ruminews.id – Makassar, 15 Juni 2026 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Aksi Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap, Mahasiswa Bergerak” sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan daerah dan nasional yang dinilai semakin menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan, pengawasan publik, dan penegakan hukum.
Aksi diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Fly Over Makassar sebelum melakukan longmarch menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksi tersebut, BADKO HMI Sulsel membawa sejumlah tuntutan strategis yang berkaitan dengan isu pengelolaan aset daerah, penegakan hukum, tata kelola sumber daya alam, hingga evaluasi terhadap kebijakan nasional Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah persoalan pengelolaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). BADKO HMI Sulsel menilai bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai pertanyaan publik yang belum terjawab terkait pengelolaan kawasan tersebut, termasuk dugaan persoalan agraria, transparansi pengelolaan aset daerah, struktur kepemilikan saham, serta kontribusi ekonomi yang diterima pemerintah daerah.
Atas dasar itu, massa aksi mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera menggunakan Hak Angket sebagai instrumen konstitusional untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan GMTD.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, bersama unsur pimpinan komisi dan perwakilan fraksi DPRD Sulsel.
Dalam dialog bersama massa aksi, Ketua DPRD Sulsel menyampaikan bahwa DPRD sebelumnya telah melakukan koordinasi internal dan menghasilkan rekomendasi terkait persoalan GMTD yang akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh BADKO HMI Sulawesi Selatan.
Namun demikian, massa aksi menyatakan keberatan terhadap rekomendasi DPRD yang pernah diterbitkan sebelumnya. BADKO HMI Sulsel menilai rekomendasi tersebut belum menjawab substansi persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat, khususnya terkait dugaan penghilangan aset daerah, dugaan persoalan agraria, transparansi pengelolaan kawasan, serta kepastian kontribusi GMTD terhadap daerah.
Menurut BADKO HMI Sulsel, rekomendasi yang pernah lahir dari rapat dengar pendapat DPRD lebih banyak menyoroti aspek administratif dan keberlanjutan investasi, sementara tuntutan masyarakat hari ini menuntut adanya langkah pengawasan yang lebih kuat, terbuka, dan berorientasi pada pengungkapan fakta secara menyeluruh.
Sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, massa aksi juga mendesak pimpinan DPRD, unsur komisi, dan perwakilan fraksi yang hadir untuk menandatangani Pakta Integritas Pengawalan Pengelolaan GMTD dan Perlindungan Aset Daerah.
Pakta integritas tersebut memuat komitmen untuk mengawal transparansi pengelolaan GMTD, memperkuat fungsi pengawasan DPRD, serta mendorong keterbukaan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah. Penandatanganan dilakukan langsung oleh perwakilan DPRD yang menerima aspirasi sebagai bentuk komitmen moral dan politik terhadap tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Selain mengangkat isu daerah, BADKO HMI Sulsel juga membawa sejumlah tuntutan nasional dalam bingkai “Reformasi Jilid II”. Massa aksi mendesak evaluasi total terhadap berbagai kebijakan Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai belum mampu menjawab tantangan ekonomi masyarakat, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
BADKO HMI Sulsel juga mendesak evaluasi terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, percepatan penanganan kasus-kasus korupsi, pengusutan dugaan penyimpangan program strategis nasional, serta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan masyarakat Sulawesi Selatan.
Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sulsel, massa aksi kembali melakukan longmarch menuju kawasan Fly Over Makassar untuk melanjutkan mimbar bebas dan konsolidasi perjuangan. Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu nasional kembali digaungkan sebagai bentuk kritik terhadap arah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh demi menjaga amanat reformasi dan kepentingan rakyat.
Aksi berlangsung secara tertib, aman, dan kondusif hingga sore hari sebelum massa membubarkan diri. BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan akan terus dikawal melalui langkah-langkah advokasi, pengawasan publik, dan gerakan konstitusional yang berkelanjutan.
Jenderal Lapangan Aksi, Muhammad Rafly Tanda, yang juga merupakan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan negara tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, serta kepentingan rakyat.
“Ketika pengawasan melemah, mahasiswa wajib mengawasi. Ketika hukum kehilangan keberanian, mahasiswa wajib bersuara. Dan ketika kepentingan rakyat dikesampingkan, mahasiswa wajib hadir mengingatkan negara pada amanat konstitusinya. Aksi hari ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengawalan yang lebih serius terhadap seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan,” tegas Muhammad Rafly Tanda.
YAKIN USAHA SAMPAI!
