ruminews.id, – Dari semangat dan legalitasnya, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) didirikan sebagai wadah berhimpunnya berbagai organisasi kepemudaan untuk merumuskan gagasan besar tentang masa depan bangsa. dari dasar inilah KNPI seharusnya menjadi laboratorium kepemimpinan pemuda, ruang dialektika ide, sekaligus jembatan antara energi idealisme generasi muda dengan arah pembangunan nasional. Namun realitas yang terjadi hari ini justru KNPI memperlihatkan situasi yang lucu sekaligus membingungkan dimana organisasi yang mengklaim sebagai induk pemuda itu justru kehilangan arah dan terjebak dalam konflik kekuasaan yang tidak produktif.
Hal ini justru membubuh dan meracuni niat dan gagasan para pemuda yang ingin diejawantahkan dalam melalui KNPI, sebab kadangkala proses justru pupus dalam ruang konflik yang berkepanjangan. Hal ini juga menghadirkan perspektif yang subjektif dari berbagai macam flatform organisasi, sehingga dialektika tidak lagi berjalan dan rapuh hingga terkubur dalam ketidakdewasaan oknum. Ini sedikit keresehan dari pemuda kacuping, yang tidak lagi punya ruang dalam berKNPI yang sibuk mengurus dualisme.
Menurut saya, fenomena dualisme kepengurusan yang terus berulang di tubuh KNPI bukan lagi sekadar dinamika organisasi, melainkan telah menjelma menjadi penyakit kronis yang menggerogoti legitimasi moral lembaga tersebut. Dari tingkat pusat hingga daerah, konflik kepemimpinan terus dipertontonkan ke publik. Alih-alih menjadi rumah besar pemuda, KNPI justru berubah menjadi arena perebutan pengaruh di antara elit-elit yang membawa bendera kepemudaan, akhirnya pemuda menjadi objek yang dilematis dan kehilangan panggung kreativitas sebab tertutup oleh kabut ego kekuasaan.
Di Sulawesi Selatan, konflik yang terjadi dalam tubuh KNPI Sulawesi Selatan menjadi contoh nyata bagaimana organisasi kepemudaan terseret dalam pusaran rivalitas politik dan kepentingan elit. Dualisme kepengurusan yang berlarut-larut bukan hanya menciptakan kebingungan struktural, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepemudaan. Di beberapa daerah bahkan muncul lebih dari satu klaim kepengurusan, masing-masing merasa paling sah dan paling berhak mewakili KNPI. namun, kedewasaan KNPI telah rapuh untuk mengurai dan menyelesaikan konflik.
Persoalan ini menunjukkan bahwa konflik KNPI bukan lagi soal perbedaan gagasan atau strategi gerakan, melainkan lebih pada perebutan legitimasi, akses kekuasaan, dan sumber daya. Dalam banyak kasus, KNPI menjadi semacam pintu doraemon untuk mendapatkan posisi strategis dalam relasi politik lokal. Akibatnya, organisasi ini kehilangan esensi sebagai ruang pembinaan kepemimpinan pemuda yang berbasis gagasan dan pengabdian.
Dampak paling nyata dari kondisi ini adalah matinya fungsi intelektual dan sosial KNPI. Di tengah berbagai persoalan bangsa yakni krisis literasi, pengangguran pemuda, ketimpangan pendidikan, hingga tantangan ekonomi digital. KNPI justru sibuk mengurus konflik internalnya sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk merumuskan gagasan dan program pemberdayaan pemuda habis terkuras untuk pertarungan legitimasi organisasi.
Padahal jika menilik sejarahnya, KNPI lahir dari spirit konsolidasi pemuda pasca era 1970-an untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan nasional. Spirit awal tersebut jelas menempatkan KNPI sebagai sentrum persatuan, bukan gelanggang perpecahan dan unjuk ego. Namun hari ini, semangat itu terasa semakin riuh dari tanya kekecewaan dan jauh dari kenyataan.
Konflik dualisme yang terus berulang menunjukkan adanya krisis kepemimpinan sekaligus krisis visi di tubuh KNPI. Organisasi ini tampak kehilangan orientasi ideologisnya sebagai gerakan pemuda. Yang tersisa hanyalah perebutan simbol, stempel organisasi, dan klaim legitimasi yang faktanya sering kali tidak membawa manfaat nyata bagi generasi muda. jika kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak berlebihan jika publik mulai mempertanyakan relevansi dan kontribusi KNPI sebagai induk organisasi pemuda. Sebab organisasi yang gagal mengelola dirinya sendiri tentu akan sulit dipercaya untuk mengelola agenda besar kepemudaan.
Karena itu, konflik dualisme KNPI termasuk yang terjadi di Sulawesi Selatan seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam bagi seluruh elemen organisasi kepemudaan. KNPI harus kembali pada tujuan awalnya sebagai rumah bersama pemuda, bukan sekadar kendaraan kekuasaan bagi segelintir elit yang hobi mengelus-elus pemuda jika ada maunya. Secara tegas kita bisa mengatakan bahwa pemuda Indonesia tidak membutuhkan organisasi yang sibuk bertikai memperebutkan hal-hal yang simbolik seperti jabatan. Yang dibutuhkan adalah ruang kepemudaan yang mampu melahirkan gagasan, membangun solidaritas sosial, dan mendorong perubahan nyata di tengah hirup-pikup dan problematika sosial.
Sebagai pemuda desa saya hanya ingin mengungkapkan kecintaan saya pada dunia kepemudaan bahwa tanpa pembenahan serius, KNPI hanya akan dikenang sebagai sebuah organisasi yang besar dalam nama, tetapi kecil dalam kontribusi dan bahkan hilang dan larut dalam kasat-kusut dualisme. Sebuah induk pemuda yang kehilangan arah dan perlahan berubah menjadi arena konflik elit kekuasaan yang berwajah pemuda.
