ruminews.id – Keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM dan LPG, ditambah pemadaman listrik secara bergilir, kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, masyarakat justru harus berhadapan dengan persoalan kebutuhan dasar yang semestinya tersedia dan dapat diakses secara wajar.
Ketua Umum Konfederasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu (KOMBES), Irsan, menilai pemerintah tidak boleh menganggap persoalan tersebut sebagai gangguan biasa. Menurut dia, ketika BBM sulit diperoleh, LPG sulit didapat, dan listrik padam secara bergilir, yang terdampak bukan hanya satu kelompok masyarakat, melainkan aktivitas warga secara luas.
“Rakyat menjerit. BBM sulit, LPG sulit, listrik padam bergilir. Pemerintah jangan diam. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan harus ada tindakan yang jelas,” kata Irsan.
Menurut Irsan, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari kondisi yang dirasakan masyarakat, bukan semata dari laporan administratif. Ketersediaan stok, kata dia, tidak cukup hanya dinyatakan aman. Pemerintah perlu memastikan barang benar-benar tersedia dan dapat diperoleh masyarakat di lapangan.
“Jangan hanya mengatakan stok tersedia. Pertanyaan sederhananya, kalau stok memang tersedia, apakah masyarakat mudah mendapatkannya? Kalau jawabannya tidak, berarti ada persoalan yang harus dicari dan diselesaikan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap rantai pasok dan distribusi BBM serta LPG. Pengawasan diperlukan untuk memastikan tidak terjadi hambatan ataupun penyimpangan dalam proses penyaluran hingga ke tingkat konsumen.
Irsan mengatakan persoalan distribusi harus dibuka secara terang. Jika masalahnya berada pada pasokan, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya. Jika terdapat persoalan pada distribusi, jalurnya harus diperiksa. Begitu pula apabila ditemukan dugaan pelanggaran, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti.
“Kalau ada dugaan penimbunan, periksa. Kalau ada penyalahgunaan distribusi, periksa. Kalau ada permainan harga, telusuri. Tetapi semua harus berdasarkan fakta. Jangan rakyat yang terus menerima akibat sementara akar masalahnya tidak pernah dibuka,” kata Irsan.
Irsan menilai persoalan BBM dan LPG tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. BBM dibutuhkan untuk mobilitas warga, sementara LPG menjadi bagian penting dari kebutuhan rumah tangga dan kegiatan usaha.
Bagi pelaku usaha kecil, gangguan terhadap ketersediaan energi dapat menambah biaya operasional. Bagi masyarakat umum, kesulitan mendapatkan BBM atau LPG berarti waktu dan biaya tambahan.
“Yang harus dilihat bukan hanya barangnya langka atau tidak. Lihat dampaknya. Ada masyarakat yang harus mencari BBM lebih jauh, ada pedagang yang membutuhkan LPG untuk berjualan, ada usaha kecil yang terganggu. Semua itu ada konsekuensinya,” ujar Irsan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu keluhan masyarakat semakin besar. Pemerintah dinilai perlu turun langsung memeriksa kondisi di lapangan dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan.
Menurut Irsan, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak penjelasan yang berputar-putar. Mereka membutuhkan kepastian mengenai kapan persoalan tersebut dapat diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab memastikan pelayanan berjalan.
Selain BBM dan LPG, pemadaman listrik bergilir juga menjadi perhatian. Irsan mengatakan pemadaman listrik tidak semestinya diperlakukan hanya sebagai persoalan teknis karena dampaknya menyentuh aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Ketika listrik padam, aktivitas rumah tangga terganggu. Pelaku UMKM yang menggunakan peralatan listrik dapat mengalami hambatan produksi. Pekerjaan yang membutuhkan pasokan listrik juga dapat tertunda.
“Jangan normalisasi listrik padam. Ketika listrik mati, bukan hanya lampunya yang mati. Aktivitas masyarakat ikut berhenti. Ada usaha yang terganggu, pekerjaan tertunda, dan ada potensi kerugian yang harus ditanggung masyarakat,” kata Irsan.
Ia meminta pihak terkait memberikan penjelasan yang transparan mengenai penyebab pemadaman, wilayah yang terdampak, serta langkah pemulihan yang dilakukan.
Menurut dia, pemberitahuan mengenai pemadaman saja tidak cukup. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana persoalan tersebut ditangani dan kapan pelayanan dapat kembali normal.
“Kalau memang ada gangguan teknis, jelaskan secara terbuka. Kalau ada persoalan pada sistem, sampaikan langkah perbaikannya. Jangan masyarakat hanya diberi tahu bahwa listrik padam tanpa kepastian kapan persoalan selesai,” ujarnya.
Irsan juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan laporan dari meja birokrasi. Kondisi di lapangan, kata dia, harus menjadi dasar dalam mengambil keputusan.
Ia menilai terdapat perbedaan besar antara mengatakan kebutuhan tersedia dengan memastikan masyarakat benar-benar bisa mendapatkannya.
“Jangan sampai laporan di atas meja mengatakan aman, sementara rakyat di lapangan mencari BBM ke sana kemari dan kesulitan mendapatkan LPG. Pemerintah harus melihat sendiri kondisi rakyat,” tegas Irsan.
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi lintas sektor terhadap persoalan tersebut. Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, badan usaha penyedia energi, dan aparat pengawasan dinilai penting agar persoalan tidak berhenti pada saling lempar kewenangan.
“Rakyat tidak berkepentingan siapa yang paling berwenang. Rakyat hanya ingin masalahnya selesai. Jangan ketika ada masalah semua pihak saling menunjuk kewenangan, tetapi tidak ada yang benar-benar mengambil tanggung jawab,” kata Irsan.
Irsan menilai pemerintah masih memiliki kesempatan untuk mencegah keresahan masyarakat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Salah satu caranya, menurut dia, adalah membuka informasi secara transparan dan segera mengambil langkah konkret.
Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu secara terus-menerus.
“Jangan tunggu rakyat marah baru pemerintah bergerak. Jangan tunggu keresahan membesar baru semua pihak sibuk mencari solusi. Pemerintah harus hadir ketika rakyat mulai kesulitan, bukan setelah rakyat kehilangan kesabaran,” ujar Irsan.
Irsan menegaskan kritik tersebut bukan semata-mata untuk menyalahkan pemerintah. Menurut dia, kritik diperlukan agar persoalan yang dirasakan masyarakat mendapat perhatian dan penyelesaian.
Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa pelayanan kebutuhan dasar merupakan bagian dari tanggung jawab publik. Karena itu, persoalan BBM, LPG, dan listrik harus ditangani dengan ukuran yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus berani melihat persoalan ini apa adanya. Jangan menutupi masalah dengan kalimat bahwa semuanya terkendali jika kondisi masyarakat berkata lain. Dengarkan rakyat, turun ke lapangan, periksa persoalannya, lalu selesaikan,” katanya.
Irsan mengatakan KOMBES mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan BBM dan LPG serta kondisi pelayanan kelistrikan. Ia meminta hasil evaluasi tidak berhenti menjadi dokumen atau rapat, tetapi diterjemahkan menjadi tindakan yang konkret.
“Rakyat sudah cukup menjerit. Pemerintah jangan tuli dan jangan menunggu kemarahan rakyat menjadi ledakan. BBM harus tersedia, LPG harus mudah diperoleh, listrik harus menyala. Kalau negara hadir hanya dalam kata-kata, lalu siapa yang bertanggung jawab ketika rakyat terus menjadi korban? Pemerintah harus bertindak sekarang, bukan nanti,” tutup Irsan.
