Ruminews.id, Barru – Kebijakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru kembali memicu pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap efisiensi dan keadilan pembangunan. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, keputusan mengalokasikan dana sekitar Rp845 juta untuk pembangunan tugu dan lampu lapangan menjadi potret nyata ketidakselarasan antara perencanaan anggaran dan kebutuhan mendesak masyarakat.
- Efek Efisiensi
Efisiensi anggaran yang disuarakan pemerintah idealnya memangkas belanja non-prioritas demi menyelamatkan sektor-sektor produktif. Namun, penggunaan anggaran diduga hingga Rp845 juta untuk aspek dekoratif kota justru mengaburkan hakikat efisiensi itu sendiri. Ketika porsi anggaran daerah yang terbatas dialokasikan untuk proyek komplementer, ruang fiskal bagi perbaikan infrastruktur vital secara otomatis tergerus. Penghematan anggaran pada akhirnya hanya menjadi narasi normatif jika pada praktiknya alokasi APBD tetap terserap pada belanja yang tidak memiliki daya dorong terhadap roda perekonomian warga. - Prioritas Pembangunan
Secara normatif, pembenahan jalan rusak merupakan prioritas utama karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas ekonomi, keselamatan berkendara, dan kelancaran mobilitas harian masyarakat. Mengedepankan pembangunan tugu serta pencahayaan lapangan di atas perbaikan fasilitas dasar mengindikasikan adanya kekeliruan dalam menetapkan skala urgensi pembangunan. Tata kelola pemerintah daerah seharusnya dinilai dari keberfungsian fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, bukan sekadar memoles tampilan fisik yang minim asas kemanfaatan. - Kepekaan Sosial
Penganggaran publik bukan sekadar hitungan angka di atas kertas, melainkan wujud rasa empati pengambil kebijakan terhadap realitas lapangan yang dihadapi masyarakat. Ketika warga sehari-hari harus melintasi jalan rusak yang membahayakan keselamatan, keputusan untuk menggelontorkan dana ratusan juta bagi tugu dan lampu lapangan memperlihatkan jarak yang lebar antara prioritas pemerintah dan aspirasi rakyat. HMI Cabang Barru menilai kebijakan ini mencerminkan minimnya kepekaan sosial, di mana anggaran publik yang bersumber dari rakyat belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru mendesak Pemerintah Kabupaten Barru untuk melakukan evaluasi ulang terhadap arah kebijakan pembangunannya. Pengalokasian anggaran daerah sudah semestinya dikembalikan pada fungsi utamanya: menjawab kebutuhan riil masyarakat dan memastikan kebermanfaatan publik menjadi prioritas tertinggi dalam setiap keputusan anggaran.
Sumber: M. Reski Rahmatullah – Ketua Umum HmI Komisariat Mangkoso Cabang Barru
