ruminews.id – Makassar — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Gerindra, Vonny Ameliani, meminta Kapolda Sulawesi Selatan mengusut tuntas persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Pertamina di Sulawesi Selatan.
Vonny yang juga anggota komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bidang kesejahteraan rakyat, menilai bahwa persoalan antrean BBM yang terus terjadi perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus dirugikan akibat persoalan distribusi maupun dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga perkuat pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengusut hal ini.
Ia meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama terjadinya antrean panjang, termasuk kemungkinan adanya praktik penyelewengan dalam distribusi BBM.
“Kapolda Sulsel harus mengusut tuntas persoalan ini. Kita ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga antrean BBM terus terjadi dan masyarakat harus menunggu berjam-jam,” ujar Vonny yang juga ketua KNPI Sulawesi Selatan.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM, tetapi juga menyangkut tata kelola distribusi hingga pengawasan di lapangan.
Vonny juga mendorong Polda Sulsel memperkuat koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Kalau memang ada penyalahgunaan, permainan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, harus ditindak tegas. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan haknya justru menjadi korban,” tegasnya.
Ia mengatakan antrean panjang BBM juga berpotensi menimbulkan persoalan lain, seperti kemacetan lalu lintas dan terganggunya aktivitas masyarakat.
Karena itu, Vonny berharap kepolisian segera mengambil langkah konkret untuk mengurai persoalan tersebut sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terkait kondisi distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
“Kita berharap ada transparansi dan solusi. Masyarakat berhak mendapatkan BBM dengan mudah dan sesuai ketentuan. Jika ada pihak yang bermain, aparat harus berani mengungkap dan menindak,” pungkasnya.(*)
