ruminews.id – Kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 1 Agustus 2026, dalam rangka menghadiri agenda Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), seperti jalan santai dan karnaval, memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian publik adalah penyambutan yang disertai pemberian gelar “Raja Timur” kepada Joko Widodo di Bandara El Tari Kupang. Pemberian gelar tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan yang menilai simbol tersebut memiliki makna historis dan kultural yang tidak dapat dilekatkan begitu saja kepada tokoh politik.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH), Andrew, yang merupakan putra asli Nusa Tenggara Timur, menyampaikan kritik keras terhadap pemberian gelar tersebut. Menurutnya, sejarah NTT dibangun atas perjuangan panjang para pendahulu yang mempertahankan martabat, tanah, dan identitas daerah.
“Pemberian gelar semacam itu patut dipertanyakan. NTT memiliki sejarah panjang perjuangan yang diwariskan oleh para leluhur. Gelar yang memiliki makna simbolik dan historis seharusnya diberikan melalui mekanisme adat dan pertimbangan yang matang, bukan menjadi bagian dari euforia politik,” ujarnya.
Andrew juga menilai bahwa penghormatan terhadap tokoh nasional tidak seharusnya menggeser nilai-nilai budaya maupun sejarah perjuangan masyarakat NTT. Ia mengingatkan bahwa simbol adat dan gelar kehormatan merupakan bagian dari identitas masyarakat yang harus dijaga agar tidak kehilangan makna.
Menurutnya, ruang politik dan ruang kebudayaan harus ditempatkan secara proporsional. Ia berharap seluruh pihak lebih bijaksana dalam menggunakan simbol-simbol adat sehingga tidak menimbulkan polemik maupun perasaan bahwa sejarah perjuangan masyarakat daerah diabaikan.
Polemik ini pun memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai batas antara penghormatan kepada seorang tokoh nasional dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta sejarah lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
