ruminews.id, Gowa – Fenomena antrean panjang BBM dan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan menuai kritik keras dari Formatur Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBHHMI) Cabang Gowa raya, Irwansyah.
Irwansyah menilai persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan distribusi biasa. Menurutnya, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU dan berkeliling mencari LPG 3 kilogram, maka ada persoalan serius yang harus segera dijelaskan oleh pemerintah dan pihak Pertamina.
Jangan hanya mengatakan stok aman di atas kertas. Rakyat tidak hidup di atas kertas. Rakyat hidup dengan kenyataan di lapangan. Kalau stok memang aman, lalu kenapa masyarakat harus antre berjam-jam dan kesulitan mendapatkan BBM dan LPG
Pernyataan tersebut muncul di tengah keluhan warga Makassar dan Gowa mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Sejumlah warga bahkan mengaku harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari gas, sementara harga di tingkat pengecer dilaporkan mengalami kenaikan.
Irwansyah menilai pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan normatif. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pertamina harus membuka secara terang benderang persoalan yang terjadi, mulai dari stok, kuota, jalur distribusi, hingga pengawasan di tingkat agen, pangkalan dan SPBU.
Kalau memang masalahnya panic buying, jelaskan datanya kepada publik. Kalau ada persoalan distribusi, buka siapa yang bertanggung jawab. Kalau ada penyalahgunaan atau penimbunan, tindak. Jangan sampai rakyat terus disuruh percaya bahwa semuanya aman sementara kondisi di lapangan berkata lain,
Ia juga meminta aparat penegak hukum tidak sekadar melakukan pengawasan administratif, tetapi mengusut kemungkinan adanya permainan dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi apabila ditemukan bukti.
Terlebih, aparat kepolisian telah menyatakan melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan penyalahgunaan maupun penimbunan BBM dan LPG di tengah kondisi yang dikeluhkan masyarakat.
Kalau ada mafia, bongkar. Kalau ada penimbunan, tindak. Kalau ada permainan distribusi, jangan dilindungi. Subsidi negara itu untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,
Irwansyah juga menyoroti pembentukan Satgas BBM oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun mengingatkan agar Satgas tidak berhenti sebagai simbol atau sekadar kegiatan seremonial.
Satgas sudah dibentuk, sekarang publik menunggu hasilnya. Berapa yang diperiksa? Di mana titik masalahnya? Apakah ada penyelewengan? Apa tindakan yang sudah dilakukan? Semua harus transparan,
Menurutnya, pemerintah harus memberikan laporan terbuka mengenai kondisi distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Sulsel agar tidak terjadi kepanikan dan keresahan berkepanjangan,Jangan Rakyat yang Terus Menanggung Beban.
Irwansyah menegaskan, kelangkaan BBM dan LPG bukan sekadar persoalan antrean di SPBU atau gas yang sulit ditemukan di pangkalan. Dampaknya jauh lebih besar karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.
Nelayan, sopir angkutan, pelaku UMKM, pedagang kaki lima, pekerja harian, hingga rumah tangga menjadi kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya.
Ketika BBM sulit, biaya transportasi naik. Ketika LPG sulit, pedagang kecil tidak bisa berproduksi. Pada akhirnya harga barang bisa ikut naik. Jadi jangan lihat ini sebagai persoalan teknis Pertamina semata. Ini sudah menjadi persoalan ekonomi dan persoalan publik,
Karena itu, LKBHMI Cabang Gowa raya mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pertamina untuk segera memastikan tiga hal: ketersediaan stok, transparansi distribusi, dan penindakan terhadap setiap bentuk penyimpangan.
