Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Sulhadrian – Demisioner ketua DPK KNPI PANAKKUKANG

Opini

Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum Mendesak NasDem dan PAN Bersih-Bersih Kader Kontroversial: Syahroni, Eko, dan Uya Kuya Terancam Dicopot

Tinggalkan Komentar / Opini /

ruminews.id– Desakan publik terhadap pimpinan partai politik untuk bersikap tegas semakin menguat. Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menilai sejumlah kader partai telah mengeluarkan pernyataan dan sikap yang tidak pantas, sehingga mencederai marwah partai dan mencoreng etika politik. Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum secara khusus meminta Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, agar segera memecat Ahmad Syahroni. Menurut mereka, pernyataan kontroversial Syahroni tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merusak citra NasDem yang selama ini mengusung slogan perubahan dan politik bersih. “Ahmad Syahroni telah membuat gaduh dan mencoreng wajah NasDem. Surya Paloh harus menunjukkan ketegasan dengan mencopot Syahroni dari partai. Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal menjaga marwah partai,” tegas Sulhadrian Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum. Selain itu, Aliansi juga menyoroti kader Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Eko Prasetyo dan Uya Kuya, yang dinilai kerap mengeluarkan pernyataan tidak bijak serta menimbulkan kontroversi di ruang publik. Mereka menuntut pimpinan PAN untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan. “Eko Prasetyo dan Uya Kuya dari PAN juga harus dievaluasi. Jika pimpinan PAN membiarkan kadernya terus berulah, maka hal itu hanya akan memperburuk citra partai. Pemecatan adalah langkah paling tepat untuk menjaga integritas PAN,” tambahnya. Kini publik menanti sikap resmi Surya Paloh selaku Ketua Umum NasDem dan pimpinan PAN. Keputusan mereka akan menjadi ujian besar bagi konsistensi partai politik dalam menjaga integritas, marwah, dan etika berdemokrasi di Indonesia.

Opini, Uncategorized

Polri Dinilai Berubah Jadi Alat Penindas Rakyat, Bukan Lagi Pengayom Rakyat

Tinggalkan Komentar / Opini, Uncategorized /

ruminews.id – Gelombang kritik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin deras. Sejumlah elemen masyarakat sipil menyoroti peran polri yang dinilai semakin jauh dari fungsinya sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kritik itu muncul seiring dengan maraknya tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi maupun aspirasi rakyat. Berbagai peristiwa represif dalam penanganan aksi unjuk rasa menjadi potret nyata. Aparat kerap tampil garang terhadap mahasiswa, buruh, maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik. Ironisnya, keberanian itu seringkali menguap ketika berhadapan dengan para pemilik modal dan elite politik. “Polri hari ini bukan lagi berdiri di sisi rakyat. Mereka lebih sibuk menjaga kepentingan penguasa. Ini tanda institusi telah kehilangan jati diri. Polri juga yang harus nya sebagai pengayom kini jadi penindas kepada masayarakat” tegas Sulhadrian selaku Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Kecaman muncul karena tindakan aparat dinilai melampaui batas: pembubaran paksa, intimidasi, hingga jatuhnya korban luka bahkan nyawa. Padahal, konstitusi dengan tegas menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Masyarakat menilai, wajah kepolisian yang represif ini menegaskan bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, melainkan telah menjadi instrumen politik yang tunduk pada kekuasaan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap negara. “Jika aparat terus menjadi tameng kekuasaan, jangan salahkan rakyat bila akhirnya melihat polisi bukan lagi pelindung, tapi penindas,” tambahnya Demisioner Ketua KNPI Panakukkang. Seruan pun disampaikan agar Polri segera dikembalikan ke khitahnya: menjaga keamanan, menegakkan hukum dengan adil, serta berdiri di sisi rakyat—bukan di bawah bayang-bayang penguasa.

Scroll to Top