Penulis: M. Narashangsa M. Lessy — Mahasiswa HTN UIN Alauddin Makassar
Ruminews.id — Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh opini yang menyebut bahwa persoalan masyarakat bukanlah mahalnya biaya hidup, tapi gaya hidup yang terlalu tinggi. Narasi ini muncul sebagai respons terhadap kritik mengenai kenaikan biaya hidup, dengan menyoroti kebiasaan sebagian orang yang masih mampu nongkrong di kafe, membeli kopi mahal, berbelanja, hingga berlibur.
Sekilas, pandangan tersebut terdengar masuk akal. Masyarakat memang perlu bijak mengelola keuangan dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonominya. Namun, apakah gaya hidup sebagian orang dapat dijadikan ukuran untuk menilai kondisi ekonomi ratusan juta penduduk Indonesia? Di sinilah persoalan ini perlu dilihat secara lebih luas dan kritis.
Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak kita keluar dari perdebatan yang hanya berputar pada kebiasaan konsumsi individu, lalu melihat persoalan yang lebih mendasar: keterjangkauan kebutuhan hidup, pendapatan masyarakat, dan daya beli. Sebab, kritik terhadap mahalnya biaya hidup tidak semestinya langsung dibalas dengan penghakiman terhadap gaya hidup pengkritiknya. Yang perlu diuji adalah argumennya, datanya, serta realitas sosial yang sedang dihadapi masyarakat.
Lucu, ketika rakyat berbicara soal mahalnya biaya hidup, yang sibuk diperiksa justru gaya hidupnya. Nongkrong disorot, kopi dihitung, foto di mal dipersoalkan. Sementara substansi kritiknya malah diabaikan.
Mari belajar membedakan persoalan individu dengan persoalan struktural. Kalau ada orang yang boros, silakan kritik kebiasaannya. Tapi jangan gunakan gaya hidup segelintir orang untuk menggeneralisasi kondisi ekonomi ratusan juta penduduk Indonesia.
Indonesia bukan cuma mereka yang mampu membeli kopi puluhan ribu rupiah. Ada buruh yang menghitung sisa gaji, pedagang kecil yang terhimpit biaya modal, orang tua yang pusing membagi uang untuk kebutuhan keluarga, dan masyarakat yang sudah berhemat tapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Lebih dari 280 juta penduduk tidak bisa diwakilkan oleh satu unggahan, satu orang yang nongkrong di kafe, atau segelintir orang yang mampu hidup mewah. Itu bukan cara membaca kondisi sosial; itu generalisasi yang dibungkus opini.
Lagi pula, sejak kapan membeli kopi mahal membuat seseorang kehilangan hak untuk mengkritik kebijakan ekonomi? Apakah orang harus hidup melarat dulu agar keluhannya dianggap sah? Apakah orang yang masih mampu membeli sesuatu berarti tidak boleh mempersoalkan harga kebutuhan pokok?
Jangan campuradukkan kemampuan membeli dengan kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Orang bisa sesekali membeli kopi mahal, tapi tetap menghadapi kenaikan biaya kontrakan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan keluarga.
Kalau memang persoalannya gaya hidup, buktikan bahwa gaya hidup itulah penyebab masalah yang sedang dibahas. Jangan menjadikan perilaku sebagian orang sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan harga, pendapatan, dan daya beli masyarakat.
Rakyat memang perlu belajar mengelola keuangan. Namun, pemerintah juga perlu dievaluasi berdasarkan kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan.
Jangan sampai setiap kali rakyat mengeluhkan mahalnya biaya hidup, jawabannya selalu menyuruh rakyat berhemat, sementara pertanyaan tentang upah, harga kebutuhan dasar, dan keterjangkauan hidup justru tidak pernah dijawab.
Sebab, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari adanya orang yang mampu menikmati kemewahan. Kita juga perlu melihat apakah masyarakat luas mampu hidup dengan layak.
Jangan sibuk mengadili harga kopi di tangan rakyat, tapi lupa menguji apakah daya beli rakyat benar-benar cukup untuk menjalani hidupnya.
