DPRD Kota Makassar

ruminews.id- Makassar – Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menghadiri undangan Dewan Perwakilan Raktar Daerah terkait rapat kerja bersama mitra komisi B di Ruang Rapat Kantor DPM PTSP Lantai 2 Kota Makassar pada hari Jumat-sabtu tanggal 03-04 Oktober 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Andi Asminullah beserta pejabat struktural Bapenda membahas strategi ekonomi Pemerintah Kota Makassar khususnya tentang bagaimana pengelolaan pendapatan daerah yang bisa berdampak langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan Kota Makassar. Badan Pendapatan Daerah juga menyampaikan pencapaian pendapatan pajak daerah Kota Makassar. Rapat ini dipimpin ketua komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail. Dalam penjelasannya, Ismail menegaskan bagaimana pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi terkini, terutama di tengah tantangan global yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Komisi B DPRD Kota Makassar berharap Pemerintah Kota Makassar dapat berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat Kota Makassar.

ruminews.id – MAKASSAR – Aksi unjuk rasa di Kota Makassar berujung ricuh. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dibakar massa, Jumat (29/8/2025) malam. Tidak hanya gedung, sejumlah kendaraan roda empat yang diduga milik anggota dewan juga ikut dilalap api. Selain itu, pos polisi lalu lintas di pertigaan Jalan AP Pettarani–Jalan Sultan Alauddin turut dibakar. Pantauan di lapangan menunjukkan, massa awalnya berunjuk rasa dengan menutup dua ruas jalan di depan Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Namun, situasi semakin tidak terkendali setelah massa merangsek menuju kantor DPRD Makassar Sambil meneriakkan yel-yel “revolusi”, pengunjuk rasa melempari dan membakar sejumlah fasilitas. Tidak terlihat aparat kepolisian berada di lokasi saat aksi anarkis tersebut berlangsung. Kericuhan juga terjadi di beberapa titik lain, antara lain di depan Kampus Universitas Bosowa (Unibos), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Jalan Urip Sumohardjo, Kampus UNM Jalan AP Pettarani, serta Jalan Sultan Alauddin. Ribuan massa menutup ruas jalan Trans Sulawesi dengan membakar ban bekas. Akibatnya, arus lalu lintas di sejumlah titik utama Kota Makassar lumpuh total. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah terkait insiden tersebut. (*)

ruminews.id – MAKASSAR – Desakan percepatan pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Makassar semakin menguat. Namun DPRD Kota Makassar mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam menentukan lokasi proyek strategis tersebut. Anggota Komisi B DPRD Makassar, Kasrudi, menegaskan bahwa PSEL mendesak dibangun karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa sudah kelebihan kapasitas.   “TPA kita sudah penuh, sudah tidak mampu menampung sampah lagi. Karena itu PSEL harus segera dibangun,” katanya, Kamis (28/7/2025). Meski begitu, Kasrudi menyoroti rencana pembangunan di kawasan Manggala yang dinilai masih memiliki lahan pertanian produktif. Ia khawatir keberadaan PSEL bisa memicu pencemaran dan mengorbankan ketahanan pangan kota. Kalau PSEL dibangun di dekat persawahan, ada potensi pencemaran. Lahan pertanian di Makassar jumlahnya sudah sangat terbatas, jangan sampai justru dikorbankan demi proyek infrastruktur,” ujarnya. “Silakan wali kota tentukan tempat yang tepat, tapi jangan abaikan lahan pertanian. Intinya, PSEL memang harus segera dibangun, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan ketahanan pangan,” tambahnya.

ruminews.id – MAKASSAR – Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, SH, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengembangan pasar tradisional di Kota Makassar. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) yang digelar bersama konstituennya “Sahabat Ismail” di Hotel Grand Maleo, Jln. Pelita Raya, Makassar.   Menurut Ismail, kehadiran pasar modern dan toko ritel besar yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir membuat pasar tradisional kian terdesak. “Kita lihat realita di lapangan, banyak pasar tradisional yang kondisinya sudah setengah mati. Alhamdulillah, dalam tiga bulan terakhir penataan ruang di pasar sudah mulai membaik. Ini harus kita kawal terus agar pasar tradisional kembali hidup,” tegasnya Ismail juga mencontohkan perubahan signifikan di Pasar Terong setelah bertahun-tahun dikeluhkan kumuh. Ia menekankan bahwa wajah pasar tradisional harus ditata agar bisa menjadi cerminan kota modern. “Kalau Makassar mau disebut kota dunia, wajah pasarnya juga harus layak. Tidak boleh ada pedagang yang dibiarkan berjualan di luar sementara bagian dalam kosong,” ujarnya. Hal senada disampaikan Plt Dirut Perumda Pasar Makassar, Ali Gauli Arief, yang menekankan pentingnya pengelolaan pasar tradisional. Menurutnya, pasar bukan hanya pusat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi. “Kalau pasar ramai, ekonomi masyarakat juga berputar. Perda ini penting untuk melindungi pelaku usaha kecil agar tidak terpinggirkan oleh ritel modern,” jelas Ali.

MAKASSAR — Suasana kerja di Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai menunjukkan perubahan sejak dipimpin Plt Sekretaris DPRD, Andi Rahmat Mappatoba. Sejumlah langkah penataan yang dilakukan dinilai berhasil menumbuhkan kembali kedisiplinan sekaligus memperkuat nilai kebangsaan dan religius di lingkungan kerja.   Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menilai perubahan fisik seperti pengaspalan halaman dan perbaikan area parkir hanyalah pintu masuk dari transformasi yang lebih besar.   “Efeknya terasa luas, bukan hanya pada kantor, tapi juga pada sikap dan kedisiplinan pegawai,” ujarnya, Minggu (24/8/2025). Menurut Muchlis, gaya kepemimpinan Andi Rahmat yang tegas sekaligus memberi teladan menjadi kunci perubahan perilaku aparatur yang kini lebih rapi dan teratur. Salah satu inovasi yang diapresiasi yakni rutinitas menyanyikan Indonesia Raya setiap pagi dan sore. Langkah ini dipandang bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membangun kesadaran kebangsaan di tengah aktivitas kerja. Selain itu, suasana religius juga semakin terasa dengan lantunan adzan yang tersambung ke seluruh ruangan. Hal ini dinilai memberi keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah.

ruminews.id – MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah) menegaskan komitmennya untuk merespons serta mengakomodir sejumlah poin aspirasi dan saran yang disampaikan DPRD Kota Makassar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.   Hal itu disampaikan Munafri usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025, di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/8/2025).   Pemkot Makassar bersama DPRD resmi menyepakati arah dan kebijakan anggaran dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.   Melalui rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, kedua belah pihak menetapkan besaran anggaran perubahan mencapai sekitar Rp5,1 triliun.   Kesepakatan ini menjadi pijakan penting bagi Pemkot dan DPRD untuk memperkuat sinergi dalam mendukung berbagai program prioritas pembangunan.   Termasuk penyesuaian belanja strategis dan akomodasi aspirasi masyarakat yang sebelumnya belum terwadahi dalam APBD pokok.   Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyamoaikan bahwa aspirasi disampaikan DPRD akan terakomudir, menurutnya, apa yang disampaikan legislatif merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.