BBM Langka di Luwu Utara, HMI Desak Pemda dan Pertamina Buka Data Distribusi

ruminews.id – LUWU UTARA, 11 SEPTEMBER 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwu Utara mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama Pertamina dan seluruh pihak terkait segera mengambil langkah konkret menyelesaikan persoalan kelangkaan dan sulitnya masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Luwu Utara.

Persoalan BBM tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata. Bagi masyarakat, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, transportasi, distribusi hasil pertanian, mobilitas pekerja, pelaku usaha, serta kebutuhan sehari-hari.

Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara, Muh. Elmi, menilai pemerintah harus hadir memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar imbauan. Pemerintah dan pihak terkait harus menjelaskan secara terbuka apa penyebab terganggunya ketersediaan BBM, bagaimana distribusinya, dan langkah konkret apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya,” tegas Muh. Elmi.

Menurut HMI, kondisi antrean dan keterbatasan BBM berpotensi menciptakan persoalan baru apabila tidak segera ditangani secara sistematis. Masyarakat dapat mengalami peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang, sementara kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada BBM akan menjadi pihak yang paling terdampak.

HMI PERTANYAKAN TATA KELOLA DISTRIBUSI

HMI Cabang Luwu Utara meminta pemerintah dan Pertamina memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai tata kelola distribusi BBM di Kabupaten Luwu Utara.

Sedikitnya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka:

1. Berapa kuota BBM yang dialokasikan untuk Kabupaten Luwu Utara?
2. Berapa jumlah BBM yang didistribusikan kepada masing-masing SPBU?
3. Apakah terdapat kendala dalam rantai pasok dan distribusi sehingga terjadi kekurangan di tingkat SPBU?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BBM bersubsidi agar tepat sasaran?
5. Bagaimana pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah tidak wajar atau dugaan penyalahgunaan distribusi?

Keenam,apa langkah pemerintah dan Pertamina untuk memastikan kondisi serupa tidak terus berulang?

HMI menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memperoleh penjelasan berdasarkan data, bukan sekadar asumsi maupun spekulasi.

HMI DESAK 7 LANGKAH KONKRET

Sebagai bentuk fungsi kontrol sosial, HMI Cabang Luwu Utara menyampaikan tujuh sikap:

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara segera melakukan koordinasi terpadu dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan BBM.
2. Meminta Pertamina membuka informasi mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM di Luwu Utara secara proporsional kepada publik.
3. Memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap titik-titik distribusi yang mengalami persoalan apabila terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan data dan temuan di lapangan.
5. Membuka kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti.
6. Melakukan evaluasi terhadap pola distribusi BBM di Luwu Utara agar persoalan kelangkaan tidak berulang.
7. Melibatkan unsur masyarakat dan mahasiswa dalam pengawasan sosial terhadap pelayanan dan distribusi BBM.

JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MENJADI KORBAN

HMI Cabang Luwu Utara menegaskan bahwa kritik ini bukan semata-mata untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kepentingan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewajiban memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Pertamina dan seluruh mata rantai distribusi juga harus memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.

Jika terdapat persoalan dalam distribusi, maka persoalan tersebut harus diselesaikan secara terbuka dan berdasarkan data.

Jangan sampai masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean hanya untuk mendapatkan BBM, sementara penyebab persoalannya tidak pernah dijelaskan secara terang.

HMI Cabang Luwu Utara akan terus mengawal persoalan ini melalui kajian, dialog, monitoring lapangan, advokasi kebijakan, dan langkah konstitusional sesuai fungsi organisasi mahasiswa.

“Kami ingin memastikan bahwa BBM yang merupakan kebutuhan masyarakat dapat tersedia secara cukup, distribusinya adil, pengawasannya transparan, dan masyarakat tidak menjadi korban dari lemahnya tata kelola,” tutup Muh. Elmi.

HMI CABANG LUWU UTARA

Kawal Distribusi BBM. Jaga Kepentingan Masyarakat.

YAKIN USAHA SAMPAI.