Ruminews.id, Yogyakarta — Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di Pertigaan Jalan Affandi, atau lebih dikenal warga Yogyakarta sebagai Pertigaan Gejayan pada Sabtu, (13/6).
Aksi tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Sejak sore hari, massa mulai memadati kawasan Gejayan dengan membawa spanduk, poster, serta berbagai atribut aksi. Hujan deras yang sempat mengguyur kawasan tersebut tidak menyurutkan semangat peserta untuk tetap bertahan menyampaikan aspirasi mereka.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB itu berlangsung hingga malam hari. Sepanjang demonstrasi, para peserta menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga berbagai regulasi yang dinilai mengancam ruang demokrasi dan kebebasan sipil.
Dukungan juga datang dari warga yang melintas di kawasan Gejayan. Sejumlah pengendara membunyikan klakson sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi yang berlangsung.
Juru bicara Forum Cik Di Tiro, Marsinah, menjelaskan bahwa aksi tersebut membawa sepuluh tuntutan utama. Salah satu tuntutan yang paling disorot adalah penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut massa aksi berpotensi menimbulkan praktik korupsi dan minim pengawasan publik.
Selain itu, massa juga menolak program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi menyimpang dari prinsip ekonomi kerakyatan dan menjadi instrumen kontrol politik. Mereka juga mendesak pencabutan revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, serta Undang-Undang Peradilan Militer yang dianggap memperluas kekuasaan aparat negara.
Di bidang sosial, demonstran menuntut pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Mereka juga mendesak pemerintah memulihkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melindungi hak-hak pekerja, serta menghentikan berbagai bentuk eksploitasi terhadap buruh, pekerja rumah tangga, guru, petani, hingga pekerja sektor tambang dan manufaktur.
Isu kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak turut menjadi sorotan. Massa menilai rakyat tidak seharusnya menanggung dampak dari korupsi maupun kesalahan tata kelola negara. Karena itu, mereka mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, BBM, dan berbagai tarif layanan publik.
Aliansi Rakyat Memanggil juga menyerukan pembebasan tahanan politik dan penghentian berbagai bentuk kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik. Menurut mereka, demokrasi yang sehat mensyaratkan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ancaman intimidasi maupun represi negara.
Selain itu, massa menuntut jaminan hak atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Mereka menolak penggusuran paksa, perampasan tanah, serta kebijakan pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan kebutuhan warga. Dalam tuntutannya, mereka juga meminta pengusutan dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida di Yogyakarta.
Meski membawa berbagai isu, Marsinah menegaskan bahwa fokus utama aksi kali ini adalah penolakan terhadap sejumlah proyek strategis pemerintah yang dianggap berpotensi mengancam kesejahteraan rakyat. Ia menyebut program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Danantara sebagai proyek-proyek yang menyedot anggaran besar sekaligus berpotensi mengurangi dukungan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami melihat berbagai proyek tersebut justru berisiko mengurangi ruang bagi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Karena itu kami mendesak pemerintah menghentikannya dan mengembalikan prioritas anggaran untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Menjelang malam, massa membacakan kembali tuntutan mereka sebelum membubarkan diri secara tertib. Aksi berakhir sekitar pukul 19.30 WIB dengan peserta kembali ke kampus dan komunitas masing-masing, sembari menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
