ruminews.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan empat langkah strategis dalam rangka melakukan efisiensi anggaran pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini bertujuan memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara lebih efektif tanpa mengurangi fokus utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui informasi resmi yang dipublikasikan BGN, terdapat empat kebijakan utama yang akan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Langkah pertama adalah refocusing cakupan penerima manfaat. BGN akan memprioritaskan pemberian MBG kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
Sementara itu, peserta didik dari keluarga mampu, mulai jenjang PAUD, TK hingga SMA/sederajat, tidak lagi menjadi sasaran program. Di sisi lain, distribusi program akan diperkuat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), wilayah dengan kebutuhan intervensi gizi tinggi, serta kelompok penerima manfaat prioritas lainnya.
Langkah kedua berupa penyesuaian jadwal penyaluran. Program MBG akan disalurkan selama 20 hari setiap bulan, yakni pada hari Senin hingga Jumat mengikuti kalender sekolah.
Penyaluran tidak dilakukan pada masa libur sekolah maupun hari libur nasional. Kebijakan ini juga menghapus skema menu bundling yang sebelumnya diterapkan pada periode tersebut.
Selanjutnya, BGN menerapkan evaluasi insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis proporsionalitas.
Skema insentif yang sebelumnya disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kebijakan ini telah memperoleh persetujuan Komisi IX DPR RI dan diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus efisiensi penggunaan anggaran.
Langkah keempat adalah penerapan sistem klasterisasi SPPG. Setiap SPPG akan dikelompokkan berdasarkan kapasitas layanan dan kinerja operasional.
Dengan sistem ini, besaran insentif dan alokasi anggaran akan disesuaikan menurut kategori masing-masing, sehingga kualitas layanan gizi dapat ditingkatkan secara lebih terukur dan merata.
BGN menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan mampu membuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok yang paling membutuhkan.
