Ruminews.id, Jakarta — Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Aliansi yang terdiri atas lebih dari 14 organisasi mahasiswa, kepemudaan, dan masyarakat sipil tersebut mengklaim akan mengerahkan sekitar 1.000 massa dalam aksi yang mengusung tajuk #MerebutKembaliIndonesia.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan massa yang bergabung berasal dari berbagai elemen, di antaranya DPM UNUSIA, Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka, BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas masyarakat sipil lainnya.
“Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI,” kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan gerbang utama Gedung DPR RI. Dalam aksi tersebut, GERAM akan membawa 10 tuntutan rakyat yang mencakup persoalan politik, demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga penanganan bencana.
Sepuluh tuntutan GERAM tersebut yakni:
- Adili Prabowo-Gibran. GERAM menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
- Hentikan KDMP dan MBG. GERAM menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
- Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat. Mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
- Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas. GERAM menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh. Pemerintah didesak mengendalikan harga barang kebutuhan pokok sekaligus memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
- Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional. GERAM meminta pemerintah mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana.
- Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga. GERAM mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi bagi pekerja rumah tangga.
- Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon. Mereka menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan pentingnya prinsip supremasi sipil.
- Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik. GERAM menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, maupun pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
- Sita seluruh aset koruptor. GERAM menuntut agar koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi kepentingan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Selain membawa 10 tuntutan tersebut, GERAM mendesak pimpinan DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk membuka ruang dialog. Mixel secara khusus meminta Ketua DPR RI Puan Maharani beserta para wakil ketua DPR RI berdialog dengan peserta aksi secara langsung dan setara.
“Kami meminta adanya dialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis,” ujarnya.
Mixel menegaskan GERAM siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pimpinan DPR RI tidak membuka ruang dialog. Menurutnya, pengabaian terhadap tuntutan dialog akan dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat.
“Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar,” tegas Mixel.
