ruminews.id – Tidak ada yang lebih lucu sekaligus lebih mengkhawatirkan dari kenyataan bahwa di era sekarang, seorang warganet dengan akun anonim bisa menggerakkan negara lebih cepat daripada lembaga legislatif yang dibayar untuk bekerja penuh waktu. Kita hidup di zaman ketika parlemen sedang rapat, tetapi keputusan publik justru diambil di kolom komentar Instagram. Demokrasi memang berasal dari kata demos (rakyat) tetapi siapa sangka rakyat masa kini hadir bukan di ruang sidang, melainkan di timeline?
Fenomena ini semakin nyata ketika kita melihat bagaimana pemerintah atau aparat sering bergerak hanya setelah sebuah konten viral. Sudah berulang kali terjadi, misalnya kasus pungli di sebuah pelabuhan yang bertahun-tahun dikeluhkan sopir, namun baru dibersihkan total setelah rekaman warganet menyebar di TikTok. Atau kasus bullying di sekolah yang sebenarnya diketahui lingkungan sekitar, tetapi baru ditindak serius setelah video beredar luas dan mengguncang emosi publik. Bahkan banyak persoalan pelayanan publik, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga kantor desa, baru mendapat perhatian setelah unggahan seseorang ditonton jutaan kali. Dahulu laporan resmi bisa berbulan-bulan menunggu proses, sekarang video 20 detik bisa membuat satu dinas melakukan jumpa pers sebelum jam makan siang.
Inilah bentuk baru dari “parlemen bayangan”, yaitu warganet. Mereka bukan kumpulan orang yang duduk di kursi empuk, tetapi kumpulan jempol yang bergerak cepat, emosional, dan tidak jarang impulsif. Ketika sebuah isu mencuat, pemerintah pun bergeser dari pola kerja yang berorientasi jangka panjang menuju pola kerja pemadam kebakaran. Kebijakan negara sering terlihat bukan sebagai hasil perencanaan matang, melainkan sebagai reaksi panik terhadap keributan digital. Yang tadinya perdebatan kebijakan, berubah menjadi lomba siapa yang paling cepat meredam viralitas.
Namun menariknya, kekuasaan warganet hanya wajah depan dari kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya adalah algoritma. Ia adalah aktor tak terlihat yang menentukan mana isu besar dan mana isu remeh yang tiba-tiba menjadi penting. Kita bisa melihat bagaimana drama selebriti dapat mengalahkan pembahasan RUU penting, atau bagaimana perdebatan sepele mampu mengubur isu serius seperti kerusakan hutan atau konflik agraria. Ini bukan karena publik tidak peduli, tetapi karena algoritma lebih suka memancing amarah dan keterkejutan ketimbang menyediakan ruang refleksi. Alhasil, politik kita sering bergerak mengikuti apa yang memancing sentimen, bukan apa yang membutuhkan perhatian.
Contoh-contoh lain makin menguatkan gambaran ini. Jalan rusak di daerah tertentu baru diperbaiki setelah seorang warganet mengunggah video sambil marah-marah dan tagarnya trending. Kasus kekerasan tertentu baru ditangani cepat setelah publik secara masif memberi tekanan lewat Twitter. Bahkan beberapa kementerian pernah membatalkan atau meninjau ulang aturan hanya dalam hitungan jam setelah trending negatif, seolah-olah suara terbanyak bukan lagi berasal dari pemilu, tetapi dari kolom komentar.
Namun tentu saja, tak semua ini buruk. Tekanan warganet kadang menjadi alat pengawasan yang lebih efektif dibanding mekanisme formal. Banyak ketidakadilan baru terungkap karena media sosial menyorotinya. Banyak korban baru mendapat keadilan karena publik berdiri di belakang mereka. Namun, kekuatan yang besar selalu membawa risiko yang besar pula. Ketika negara berjalan bukan berdasarkan prioritas strategis, tetapi berdasarkan siklus viralitas, maka arah kita ditentukan oleh emosi pekanan, bukan visi jangka panjang.
Di sinilah inti persoalannya. Demokrasi tetap membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, lembaga yang berfungsi, dan kebijakan yang disusun dengan nalar. Warganet boleh bersuara, marah, mendesak, bahkan menertawakan kekuasaan karena itu bagian dari dinamika sehat dalam negara demokratis. Namun negara tidak boleh terus-menerus dikendalikan oleh trending topic. Masa depan bangsa terlalu penting untuk ditentukan oleh algoritma yang tidak pernah ikut pemilu.
Yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar ruang publik yang lebih ramai, tetapi ruang publik yang lebih jernih. Kita memerlukan keberanian baru, berupa keberanian untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk memilah mana isu yang sekadar viral dan mana yang sungguh penting. Tanpa kemampuan itu, demokrasi akan tetap hidup, tetapi hidup sebagai demokrasi yang gelisah, diombang-ambingkan bukan oleh kebijaksanaan, melainkan oleh badai komentar yang datang dan pergi.
Dan jika kita ingin demokrasi tetap sehat, kita harus mulai membangun kesadaran kolektif bahwa suara yang keras tidak selalu benar, dan perhatian yang besar tidak selalu menunjukkan prioritas. Sebab dalam dunia yang dipenuhi keributan digital, tugas utama warga negara adalah menjaga kejernihan. Hanya dengan kejernihan itulah kita bisa memastikan bahwa kekuatan warganet menjadi berkah bagi demokrasi, bukan jebakan yang membuat negara selalu berlari mengikuti ritme trending.
[Erwin]
