ruminews.id, Makassar — Cipayung plus kota makassar menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani kehidupan rakyat. Aksi yang di mulai pada pukul 16:00 WITA, terdiri dari PMKRI, PMII, GMNI, GMKI, LMND, IMM, IMM MAKTIM, dan KAMMI.
Aksi ini menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan hingga menyentuh kisaran Rp17.900–Rp18.000 per dolar AS. Massa aksi menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan indikator adanya tekanan serius terhadap fondasi ekonomi nasional yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Cipayung plus kota makassar menilai pelemahan rupiah merupakan akumulasi dari berbagai faktor global dan domestik, mulai dari ketegangan geopolitik internasional, penguatan dolar AS, keluarnya modal asing, hingga menurunnya kemampuan domestik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya harga pangan dan bahan baku industri, bertambahnya biaya pendidikan dan kesehatan yang masih bergantung pada impor, meningkatnya beban utang sektor swasta berbasis dolar AS, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor.
Ketua PMII Cabang Makassar, Hariandi sekaligus Jendral lapangan menyampaikan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan fundamental yang berdampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang makassar, Michael Angelo Tandiayuk, Menyampaikan, bahwa aksi tersebut merupakan bentuk sikap moral mahasiswa dalam merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan rakyat. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat banyak.
Ketua GMNI Cabang Makassar, Royntus
A. Abu, mengatakan, menyoroti berbagai persoalan terkait tata kelola dan kinerja Badan Gizi Nasional yang dinilai belum menunjukkan efektivitas serta transparansi dalam menjalankan program-program strategis pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Febri Tiring, Ketua GMKI Cabang makassar, juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik agar lembaga negara tetap bekerja sesuai mandat rakyat. Dan juga dalam orasinya ia menyoroti, Badan Gizi Nasional dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar rakyat terkait ketahanan dan kualitas gizi. Namun apabila dalam praktiknya muncul berbagai persoalan tata kelola dan minim transparansi, maka evaluasi total terhadap pimpinan BGN adalah langkah yang wajar dan harus dilakukan.
Sementara itu, Ketua EK LMND MAKASSAR, Nur Alif, dalam orasi nya menyampaikan bahwa lembaga negara yang mengurus persoalan gizi masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan publik yang kuat. ia juga menyoroti untuk segera mencopot Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia serta melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah kebijakan yang mampu memperkuat produksi nasional dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Negara harus membangun fondasi ekonomi yang mandiri dan berdaulat, bukan sekadar memperbesar belanja negara tanpa arah transformasi yang jelas.
Ketua IMM Cabang makassar, Firman Karim, juga menyoroti Di berbagai daerah masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan sarana belajar, hingga mahalnya biaya pendidikan yang menjadi beban keluarga. Ironisnya, di tengah berbagai persoalan tersebut, anggaran pendidikan justru berpotensi tergerus untuk program yang berada di luar sektor pendidikan itu sendiri.
Dan sementara itu Ketua IMM Cabang makassar Timur, Raihan Renanda H,
Menegaskan bahwa dilakukannya restorasi menyeluruh terhadap aparat NKRI agar kembali pada fungsi utamanya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Reformasi kelembagaan, penguatan profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang adil harus menjadi prioritas utama.
Ketua, PD KAMMI Makassar, Muhammad Ilham mengatakan, Sampai hari ini, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan, mulai dari tingginya angka pengangguran, maraknya PHK di berbagai sektor, hingga sulitnya lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai kompetensinya.
Kami memberikan catatan kepada DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN : Aksi kami bukanlah seremonial dan momentum saja, kami akan kembali dan membawa massa lebih banyak untuk menyuarakan isu-isu yang kami bawa.
Cipayung plus kota makassar.
