Ruminews.id, MAKASSAR —Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Aktivis Pemuda Indonesia (DPP GAPI) turut menyoroti pengungkapan jaringan (passobis) di Kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.
Ketua DPP GAPI, Risaldi Aditia, menilai pengungkapan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan, khususnya Subdit V Tipidsiber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.
Menurut Risaldi, langkah Polda Jawa Barat mengungkap jaringan yang diduga beroperasi dari wilayah Sulsel patut diapresiasi. Namun, hal tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemetaan dan pengawasan terhadap jaringan kejahatan siber telah dilakukan oleh aparat di Sulawesi Selatan.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jabar. Tetapi kami juga mempertanyakan, sejauh mana Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel melakukan pemetaan terhadap jaringan (passobis) yang beroperasi di wilayah hukumnya sendiri? tegas Risaldi Aditia.
Ia menegaskan, persoalan (passobis) tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan penipuan biasa. Aktivitas tersebut dapat berkembang menjadi kejahatan siber yang terorganisasi dan lintas wilayah, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan berkelanjutan.
DPP GAPI meminta Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga melakukan langkah proaktif melalui pemetaan jaringan, penelusuran akun dan sarana komunikasi yang digunakan, penelusuran aliran dana, serta pengembangan perkara hingga kepada pihak yang diduga menjadi pengendali jaringan.
“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Kalau memang ada jaringan yang terorganisasi, bongkar sampai ke aktor yang mengendalikan dan menikmati hasil kejahatan. Tentu semuanya harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku,”ujar Risaldi.
DPP GAPI juga mendorong adanya koordinasi antara Polda Sulsel dengan Polda Jabar serta kepolisian daerah lainnya untuk mengungkap kemungkinan jaringan (passobis) yang beroperasi lintas provinsi.
“Kami tidak menuduh Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel tidak bekerja. Kami justru meminta agar kerja tersebut diperkuat dan ditunjukkan melalui langkah konkret. Jangan sampai kepolisian dari luar daerah justru lebih dahulu mengungkap jaringan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan,” lanjutnya.
Atas persoalan tersebut, DPP GAPI mendesak:
- Menantang Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jaringan (passobis) di Sulsel.
- Mengembangkan pengungkapan terhadap aktor utama dan pihak yang diduga mengendalikan jaringan.
- Menelusuri aliran dana serta sarana digital yang digunakan dalam aktivitas penipuan.
- Memperkuat koordinasi dengan Polda Jabar dan Polda lainnya terkait kejahatan siber lintas provinsi.
- Memberikan perhatian terhadap dugaan keterlibatan atau eksploitasi anak dalam aktivitas (passobis).
- Membuka informasi perkembangan penanganan kasus kepada publik secara proporsional sesuai ketentuan hukum.
Ketua DPP GAPI Risaldi Aditia menegaskan bahwa pemberantasan kejahatan siber harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak boleh tebang pilih.
“Sulawesi Selatan jangan sampai menjadi tempat berkembangnya jaringan kejahatan siber. Kami meminta aparat bergerak sebelum korban semakin banyak dan jaringan semakin besar.”
