ruminews.id, – Tahun 2025 menjadi tahun penuh harapan sekaligus tantangan bagi Indonesia. Dengan Presiden Prabowo Subianto memimpin Kabinet Merah Putih, pemerintah menghadapi tugas berat: membangun ekonomi yang berkeadilan di tengah gejolak global, menguatkan daya beli masyarakat, dan mengimplementasikan program-program prioritas tanpa menambah beban kelas menengah ke bawah.
“APBN 2025, sebagai kerangka keuangan negara, menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun, keberhasilan ini membutuhkan sinergi antara kebijakan ekonomi, komunikasi publik, dan partisipasi aktif masyarakat.”
Menangkap Tantangan dan Peluang:
Perekonomian global yang diprediksi tumbuh hanya 3,2% pada tahun 2025, dengan inflasi tinggi sebesar 4,5%, menjadi ancaman nyata. Namun, pemerintah optimistis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,1–5,5% dengan inflasi terkendali pada 1,5–3,5%. Strategi ini melibatkan penguatan investasi, subsidi yang tepat sasaran, dan inovasi pengelolaan pajak.
Pelemahan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, defisit fiskal yang terkendali pada 2,21–2,8% PDB akan membantu menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan.
Selain itu, program-program prioritas seperti ketahanan pangan, digitalisasi layanan, dan pembangunan infrastruktur menjadi pilar untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memacu transformasi ekonomi. Dalam konteks teori ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1930-an, disebutkan bahwa sektor swasta dan negara memiliki peran yang penting dalam perekonomian campuran. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang terangkum dalam APBN dinilai dapat meningkatkan permintaan, mengurangi pengangguran, dan mencegah deflasi. Belanja pemerintah yang proaktif dapat merangsang aktivitas ekonomi dan menciptakan efek multiplikasi pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan agribisnis, merangsang aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan konsumsi.
Penyesuaian PPN dari 11% ke 12% menjadi isu yang menjadi perbincangan publik, karena dinilai berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup berbagai lapisan masyarakat, baik pengusaha hingga masyarakat umum. Pemerintah dinilai tidak melindungi masyarakat rentan. Padahal sejatinya, hal ini dilakukan untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat. Pajak akan kembali kepada masyarakat melalui hasil-hasil pembangunan, subsidi, dan sejumlah bantuan sosial pemerintah. Penyesuaian PPN akan diberlakukan pada Januari 2024 untuk seluruh produk barang dan jasa, kecuali bahan pokok.
Terkait hal ini, Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), mengapresiasi langkah pemerintah yang berfokus pada subsidi tepat sasaran dan insentif perpajakan untuk sektor produktif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peningkatan tarif PPN harus dilakukan hati-hati untuk menghindari tekanan tambahan pada daya beli masyarakat.
Riza Annisa Pujarama, ekonom INDEF menyoroti pentingnya fleksibilitas anggaran selama masa transisi pemerintahan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan program prioritas.
Kunci Keberhasilan: Komunikasi Publik yang Efektif
Ilmu komunikasi menjadi kunci untuk menyampaikan manfaat kebijakan kepada masyarakat. Pemerintah perlu memanfaatkan teori Agenda Setting untuk mengarahkan fokus publik pada capaian positif seperti stabilitas harga pangan, subsidi, bantuan sosial, atau pembangunan infrastruktur.
Menurut teori Two-Step Flow, keterlibatan tokoh masyarakat, influencer, dan akademisi dapat membangun kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, kampanye transparansi seperti laporan anggaran terbuka akan memperkuat dukungan masyarakat.
Strategi komunikasi ini tak hanya membangun narasi yang inklusif, tetapi juga menepis misinformasi yang kerap muncul di era digital. Dengan mengelola komunikasi secara efektif, pemerintah dapat memastikan kebijakan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan didukung oleh masyarakat.
Menyeimbangkan Beban dan Kesejahteraan
Melalui subsidi yang lebih terarah, seperti energi dan pupuk untuk petani, pemerintah berupaya meringankan beban masyarakat bawah. Program perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Kartu Prakerja juga akan diperkuat untuk menjaga kesejahteraan kelompok rentan.
Terlepas dari pro kontra kebijakan yang disusun pemerintah, APBN 2025 adalah gambaran visi besar Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Namun, keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang strategis, tetapi juga komunikasi yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik yang baik dan efektif juga merupakan langkah yang harus dijalankan.
Dengan sinergi ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertahan dari tantangan global dan melangkah lebih dekat ke status negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini.
Sumber : https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/apbn-2025-mengukir-strategi-pertumbuhan-ekonomi-di-tengah-tantangan-global
