Ruminews.id, Yogyakarta — Kondisi negara Indonesia saat ini berada ditengah pusaran krisis berkepanjangan. Logika sesat yang dimiliki penguasa dalam mengatur pemerintahan dengan berbagai program kerja yang semakin menghimpit masyarakat dalam kesulitan perekonomian ternyata ditanggapi oleh sebagian masyarakat untuk tetap menjaga kewarasannya. Salah satunya dengan mengadakan kegiatan diskusi bersama.
Mojok Store dan Akademi Bahagia EA di Ngaglik, Sleman mengadakan kegiatan diskusi tersebut dengan tajuk “Festival Melawan-Melawan” yang dilaksanakan Rabu-Jum’at (17-19 Juni 2026). Acara ini bukanlah subversif. Melainkan dengan kegiatan ini merupakan bentuk mencintai negara yang sedang sakit. Ada beberapa pembicara yang dihadirkan selama tiga hari festival melawan-melawan ini dilaksanakan yaitu seperti: Muhidin M. Dahlan, Zainal Arifin Mochtar, Soe Tjen Marching, Gernatatiti, dan Kalis Mardiasih.
Pada diskusi hari kedua Kamis (18/6) dengan Judul: “Melawan Logika Kekuasaan”. Pembicara saat itu adalah Soe Tjen Marching, yang merupakan penulis buku “Yang Tak Kunjung Padam” dan “Dari Dalam Kubur”. Selain menjadi penulis buku, Soe Tjen juga seorang akademisi, peneliti dan pengajar di Universitas ternama di kota London, Inggris. Diskusi ini di moderatori oleh Ardhias Nauvaly.
Dalam diskusi ini Soe Tjen mengawali dengan membicarakan militer yang semena-mena di Indonesia. Hal tersebut yang kemudian menjadi dominasi besar pada pemerintahan Prabowo Subianto saat ini. Jika mau melihat kembali di masa lalu, kita ingin mengulang masa Orde Baru. Soe Tjen sendiri hidup di masa Orde Baru, ia menceritakan tentang dominasi militer yang melukai banyak orang, militer menyerang sipil dan menghancurkan negara melalui dwifungsi ABRI. Soe Tjen sendiri sebagai etnis Tionghoa mengalami sendiri diskriminasi etnis yang dilakukan pemerintah saat itu. Pasca tahun 1965 pribumi di adu domba dengan etnis Tionghoa, diharuskan memiliki identitas khusus, harus tinggal di pecinan (Ketandan, Glodok dll.) serta pelarangan aksara Tionghoa muncul di setiap sudut publik di beberapa kota besar saat itu. Sehingga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan menjadikan masyarakat terutama etnis Tionghoa sebagai kambing hitam dari konflik-konflik yang terjadi di masa Orde Baru.
Soe Tjen juga menjelaskan pemerintahan saat itu juga memiliki mental anti diskusi, militer punya jarak terhadap masyarakat sehingga semboyan sebagai pelindung masyarakat menjadi hal yang sulit di capai saat itu, Demokrasi yang digaungkan juga hanya menjadi simbol karena dominasi Orba menjadi bagian yang terlihat dibandingkan aspirasi masyarakat. Menurut logika kekuasaan yang ada, kelompok Nasionalis dianggap sebagai pengkritik pemerintah yang “Ngawur”, sedangkan pemerintah sendiri merasa paranoid dan takut dengan buku, karena pemerintahan saat ini dijalankan dengan strategi politik kepentingan tanpa memahami esensi memajukan Indonesia yang lebih baik melalui dialektika atau pendidikan. Sehingga narasi yang dibuat diputarbalikan, para mahasiswa pengkritik pemerintah dianggap ngawur dan serampangan sedangkan pemerintah yang membuat program dianggap sebagai Nasionalis sesungguhnya, walaupun dijalankan dengan serampangan dan penuh kepentingan.
Dalam diskusi ini Soe Tjen juga menjelaskan bahwa “Empati” seharusnya dimiliki oleh setiap manusia, termasuk juga pada elit penguasa. Penempatan Empati yang tidak dimiliki elit, membuat strategi untuk memecah empati ini diterapkan dalam logika kekuasaan. Pidato Presiden menjadi alat untuk memecah psikologis masyarakat, menerima segala kebijakan di tengah krisis yang ada, namun pejabat elit di DPR mendapatkan gaji 300 juta/bulan, namun kinerjanya amburadul sedangkan dengan logika ini, masyarakat masih tunduk dengan pajak, mencukupi gaji DPR yang kini kinerjanya sudah tidak dapat lagi di kritik oleh rakyat.
Kata “Kudeta” juga sempat ditanyakan oleh Soe Tjen kepada peserta diskusi sore itu, kemudian menghubungkannya pada penelitiannya kepada para eksil di tahun 1965.
“Jadi Kudeta itu apa sih?”
Tanya Soe Tjen.
“Kudeta adalah penggulingan kekuasaan”,
lalu jikalau peristiwa 1965 itu adalah Kudeta yang gagal, mengapa pemerintahannya berganti? Sampai sekarang Supersemar sebagai satu-satunya sumber pergantian kekuasaan Sukarno tidak pernah ditemukan, isu kebencian masyarakat terhadap Komunis difasilitasi negara tanpa harus memiliki dasar kenapa masyarakat harus membenci kelompok Komunis. Buku-buku yang berbau Komunis saat itu dibakar, dihilangkan hingga masyarakat belum memahami apakah benar Komunis itu juga Ateis?
Aidit yang menjadi ketua PKI justru hafal Al-Quran. Jika memang negara melarang paham ini, ya berikan kritik terhadap sumber-sumber terkait ideologi tersebut dan biarkan masyarakat mengenal ideologi ini agar dapat juga melakukan kritik, bukan hanya sekedar doktrin politik maupun propaganda, demikian yang dikatakan Soe Tjen terhadap logika kekuasaan yang terjadi di akhir kekuasaan Sukarno hingga Soeharto berkuasa. Logika kekuasaan seperti inilah yang kemudian diterapkan pada program-program pemerintah saat ini seperti MBG, KDMP sampai PSN, masyarakat dipaksa menjalankannya tanpa boleh mengkritik, memberi masukan dan solusi, sebaliknya Presiden hanya tutup telinga terkait berbagai masukan dan kritik tersebut, sehingga apa yang diharapkan masyarakat terhadap negara?
Diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab, ada yang bertanya tentang nasib penyintas 1965 yang sampai saat ini masih belum menerima hak-haknya sebagai warga negara, kemudian tentang ibuisme dan kesetaraan gender yang membawa pembicaraan tanya jawab ini kepada pemahaman feminisme. Ada juga peserta diskusi yang menanggapi tentang Kuasa Rakyat (Demokrasi) yang menghubungkannya pada relevansi negara fiksi saat ini. Memiliki negara namun seolah-olah negara tak ada bagi masyarakatnya. Diskusi tanya jawab berakhir pada pukul 18.00 WIB, kemudian moderator menutup acara dengan foto serta pemberian tanda tangan Soe Tjen Marching di beberapa karya yang ditulisnya.
Penulis: Angga Riyon Nugroho, S.Pd.
Editor: Iman Amirullah, S.Sos.
