ruminews.id, Jakarta – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan dukungannya terhadap sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendorong penguatan upaya pencegahan serta penanganan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
Dukungan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus yang dikaitkan dengan perilaku LGBT di sejumlah lingkungan, termasuk di kalangan mahasiswa. PP KAMMI menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai moral di tengah perkembangan sosial yang terus berubah.
Ketua Bidang Keumatan dan Wawasan Keislaman PP KAMMI, Jodi Setiawan, mengatakan mahasiswa dan pemuda seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perilaku LGBT menurut pandangan organisasinya. Ia juga mendorong pendekatan yang mengajak pelaku untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif.
“Seharusnya pemuda dan mahasiswa harus bisa menjadi pionir dalam hal mencegah dan mengkampanyekan bahaya LGBT di kalangan muda, serta mengajak kesembuhan pelaku LGBT dengan kegiatan yang positif,” ujarnya dalam keterangan pers kepada MUI Digital, Rabu (24/6/2026).
Senada dengan itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan PP KAMMI, Muhammad Alfiansyah, menyoroti persoalan tersebut dari perspektif kesehatan. Menurutnya, praktik seksual sesama jenis memiliki risiko terhadap penularan infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV/AIDS, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat.
“Dampak buruk ini tidak boleh diremehkan karena menyangkut masa depan fisik generasi muda kita,” katanya.
Selain aspek kesehatan fisik, Alfiansyah juga menilai pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental melalui pendekatan pemulihan yang menyeluruh. Menurutnya, kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia serta produktivitas kerja di masa depan.
“Kita juga tidak boleh menutup mata dari sisi kesehatan mental. Pemulihan kesehatan mental secara holistik sangat diperlukan agar mereka dapat kembali berfungsi secara sehat di tengah masyarakat,” jelasnya.
PP KAMMI juga mengaitkan isu tersebut dengan kualitas tenaga kerja dan bonus demografi Indonesia. Menurut Alfiansyah, perusahaan maupun instansi membutuhkan sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan moral untuk meningkatkan daya saing bangsa.
Sebelumnya, MUI melalui Wakil Ketua Umumnya, KH M. Cholil Nafis, mendorong pemerintah dan DPR RI agar segera merumuskan regulasi yang memberikan sanksi hukum terhadap pelaku maupun pihak yang mengampanyekan LGBT.
Menurut Kiai Cholil, aktivitas seksual sesama jenis bukan hanya dipandang sebagai tindakan asusila, tetapi juga sebagai penyimpangan orientasi seksual menurut pandangan MUI. Karena itu, ia menilai sanksi pidana terhadap pelaku seharusnya lebih berat dibandingkan delik perzinaan.
“Menurut saya, ini hukuman harus lebih berat daripada hukuman perzinaan. Karena ada dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah melakukan tindakan asusila, yang kedua adalah melakukan penyimpangan karena sesama jenis itu,” ujarnya.
Ia juga menilai hukum positif di Indonesia saat ini belum memiliki aturan khusus yang mengatur perilaku LGBT, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tegas. Selain penegakan hukum, MUI menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama melalui pendidikan agama, pembinaan moral, serta pengawasan terhadap pergaulan anak.
MUI menegaskan bahwa usulan tersebut didasarkan pada pandangan keagamaan organisasi dan bertujuan menjaga moral masyarakat serta melindungi generasi muda. Menurut Kiai Cholil, pendekatan hukum yang diusulkan bukan didasarkan pada kebencian terhadap individu, melainkan sebagai upaya mencegah perilaku yang dinilai menyimpang menurut ajaran Islam.
“Kita sayangi orangnya agar dia benar, tapi kebiasaan dan perilakunya harus kita tolak setolak-tolaknya. Maka, dihukum itu bukan karena benci pada orangnya, melainkan benci terhadap perilakunya agar orang itu kembali pada jalan yang benar,” pungkasnya.
