan kerja-kerja pemerintah itu sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Ari Ashari Ilham saat melakukan audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri, di Balai Kota, Selasa (29/4/2025). “Tentu ada hal-hal positif kami akan mendukung dan berada digaris supporting untuk pemerintah kota,” lanjutnya. Salah satunya yang di bahas adalah persoalan fasum-fasos PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Termasuk juga membahas penanganan sampah dan drainase di Kota Makassar. “Banyak hal yang kami sampaikan, yang memang selama ini tidak pernah ada solusi. Seperti penyerahan fasum fasos di GMTD yang tidak pernah ada solusi dan sangat merugikan masyarakat. Juga terkait solusi penanganan sampah di Kota Makassar,” beber Ari Ashari Ilham. Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menekankan dukungannya terhadap percepatan pembangunan stadion di kawasan Untia. Sehingga ia berharap akses jalan keluar-masuk pada kawasan tersebut di perluas. Hal yang tak kalah penting, lanjut Ari, Fraksi NasDem juga mendorong adanya perluasan di kawasan stadion agar dapat di manfaatkan sebagai drag race atau perlombaan dengan menggunakan kendaraan bermotor (mobil dan motor) nantinya. “Kami sangat mendukung pembangunan stadion. Kita support, tapi perlu di perhatikan akses. Karena bisa untuk drag race yang di jadikan sebagai lintasan, ini sangat di butuhkan oleh pecinta otomotif di Kota Makassar,” jelasnya. “Dan memang itu bisa menjadi ajang tahunan atau kegiatan rutin pemerintah kota untuk bisa membuat kegiatan drag race di Kota Makassar,” tambah Ashari. Fraksi NasDem memberikan dukungan ke pemerintah kota, semata-mata untuk melihat kemajuan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

ruminews.id – Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Jufri Pabe, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Minggu (27/04/2025). Acara ini turut menghadirkan dua narasumber langsung dari PDAM Makassar, diantaranya Kepala Wilayah Pelayanan 6 PDAM Kota Makassar, Fazad Azizah dan Faizal serta berbagai elemen masyarakat. Dalam sambutannya, H Jufri Pabe menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia menekankan bahwa Sosper kali ini tidak sekadar menjadi rutinitas formalitas, melainkan kesempatan emas untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran langsung kepada pihak PDAM. “Kehadiran pejabat PDAM hari ini, termasuk Kepala Wilayah Pelayanan 6 fazad Azizah, dan Saudara Faizal menjadi bukti keseriusan kita untuk memperbaiki layanan air minum,” ungkapnya. Lebih lanjut, Politisi Nasdem itu juga menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap isi Perda ini. Menurutnya, hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih berkualitas harus diimbangi dengan kesadaran akan kewajiban, seperti membayar tagihan tepat waktu agar pelayanan PDAM tetap optimal. “Air bersih adalah kebutuhan pokok. Dengan memahami aturan yang ada, kita bisa mendorong pelayanan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya. Untuk itu, H Jufri Pabe mengajak seluruh peserta untuk aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang telah disiapkan. Ia berharap, melalui momen sosialisasi ini, setiap keluhan warga bisa langsung ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi bagi PDAM dalam meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. “Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin demi kemajuan pelayanan air bersih di Kota Makassar,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Wilayah Pelayanan 6 Perumda Air Minum Kota Makassar, Fazad Azizah, menekankan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 menjadi landasan kuat dalam memastikan pelayanan air minum yang adil dan merata. Azizah menyampaikan bahwa tantangan seperti dampak El Nino tahun 2023 sempat menghambat distribusi air, namun berkat kerja sama semua pihak, PDAM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan darurat seperti mobil tangki. “Perda ini menegaskan komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik. Kami berharap masyarakat juga berperan aktif, termasuk dalam membayar tagihan tepat waktu untuk kelancaran operasional,” kata Azizah. Faizal menambahkan bahwa PDAM Makassar bertugas memastikan air bersih berkualitas tersedia secara berkesinambungan bagi seluruh masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan PDAM tidak hanya soal teknis distribusi air, tapi juga bagian dari komitmen membangun tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.

ruminews.id – Makassar – Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapempeda) DPRD Kota Makassar Anwar Faruq mengungkapkan Ranperda Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) pernah digodok pada 2023 lalu. Namun Ranperda itu mandek gegara mendapat penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali,” ujar Anwar kepada detikSulsel, Jumat (25/4/2025). Ketua DPD PKS Makassar ini menyebut penolakan pembahasan Ranperda itu datang dari pihak yang pro terhadap LGBT. Namun dia tidak merinci pihak yang melakukan penolakan terhadap rencana regulasi tersebut. “Masih banyak LSM yang baru aja direncanakan saja mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap Perda tersebut dari mereka yang pro LGBT,” katanya. Dia memastikan akan mulai menggodoknya kembali tahun ini. Apalagi kini diatensi oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi). Anwar menyebut Ranperda anti LGBT tersebut untuk membatasi ruang gerak para pelaku. Tak hanya dilarang tampil di depan umum, para pelaku juga akan dibina. “Kalau sembunyi-sembunyi lebih parah lagi, kita tidak tahu berapa banyak yang terjangkit LGBT. Maka secara keras harus disampaikan ke masyarakat,” katanya. Dia khawatir jika tidak ada larangan, perilaku menyimpang ini akan makin mewabah. Apalagi sudah ada bukti bahwa penyumbang terhadap HIV/AIDS adalah perilaku penyimpangan seksual. “Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut,” sebutnya. Sebelumnya diberitakan, Appi mendorong pembentukan Perda Anti-LGBT imbas perilaku seksual menyimpang di Makassar. Salah satunya aksi viral 2 pria berciuman di salah satu tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart. “Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum,” kata Appi kepada wartawan, Kamis (24/4). Pemkot Makassar pun telah menutup sementara THM tersebut. THM itu terbukti melanggar perizinan saat Satuan Tugas Pengawas Perizinan melakukan razia di THM Helens Play Mart, Rabu (23/4) malam.