ruminews.id, Bantaeng – Perbaikan akses jalan di Kampung Babangen, Desa Pabumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang sepenuhnya dikerjakan melalui swadaya masyarakat menjadi potret nyata masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Jalan yang menjadi akses utama warga akhirnya diperbaiki berkat gotong royong dan hasil urunan masyarakat setempat, tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menuai keprihatinan dari Ketua Cabang Adatsampulonrua HPMB-Raya, Nusrul Adriansyah. Ia menilai sangat miris apabila masyarakat harus menanggung sendiri beban pembangunan infrastruktur yang sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah.
Kami mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat Kampung Babangen. Namun, di sisi lain, ini adalah potret yang sangat miris. Di tengah kewajiban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur yang layak, masyarakat justru harus mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan biaya sendiri untuk memperbaiki jalan yang setiap hari mereka gunakan,” tegas Nusrul Adriansyah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan tingginya semangat gotong royong masyarakat sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak dasar warga. Infrastruktur jalan bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan urat nadi yang menentukan kelancaran aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Nusrul mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.
Kami mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan amanah pembangunan. Jika masyarakat terus dipaksa memperbaiki jalan secara swadaya karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, lalu di mana letak fungsi dan tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat? Jangan sampai slogan pembangunan hanya terdengar di ruang-ruang seremonial, sementara di lapangan masyarakat masih berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dasarnya.
Nusrul mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng agar segera melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Kampung Babangen dan daerah-daerah lain yang mengalami kondisi serupa. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar janji, sehingga masyarakat tidak lagi dipaksa menutup kekurangan pembangunan melalui swadaya.
