Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya Angkat Isu “Makassar Krisis Migas”, Desak Pembenahan Distribusi BBM-LPG 3 Kg

Ruminews.id, MAKASSAR — Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya mengangkat grand isu “Makassar Krisis Migas” sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat atas persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta LPG 3 Kg di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan pada tanggal (14/09/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kondisi masyarakat yang masih harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan BBM, sementara LPG 3 Kg juga dinilai sulit diperoleh dan harga di tingkat lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan.

Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya, Muh Zain Aditya, mengatakan bahwa pengangkatan isu tersebut berangkat dari kondisi yang secara langsung dirasakan masyarakat.

“Kami mengangkat grand isu ‘Makassar Krisis Migas’ bukan tanpa alasan. Kami melihat sendiri bagaimana masyarakat harus berhadapan dengan persoalan BBM dan LPG 3 Kg. BBM semakin sulit ditemukan, masyarakat harus berjam-jam mengantre, sementara LPG 3 Kg juga sulit diperoleh dan harganya di lapangan tidak selalu sesuai.”

Menurut Zain, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tata kelola dan distribusi migas, khususnya terkait kemampuan sistem distribusi dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.

Ia juga mempertanyakan narasi mengenai panic buying yang sebelumnya digunakan untuk menjelaskan antrean dan peningkatan permintaan BBM.

“Kalau stok dikatakan aman dan persoalannya disebut sebagai panic buying, maka kami mempertanyakan apa yang menyebabkan kepanikan itu terjadi dan mengapa distribusi tidak mampu mengantisipasinya.”

Mahasiswa juga menyoroti sejumlah langkah penanganan yang telah diterapkan pemerintah. Menurut mereka, kebijakan seperti penerapan sistem ganjil-genap perlu dikaji kembali agar tidak hanya membatasi akses masyarakat terhadap BBM, tetapi juga diikuti dengan pembenahan pada aspek distribusi dan pengawasan.

“Bagi kami, solusi yang hadir harus menyentuh akar persoalan. Ketika persoalannya berkaitan dengan distribusi dan pengawasan, maka pembenahan pada dua aspek tersebut harus menjadi perhatian utama,” ujar Zain.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya, Fadel, menjelaskan bahwa isu “Makassar Krisis Migas” merupakan hasil dari proses konsolidasi dan diskusi mahasiswa.

“Isu ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari keresahan, diskusi, dan konsolidasi mahasiswa dalam melihat kondisi yang terjadi di lapangan.”

Fadel mengatakan bahwa dalam proses konsolidasi, mahasiswa tidak hanya membahas persoalan antrean atau kesulitan memperoleh BBM dan LPG 3 Kg, tetapi juga melihat aspek tata kelola, distribusi, serta pengawasan.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi migas yang menurut mereka perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.

Atas persoalan tersebut, Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya menyampaikan dua tuntutan utama.

Pertama, mendesak Pertamina melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap tata kelola distribusi migas, khususnya untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG 3 Kg dapat berjalan secara tepat sasaran.

Kedua, mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut dugaan mafia BBM dan LPG 3 Kg, menelusuri jaringan yang diduga terlibat, serta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya menegaskan bahwa pengangkatan isu tersebut bukan semata-mata bentuk keluhan terhadap kondisi di lapangan. Mahasiswa menyatakan ingin mendorong adanya transparansi, pengawasan, dan penyelesaian yang menyentuh persoalan tata kelola distribusi migas.

“Kami hadir bukan sekadar untuk mengeluh di jalan. Kami hadir untuk mempertanyakan tata kelola distribusi migas, mendesak pengawasan yang lebih serius, dan meminta solusi yang konkret,” tegas Muh Zain Aditya.

Bagi Aliansi Mahasiswa STIEM Bongaya, persoalan BBM dan LPG 3 Kg menyangkut kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Karena itu, mereka meminta pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap persoalan distribusi, pengawasan, dan dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan mahasiswa.

Share

Scroll to Top