Ruminews.id, Jakarta — Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SP-TKBMI) menyatakan buruh pelabuhan di berbagai daerah bersiap menggelar mogok nasional apabila pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak segera merespons tuntutan pekerja. Aksi tersebut disebut sebagai langkah terakhir setelah upaya dialog dinilai tidak membuahkan hasil.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, mengatakan buruh pelabuhan selama ini memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional, ekspor-impor, serta distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi para pekerja.
“Apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata dan komitmen penyelesaian dari para pemangku kepentingan, maka Pimpinan Pusat akan melakukan konsolidasi nasional dan mempertimbangkan pelaksanaan Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia,” kata Subhan dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7).
SP TKBM Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan melalui penghasilan yang layak dan berkeadilan, perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kepastian hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif pekerja.
Kedua, penyediaan program pendidikan bagi buruh pelabuhan dan keluarganya, termasuk program Buruh Sekolah, Sarjana, beasiswa dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tuntutan ketiga ialah penyelenggaraan pelatihan kerja berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi nasional, termasuk sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), guna meningkatkan profesionalisme tenaga kerja bongkar muat di tengah transformasi industri pelabuhan.
Sementara tuntutan keempat adalah penyediaan lahan dan program perumahan bagi pekerja pelabuhan. Serikat meminta pemerintah menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan pekerja, menghadirkan rumah layak huni yang terjangkau, serta memberikan dukungan pembiayaan bagi buruh berpenghasilan rendah.
Selain menyampaikan tuntutan, SP TKBM Indonesia meminta Presiden Republik Indonesia bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh operator pelabuhan segera membuka dialog nasional dengan organisasi buruh pelabuhan.
Menurut Subhan, mogok nasional bukan tujuan utama organisasi, melainkan pilihan terakhir apabila tidak ada penyelesaian melalui musyawarah.
“Kami menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan tujuan utama, melainkan pilihan terakhir apabila upaya dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil,” ujarnya.
SP TKBM Indonesia juga mengimbau seluruh buruh pelabuhan di Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, solidaritas, disiplin organisasi, serta mengedepankan perjuangan yang damai, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Serikat menegaskan kesejahteraan buruh pelabuhan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem logistik nasional.
“Buruh Pelabuhan adalah Pilar Logistik Nasional. Sejahterakan Buruh Pelabuhan, Majukan Pelabuhan Indonesia,” tegas Subhan.
