Penulis: Salistio Erisa Putra
Ruminews.id — Barangkali manusia purba tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat tanah akan diperjualbelikan. Dahulu, manusia bisa berpindah, berburu, mendirikan tempat tinggal, dan menguburkan keluarganya tanpa perlu mengurus sertifikat. Kini, orang harus bekerja puluhan tahun untuk membeli sepetak tanah di bumi tempat ia dilahirkan.
Api pun berubah menjadi komoditas. Kayu dan batu yang dahulu cukup untuk menghasilkan panas kini menjelma menjadi gas, listrik, dan tagihan bulanan. Air yang mengalir dari sungai dan mata air dikemas dalam botol, dipajang di minimarket, lalu dijual dengan harga yang kadang lebih mahal daripada bahan bakar per liter. Bahkan, air menjadi kebutuhan penting untuk mendinginkan pusat data yang menjalankan teknologi kecerdasan buatan atau AI.
Manusia memang piawai mengubah kebutuhan hidup menjadi komoditas. Tentu ada biaya pengolahan, distribusi, dan teknologi yang harus dibayar. Namun, persoalan muncul ketika sesuatu yang semula tersedia bagi semua orang perlahan hanya bisa dinikmati sesuai kemampuan ekonomi.
Pada saat yang sama, hutan ditebang, sungai dicemari, tanah kehilangan kesuburan, dan udara dipenuhi polusi. Ketika kerusakan mulai terasa, kita kembali membayar untuk membeli solusinya: air kemasan, alat penyaring udara, hingga pendingin ruangan. Alam dirusak untuk menghasilkan keuntungan, lalu manusia membayar agar tetap bisa bertahan di tengah kerusakan itu. Mereka yang paling miskin justru paling sulit menghindarinya.
Karena itu, jangan terlalu terkejut apabila lima puluh tahun mendatang oksigen dijual di gerai Koperasi Merah Putih.
Peresmiannya berlangsung meriah. Presiden menggunting pita di bawah spanduk bertuliskan “GERAKAN NASIONAL KEMANDIRIAN OKSIGEN: DARI DESA, OLEH DESA, UNTUK NAPAS INDONESIA.” Pemerintah menyebutnya terobosan ekonomi kerakyatan. Setiap desa memiliki gerai oksigen; warga desil 1 sampai 3 mendapat subsidi, sementara lainnya membayar harga normal. Mereka yang tak tercatat dalam basis data harus mengurus verifikasi selama 14 hari kerja. Selama menunggu, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas yang membutuhkan banyak tarikan napas.
Jika ada warga meninggal sebelum bantuan tiba, kasusnya dievaluasi sebagai ketidaktepatan sasaran subsidi, bukan kegagalan kebijakan.
Pemerintah memastikan stok aman. DPR membentuk panitia kerja tata niaga oksigen, pengamat menyarankan harga mengikuti mekanisme pasar, dan para influencer menggaungkan tagar #BanggaBernapasProdukLokal. Orang kaya bisa membeli oksigen premium beraroma pegunungan, lengkap dengan layanan antar ke kamar tidur. Sementara warga miskin harus mengatur napas agar jatah subsidi cukup sampai akhir bulan.
Koperasi mencatat keuntungan fantastis. Pemerintah menyebutnya keberhasilan ekonomi desa. Tak banyak yang bertanya mengapa sesuatu yang dahulu bisa dihirup gratis kini harus dibeli.
Negara tidak lagi perlu menjamin rakyat dapat bernapas dengan bebas. Cukup memastikan setiap rakyat memiliki akses untuk membeli napas.
Bukankah itu kemajuan?
Tentu, semua ini hanya imajinasi. Koperasi Merah Putih hari ini bukan lembaga penjual oksigen. Namun, satire ini mengingatkan bahwa sesuatu yang terdengar mustahil belum tentu tetap mustahil jika kerusakan alam terus dianggap sebagai harga wajar pembangunan.
Masalahnya, kita sering baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan akses terhadapnya. Selama udara masih bisa dihirup dan hutan masih tampak jauh dari rumah, kerusakan lingkungan mudah dianggap sebagai urusan orang lain.
Sikap serupa terlihat ketika masyarakat turun ke jalan menyampaikan tuntutan. Kita lebih dahulu marah karena macet daripada mencari tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Perjalanan tertunda dua jam terasa lebih mengganggu daripada kebijakan yang dampaknya bisa berlangsung puluhan tahun. Ketika demonstrasi ricuh, tuntutan sering tenggelam di balik gambar pagar roboh dan kendaraan yang tak bisa melintas.
Kerusuhan tentu tidak perlu dibenarkan. Keselamatan publik harus dijaga. Namun, menilai seluruh demonstrasi hanya dari kemacetan yang ditimbulkannya membuat kita luput melihat persoalan yang dibawa ke jalanan.
Dari demonstrasi mahasiswa pada 1966 dan Reformasi 1998 hingga Reformasi Dikorupsi pada 2019, penolakan Omnibus Law pada 2020, dan Peringatan Darurat pada 2024, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat masih membutuhkan ruang untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan keberatan.
Bisa jadi, orang-orang yang turun ke jalan sedang memperjuangkan lingkungan yang lebih sehat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, dan masa depan anak cucu. Namun, kita justru kesal karena harus mencari jalan alternatif untuk pulang. Kita ingin negara adil dan lingkungan sehat, asalkan perjuangannya tidak mengganggu kenyamanan sehari-hari.
Lima puluh tahun mendatang, mungkin anak cucu kita benar-benar harus membeli udara bersih. Bukan karena oksigen menghilang dari bumi, melainkan karena lingkungan yang layak untuk bernapas semakin sulit dinikmati. Mereka mungkin bertanya mengapa generasi sebelumnya membiarkan hutan hilang, air tercemar, dan ruang hidup menyempit.
Kita bisa menjawab bahwa dahulu ada orang-orang yang memperjuangkannya. Mereka membawa poster, berteriak di depan gedung pemerintahan, bahkan pulang dengan tubuh terluka. Sayangnya, sebagian dari kita lebih sibuk memaki mereka karena menyebabkan kemacetan.
Lima puluh tahun kemudian, ketika rakyat kembali turun ke jalan menuntut udara bersih, pemerintah merespons dengan membangun seribu gerai Koperasi Merah Putih tambahan. Bukan memulihkan hutan atau menghentikan perusakan lingkungan, melainkan menyediakan lebih banyak tempat untuk membeli oksigen.
Aksi dinyatakan selesai. Pemerintah mengklaim aspirasi telah diakomodasi. Laporan tahunan mencatat jumlah gerai, volume penjualan, omzet, dan anggota koperasi. Berapa orang yang meninggal karena tak mampu membeli udara tidak masuk dalam indikator keberhasilan.
Di halaman terakhir laporan pertanggungjawaban, tertulis pencapaian terbesar pembangunan nasional:
Seluruh rakyat Indonesia kini telah memiliki akses yang merata terhadap pembelian oksigen.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Bernapaslah sesuai kemampuan ekonomi masing-masing.
