Ruminews.id, Jakarta — Diskusi publik bertajuk “Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada Jumat (19/6/2026) menyoroti pentingnya pembenahan sistemik dalam implementasi program tersebut.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom ini menghadirkan Jimmy Daniel Berlianto, Senior Researcher dari Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), dengan dimoderatori oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial TII. Dalam pemaparannya, Jimmy menekankan bahwa tantangan utama MBG tidak semata terletak pada penyediaan makanan, melainkan pada tata kelola sistem pangan secara keseluruhan.
Ia menilai masih terdapat ketidaksinambungan antara kebijakan pangan dan gizi, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga pengelolaan limbah. Padahal, keberhasilan program sangat bergantung pada kekuatan dan integrasi rantai pasok, terutama karena kebutuhan pangan di wilayah perkotaan juga sangat bergantung pada wilayah pedesaan sebagai pemasok.
Sementara itu, Natasya menambahkan bahwa MBG seharusnya tidak hanya berorientasi pada ketersediaan makanan, tetapi juga kualitas gizi serta perubahan perilaku konsumsi. Menurutnya, pendidikan gizi perlu menjadi bagian integral dari program agar siswa mampu memahami dan menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, siswa dinilai memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan pengetahuan tersebut kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.
Diskusi juga mengangkat sejumlah persoalan implementasi yang masih menjadi tantangan, seperti lemahnya rantai pasok yang berpotensi menurunkan kualitas makanan hingga tidak layak konsumsi. Dalam konteks ini, pembenahan tata kelola di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi krusial. Jimmy menilai masih terdapat ruang kebijakan untuk melakukan transisi menuju sistem yang lebih baik melalui strategi keluar (exit strategy) yang terencana.
Dari sisi keberlanjutan, model ekspansi MBG saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang berkelanjutan. Keberlangsungan operasional dapur MBG dalam jangka panjang menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius. Meski demikian, Jimmy menegaskan bahwa secara prinsip, program makan sekolah seperti MBG bukanlah kebijakan yang keliru. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa program serupa mampu memberikan dampak positif terhadap kesehatan, pendidikan, tingkat kehadiran siswa, hingga perekonomian lokal.
Namun, implementasi di lapangan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap proses belajar. Saat ini, terdapat potensi disrupsi terhadap waktu belajar dan istirahat siswa. Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pendekatan yang lebih adaptif dinilai diperlukan, misalnya melalui model dapur terpusat (centralized kitchen) sambil secara bertahap membangun ekosistem pangan dan infrastruktur lokal.
Menutup diskusi, Jimmy mengingatkan bahwa kegagalan banyak kebijakan pembangunan sering terjadi karena pemerintah hanya meniru bentuk kebijakan tanpa memahami faktor-faktor yang membuatnya berhasil di negara lain. Akibatnya, kebijakan tampak berjalan di atas kertas, tetapi tidak menghasilkan dampak substantif. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola menjadi aspek paling mendesak dalam memastikan efektivitas program MBG ke depan.
