ruminews.id, MAKASSAR — Tim Advokasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan mendorong penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) melalui agenda Riset Advokasi Publik yang akan digelar pada akhir Juli 2026.
Langkah tersebut diawali dengan audiensi ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari persiapan penyusunan rekomendasi kebijakan publik terkait evaluasi tata kelola PSN, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Audiensi tersebut dihadiri Tim Advokasi Publik BADKO HMI Sulsel, Iwan Mazkrib dari Bidang Perlindungan HAM, Muhammad Arrijal dari Bidang Infokom, Andi Massakili dari Bidang Kesehatan Masyarakat, serta Armil Adriansyah dari Bidang Infokom. Rombongan diterima oleh Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Hasrul Eka Putra, dan Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Herwin Gunawan.
Iwan Mazkrib mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari tahapan advokasi publik yang dibangun HMI Sulsel, mulai dari pengumpulan data, aksi advokasi sebanyak tiga jilid yang disertai pengaduan, hingga riset dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Silaturahmi ini merupakan bagian dari agenda Riset Advokasi Publik sebagai tahapan menuju penyusunan rekomendasi kebijakan nasional terkait evaluasi tata kelola Program Strategis Nasional dalam perspektif keadilan substantif, evidence-based policy, dan pengawasan konstitusional,” ujar Iwan.
Menurutnya, agenda tersebut menjadi relevan karena PSN memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan membutuhkan pengawasan yang tidak berhenti pada kritik, tetapi dilanjutkan dengan pengumpulan data, dialog kelembagaan, serta perumusan rekomendasi.
“Kunjungan Tim Advokasi HMI Sulsel ke Ombudsman merupakan agenda lanjutan menuju forum riset dan rekomendasi kebijakan. Ini adalah bagian dari partisipasi publik dan pengawasan konstitusional,” katanya.
Iwan menjelaskan, dalam forum tersebut HMI Sulsel juga mendorong keterlibatan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel sebagai bagian dari panelis dan mitra strategis dalam agenda Riset Advokasi Publik.
“Silaturahmi ini sekaligus untuk memperoleh masukan mengenai aspek pengawasan pelayanan publik, pencegahan maladministrasi, serta penguatan tata kelola Program Strategis Nasional. Rekomendasi yang disusun nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi legislatif dan pemerintah pusat, dengan membawa perspektif daerah, khususnya Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, agenda tersebut akan mempertemukan berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan PSN, mulai dari lembaga negara, pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, masyarakat sipil, komunitas, NGO, hingga masyarakat umum.
Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Hasrul Eka Putra, menyambut positif agenda advokasi dan riset yang dilakukan HMI Sulsel.
“Terima kasih atas kunjungan teman-teman HMI Sulsel. Agenda advokasi publik yang dilakukan sangat relevan dengan kewenangan Ombudsman,” ujar Hasrul.
Ia menyebutkan bahwa Ombudsman memiliki perhatian terhadap pengawasan pelaksanaan program strategis nasional, termasuk MBG dan KDMP. Menurutnya, pengawasan terhadap program berskala besar tersebut membutuhkan partisipasi publik dan kolaborasi berbagai pihak.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan PSN, khususnya MBG dan KDMP, terus kami lakukan. Kami juga menerima pengaduan masyarakat dan melakukan pengawasan ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan,” katanya.
Hasrul mengatakan, Ombudsman Sulsel telah menjalankan sejumlah langkah pengawasan dan pencegahan sejak 2025 karena menilai tata kelola program strategis nasional membutuhkan pengawasan yang kuat dan berkelanjutan.
“Pengawasan terhadap tata kelola program strategis nasional masih perlu terus diperkuat. Karena itu, kegiatan teman-teman HMI ini tentu kami dukung,” ujarnya.
Menurut Hasrul, Ombudsman Sulsel terbuka untuk terlibat dalam proses penyusunan rekomendasi yang akan dihasilkan melalui forum Riset Advokasi Publik HMI Sulsel.
“Kami akan menyesuaikan dan menyusun rekomendasi, baik melalui keterlibatan dalam proses penyusunan maupun melalui rekomendasi tertulis. Pada prinsipnya, kami lebih menekankan pada penguatan rekomendasi pengawasan,” jelasnya.
Ia berharap kerja sama antara Ombudsman dan mahasiswa dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan pelayanan publik.
“Semoga agenda kemitraan ke depan antara Ombudsman dan mahasiswa, khususnya HMI, senantiasa berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan melalui pengawasan,” pungkas Hasrul.
Bagi HMI Sulsel, Riset Advokasi Publik merupakan bagian dari proses transformasi gerakan dari aksi menuju penguatan data dan rekomendasi kebijakan.
Rangkaian tersebut dimulai dari pengumpulan data, advokasi lapangan, aksi publik, pengaduan, pemetaan pemangku kepentingan, hingga forum riset yang melibatkan lembaga negara dan masyarakat.
HMI Sulsel menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tidak boleh berhenti sebagai ekspresi penolakan. Kritik harus dikembangkan menjadi pengetahuan, data, dan rekomendasi yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.
“Pembangunan membutuhkan partisipasi publik. Pengawasan bukan bentuk penolakan terhadap negara, tetapi mekanisme konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Iwan.
Forum Riset Advokasi Publik Tim Advokasi BADKO HMI Sulsel dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026 dengan melibatkan berbagai unsur lembaga negara, pemerintah, legislatif, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, komunitas, NGO, dan masyarakat umum.
Agenda tersebut mengangkat tema:
“Evaluasi Tata Kelola Program Strategis Nasional sebagai Landasan Perumusan Rekomendasi Kebijakan dalam Perspektif Keadilan Substantif, Evidence-Based Policy, dan Pengawasan Konstitusional.”
HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia.
Yakin Usaha Sampai.
