19 Juni 2025

DPRD Kota Makassar

Eric Horas Serap Aspirasi Warga Ujung Pandang, Soroti Masalah Drainase dan Ketidakhadiran Lurah

ruminews.id – Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Eric Horas, menggelar reses perdananya dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025. Kegiatan tersebut berlangsung di dua lokasi berbeda pada Kamis (19/6/2025). Reses pertama dilaksanakan di Jalan Ali Malaka RT 01/RW 01, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang. Selanjutnya, Eric melanjutkan kegiatan di titik kedua, tepatnya di Jalan Gunung Merapi, Lorong 57 Nomor 2, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang. Dalam pertemuan bersama warga, politisi Partai Gerindra ini menerima sejumlah aspirasi, di antaranya keluhan terkait sistem drainase yang buruk di kawasan Jalan Somba Opu. Menurut warga, kondisi tersebut kerap mengakibatkan banjir saat hujan deras turun. “Saya minta pemerintah betul-betul memberi perhatian. Ini sudah menjadi langganan banjir setiap kali hujan deras,” kata Eric dalam sambutannya. Selain persoalan drainase, warga juga mengeluhkan keberadaan pohon tua yang dinilai membahayakan karena rawan tumbang saat cuaca ekstrem. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penebangan demi keselamatan lingkungan sekitar. Dalam kesempatan yang sama, Eric juga menyoroti absennya Lurah Lajangiru, Rita Kartika Mansyur, dalam kegiatan reses tersebut. Ia menilai, kehadiran lurah sangat penting dalam menyerap aspirasi warga secara langsung. “Sayangnya, lurah tidak hadir. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau pun berhalangan, seharusnya ada perwakilan dari kelurahan yang hadir,” ujarnya. Eric menambahkan, pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan manajerial yang baik. Jika tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, menurutnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan. “Kalau tidak mampu mengatur dan hadir di tengah masyarakat, sebaiknya tidak menjabat,” tegasnya. Reses ini merupakan bagian dari agenda rutin anggota DPRD untuk menyerap langsung keluhan dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Jika kamu ingin menyesuaikan gaya atau fokus tertentu—misalnya, lebih ke arah human interest atau lebih menekankan pada aspek kebijakan—silakan beri tahu, saya bisa bantu modifikasi lagi.

Hukum, Takalar

Didemo Soal Irigasi P3A-TGAI, Kejari Takalar : Tahapan Berlanjut, 42 Kelompok dan Pendamping Sudah Berikan Keterangan

ruminews.id, TAKALAR – Kelompok Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Takalar Pencari Keadilan (AMTPK) menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar,(Rabu, 18 Juni 2025). Kelompok demonstran tiba di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Takalar sekitar pukul 13:00 WITA. Mereka membawa spanduk dan poster, yang berisi desakan untuk menegakkan supremasi hukum pada Dugaan Korupsi Irigasi P3A-TGAI di wilayah Kabupaten Takalar, massa aksi pun mendesak agar Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar tidak pandang bulu untuk memeriksa dan mengadili oknum-oknum yang berperan andil dalam pengaturan proyek pekerjaan puluhan irigasi P3A-TGAI yang diduga bermasalah. Ada empat orator yang tampil secara bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada lembaga penegak hukum tersebut. Takhifal Mursalin selaku koordinator aksi yang juga Koordinator Aliansi Masyarakat Takalar Pencari Keadilan (AMTPK), secara khusus menanyakan kelanjutan aduan dugaan korupsi P3A-TGAI di hadapan Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar, serta para demonstran aliansi. “Melalui aksi hari ini, kami hadir tidak lain tidak bukan untuk mempertanyakan kinerja penegak hukum atas aduan yang sebelumnya telah kami lengkapi (dokumen), baik dari segi telaah hukum dan dokumentasi fisik pekerjaan. Perlu kiranya ada jawaban dan keseriusan dari pihak Kejaksaan Takalar, bahwa praktik korupsi irigasi sangat merugikan masyarakat petani”, desak Takhifal Mursalin di hadapan Kasi Intel dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar. TANGGAPAN KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR Menanggapi pertanyaan serta pernyataan sikap demonstran aliansi AMTPK, Musdar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar mengatakan agar jawaban pihak kejaksaan jelas dan tepat, sebaiknya hal tersebut ditanggapi langsung oleh bagian Tindak Pidana Korupsi. “Mengenai pertanyaan saudara-saudara, agar lebih jelas dan tepat, ada bagusnya kalau disampaikan langsung oleh Jaksa Tindak Pidana Korupsi. Karena pasti teman-teman ingin tahu bagaimana perkembagannya (aduan dugaan korupsi) tersebut”, jawab Kasi Intelejen sambil mempersilakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Takalar untuk menanggapi. Tak lama berselang setelah Kasi Intelejen mengakhiri tanggapan atas tuntutan aliansi, Kasi Pidsus lanjut menjawab tuntutan tersebut. “Soal pertanyaan teman-teman mengenai aduan atas dugaan korupsi Irigasi P3A-TGAI ini, tentu tetap berproses, jika ditanyakan sampai dimana (tahapannya) kami telah memanggil 42 kelompok dan 2 pendamping, tentu upaya ini untuk kami dalami lebih lanjut”, ungkap Andi Dian Bausad Kasi Pidsus Kejari Takalar, disela salah seorang Jaksa Pidsus Kejari Takalar membacakan daftar nama kelompok yang telah diambil keterangannya. Menanggapi pertantaan Koordinator AMTPK yang menanyakan lebih lanjut mengenai modus setoran komitmen fee, pekerjaan irigasi tidak selesai, dan kelompok P3A-TGAI fiktif pada paket pekerjaan Irigasi tersebut, Kasi Pidsus menjelaskan, “Terkait dugaan adanya setoran komitmen fee dan pengerjaan irigasi yang tidak selesai, kami telah mendalami (kelompok-kelompok) itu yang (bertahap) telah kami mintai keterangan. Ada beberapa juga yang telah kami lakukan pengecekan langsung di lokasi. Untuk kelompok P3A-TGAI yang diduga fiktif, kami akan telusuri dengan melakukan pemanggilan atau kunjungan ke Balai (BBWS Pompengan), lanjut Kasi Pidsus Kejari Takalar. Saat ditanya oleh salah seorang demonstan mengenai kepastian Aduan Dugaan Korupsi P3A-TGAI yang diadukan oleh AMTPK, Andi Dian Bausad Kasi Pidsus Kejari Takalar lanjut menjawab, “Terkait Aduan (Dugaan Korupsi P3A-TGAI) ini, secepatnta, dan kami akan memaksimalkan tahapannya”, tutup Kasi Pidsus Kejari Takalar. Kejari Takalar menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada sejumlah proyek Irigasi Kelompok P3A-TGAI di kabupaten Takalar tersebut, ditengah genjotan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tentang Swasembada Pangan Pertanian.

Scroll to Top