Ruminews.id, Bone — Antrean panjang BBM terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPK KEPMI Bone Lamakkawa Universitas Islam Makassar (UIM), Andi Sawerigading, karena dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Andi mengatakan, dirinya melihat langsung antrean kendaraan yang mengular hingga menggunakan sebagian bahu jalan di Kecamatan Mare. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena SPBU berada di jalur yang juga digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan antardaerah.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bone, saya menyaksikan langsung pemandangan yang sangat memprihatinkan di Kecamatan Mare. Antrean kendaraan mengular panjang hingga memakan sebagian bahu jalan di poros utama. Kondisi ini bukan sekadar keterlambatan pengisian bahan bakar, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan,” ujar Andi kepada Redaksi Ruminews.
Ia mengaku mengalami langsung situasi tersebut ketika melakukan perjalanan dari Kecamatan Mare menuju Kota Makassar. Dalam perjalanan, ia melihat antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Bone.
“Tentu kejadian tersebut dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut hampir terjadi pada diri saya sendiri ketika melakukan perjalanan dari daerah asal saya di Kecamatan Mare menuju Kota Makassar. Saya melihat di sepanjang jalan terjadi antrean panjang di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Bone,” katanya.
Menurut Andi, kondisi tersebut perlu segera mendapat penjelasan dari pihak terkait. Ia mempertanyakan apakah antrean panjang tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pasokan BBM dari Pertamina atau distributor kepada SPBU, khususnya di wilayah Kecamatan Mare. Jika memang terjadi penurunan pasokan, menurutnya, pemerintah dan pihak terkait perlu menjelaskan alasan serta durasi kondisi tersebut.
Selain persoalan pasokan, Andi juga meminta adanya pengawasan terhadap kemungkinan praktik pembelian BBM secara tidak wajar, termasuk pembelian berulang atau pelangsiran yang berpotensi memicu kelangkaan di tingkat konsumen.
“Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada persoalan pada pasokan atau ada faktor lain yang menyebabkan antrean mengular seperti ini,” ujarnya.
Andi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bone bersama aparat terkait dan pengelola SPBU tidak mengabaikan dampak antrean terhadap keselamatan lalu lintas. Menurutnya, perlu ada langkah pengawasan dan penataan antrean agar kendaraan tidak menggunakan badan maupun bahu jalan secara berlebihan serta distribusi BBM tetap tepat sasaran.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bone dan Pertamina dapat memberikan informasi secara terbuka mengenai kondisi pasokan BBM di wilayah Bone. Kepastian tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi dan keresahan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas warga tetap berjalan dengan aman.
“Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, kenyamanan beraktivitas, serta jaminan keselamatan di jalan raya. Keterbukaan informasi mengenai kondisi riil pasokan BBM sangat diperlukan agar persoalan ini tidak menimbulkan keresahan yang berkepanjangan,” pungkasnya.
