Ruminews.id, Jakarta — The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki ruang untuk terus didorong. Penguatan literasi finansial dan akses pembiayaan dinilai menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar peluang ekonomi dapat dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas.
Peneliti Bidang Ekonomi TII, Putu Rusta Adijaya, mengatakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya melihat indikator makroekonomi. Kemampuan masyarakat memahami dan memanfaatkan peluang ekonomi juga perlu menjadi perhatian.
“Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang tersedia,” jelasnya dalam Policy Talks TII pada 17 September 2026.
Pandangan tersebut disampaikan Putu sejalan dengan Gede Sandra, Direktur Eksekutif Infast Bestari, yang menyoroti pentingnya literasi keuangan dan akses pembiayaan dalam mendorong perekonomian.
Gede menilai masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai berbagai kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk tingkat suku bunga. Pengetahuan tersebut penting terutama ketika masyarakat mengambil keputusan untuk mengakses kredit atau pembiayaan.
“Kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memahami tingkat suku bunga yang masih berada dalam batas wajar dan rasional. Pemahaman tersebut menjadi penting karena keputusan masyarakat dalam mengakses kredit atau pembiayaan dapat memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kondisi keuangan rumah tangga,” ujar Gede.
Menurut Gede, pengetahuan dasar mengenai ekonomi tidak seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang menempuh pendidikan atau memiliki latar belakang ekonomi. Literasi ekonomi, kata dia, perlu menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat secara umum.
Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia dinilai memiliki peran strategis untuk membantu memperkenalkan konsep-konsep dasar ekonomi kepada masyarakat secara lebih luas. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengambil keputusan ekonomi dan finansial secara lebih sadar sekaligus memahami perubahan yang terjadi dalam perekonomian.
Selain literasi finansial, Putu menyoroti persoalan perjudian daring, termasuk kasus bantuan sosial yang terindikasi digunakan untuk judi online. Ia menilai penanganan persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui peningkatan literasi dan upaya pencegahan.
Menurut Putu, kebijakan juga perlu mempertimbangkan aspek pemulihan psikologis bagi individu yang telah terlibat maupun terdampak perjudian daring.
“Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan judol tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola keuangan, tetapi juga dapat memiliki dimensi sosial dan psikologis yang membutuhkan intervensi lebih komprehensif,” katanya.
Putu kemudian menekankan perlunya koordinasi antarlembaga untuk mengidentifikasi masyarakat yang memiliki risiko kerentanan finansial. Bank Indonesia, menurut dia, perlu memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan.
“Koordinasi lintas lembaga tersebut diperlukan agar kebijakan terkait stabilitas dan perlindungan sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Dengan adanya pertukaran informasi dan koordinasi yang lebih baik, berbagai risiko yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat dideteksi lebih awal dan ditangani melalui kebijakan yang sesuai,” tutupnya.
