Ruminews.id, Medan — Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon mengungkap instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu di tengah isu pemakzulan yang mencuat akibat rendahnya penyerapan APBD 2026.
Rapidin mengatakan Megawati meminta Masinton tetap fokus menjalankan tugas pemulihan Tapteng setelah bencana. Ia juga meminta kader PDIP di daerah tersebut membantu proses pemulihan.
“Meneruskan instruksi Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kepada Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu agar Masinton tetap fokus pada tugas pemulihan Tapteng pascabencana,” kata Rapidin dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Menurut Rapidin, seluruh kader PDIP di Tapteng diminta mendukung Masinton dalam menjalankan tugas tersebut. Instruksi serupa juga diberikan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk menjaga stabilitas politik di daerah masing-masing.
Salah satunya Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen. Rapidin meminta Wong tetap membangun komunikasi dan bekerja sama dengan Wali Kota Medan Rico Waas, meski keduanya berasal dari kubu yang berbeda dalam Pilkada 2024.
“Wong Chun Sen diminta dapat bekerja sama dengan Wali Kota Medan, Rico Waas, meski dalam Pilkada serentak tahun 2024 berbeda. Wong Chun Sen diminta menjaga stabilitas politik Kota Medan,” ujar Rapidin.
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan kemudian menjelaskan bahwa arahan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi politik dan memastikan pemerintahan tetap berjalan.
Menurut Sutrisno, PDIP harus mendukung kepala daerah sepanjang kebijakannya ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, kader partai diminta tidak terlibat dalam gerakan politik yang dapat mengganggu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
“PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik yang mengganggu Wali Kota Medan dalam menjalankan tugasnya. Bahkan jika ada gerakan politik pemakzulan Wali Kota Medan, PDI Perjuangan tidak boleh terlibat,” jelas Sutrisno.
Arahan serupa diberikan kepada Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan. PDIP meminta Iriani menjaga stabilitas politik di Kabupaten Karo dan tidak terlibat dalam gerakan pemakzulan terhadap Bupati Karo.
Sutrisno mengatakan dukungan tersebut tetap diberikan meski Bupati Karo merupakan lawan politik PDIP dalam Pilkada 2024.
“Bupati Karo didukung sepanjang bekerja untuk rakyat. PDI Perjuangan tidak boleh terlibat dalam gerakan politik pemakzulan Bupati Karo,” ucapnya.
Instruksi tersebut disampaikan PDIP Sumut ketika wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu mencuat akibat sorotan terhadap rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026.
Di tengah polemik tersebut, partai meminta kadernya mengutamakan stabilitas politik dan mendukung agenda pemulihan pascabencana.
