26 Mei 2025

Ruminews.id – Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ir Andi Suhada Sappaile menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Royal Bay Hotel Makassar, Rabu, 14 Mei 2025. Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi kali ini, yaitu Prof. Dr. Hj. Nurlina Subair, dan Hj. Amalia Malik, SH, serta di pandu Ade Irmawati selaku moderator. Dalam sambutannya, Andi Suhada Sappaile mengatakan sosialisasi dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat mengetahui terkait Perda Penyelenggaraan Pendidikan, dan masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD. “Jadi regulasi yang dihasilkan oleh DPRD yaitu berfungsi tentang pengawasan dan keuangan,” ujarnya. Lanjut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Makasar ini menjelaskan bahwa, pendidikan harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip sebagai acuan dalam penyelenggaraannya, agar pelaksanaan pada masing-masing jenjang pendidikan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar untuk mencapai tujuan bangsa dalam bidang pendidikan. “Penyelenggaraan pendidikan jika tanpa berdasarkan prinsip, maka akan dapat menghilangkan karakter sebuah bangsa,” jelas Andi Suhada. Diakhir sambutannya, ia berharap selain bisa memahami lebih dalam, masyarakat juga mendapatkan pendidikan yang bermutu. “Tentunya sebagai warga negara Indonesia, kita berharap untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu,” pungkasnya. Sementara narasumber pertama Prof. Nurlina Subair menyampaikan bahwa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang saat ini, dimana saat ini pendidikan menuju era digitalisasi. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini adalah salah satu revolusi yang tidak dapat direkayasa oleh pemerintah. Contohnya saat covid-19 beberapa tahun lalu. Walaupun kegiatan belajar mengajar sempat terhambat, akan tetapi proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan cara dari rumah melalui online. “Jadi ini yang dimaksud dalam perubahan sosial yang sangat radikal dalam masyarakat yang tidak dapat direkayasa,” ungkapnya. Sedangkan narasumber kedua, Amalia Malik memaparkan terkait juknis pendidikan sekaligus mensosialisasikan juknis terbaru di tahun ajaran baru kali ini. Ia menyampaikan bahwa sosialisasi juknis terbaru juga mencakup perubahan-perubahan lain yang signifikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. “Untuk SPMB tahun ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah di hapuskannya jalur zonasi dan diganti dengan jalur domisili. Dimana jalur domisili (yang dulunya jalur zonasi) dipangkas dari 50 persen menjadi 35 persen,” jelasnya. Selain itu, ia pun menambahkan bahwa selain jalur domisili sebagai pengganti zonasi, jalur lainnya adalah afirmasi, prestasi dan mutasi atau perpindahan orang tua. Tak lupa, diakhir keterangannya ia menghimbau kepada masyarakat terkait program Wali Kota Makassar tentang seragam dan atribut sekolah gratis. Ia pun menjelaskan terkait program seragam sekolah gratis bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi semua anak, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan ekonomi terbatas. “Dengan adanya seragam gratis, siswa dapat fokus pada proses belajar tanpa khawatir mengenai biaya seragam,” tutupnya.

ruminews.id – Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan ini berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar. Dalam acara tersebut, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Hadirnya Ketua DPRD Makassar dalam agenda strategis ini menjadi cerminan nyata komitmen legislatif dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. Supratman menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya akan terus berupaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Supratman usai menerima dokumen LHP. Lebih lanjut, Supratman menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. “LHP ini bukan hanya laporan teknis, tapi menjadi panduan bagi kita untuk memperbaiki kekurangan dan menjaga kualitas laporan keuangan ke depan,” tambahnya. Acara serah terima LHP ini juga menandai eratnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga audit negara. Kolaborasi yang terbangun dinilai sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Supratman menyebutkan bahwa dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti. Di samping itu, Ketua DPRD Makassar juga menyoroti pentingnya peran pengawasan legislatif dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai peruntukannya. “Kami akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tuturnya. Dengan diterimanya LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, diharapkan seluruh jajaran pemerintah daerah, termasuk DPRD Kota Makassar, dapat semakin memperkuat komitmen terhadap transparansi dan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab. Supratman mengakhiri dengan pernyataan optimis, “Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.”