28 Juli 2025

ruminews.id – Makassar — DPRD Kota Makassar menerima audiensi massa Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila yang menggelar aksi di depan gedung dewan, Senin (28/7/2025). Mereka menuntut pertanggungjawaban manajemen Alfamidi atas dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap salah seorang warga. Aksi ini dipicu insiden pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra bersama rekannya, Cici, dituduh mencuri saat berbelanja di salah satu gerai Alfamidi. Namun, setelah diperiksa melalui rekaman CCTV, tuduhan tersebut tidak terbukti. Ketua SAPMA PP Kota Makassar, Husnul Mubarak, menyebut kejadian itu sebagai bentuk arogansi pihak Alfamidi. Ia menilai menahan dan menggeledah pelanggan di depan umum tanpa bukti kuat mencederai hak warga. “Kami tidak bisa diam. Tuduhan palsu ini mencemarkan nama baik warga Makassar dan melukai rasa keadilan. Alfamidi harus bertanggung jawab,” tegas Husnul. SAPMA PP mendesak manajemen Alfamidi membuat klarifikasi dan permohonan maaf terbuka kepada korban, serta meminta pemerintah kota dan DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menyatakan dewan akan mengagendakan pemanggilan terhadap manajemen seluruh jaringan ritel besar, termasuk Alfamidi, Alfamart, dan Indomaret.

ruminews.id – Makassar — Puluhan pedagang Pasar Cidu mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani, Senin (28/7/2025). Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan skema ganjil genap yang diusulkan pemerintah kecamatan sebagai solusi mengurai kemacetan di sekitar pasar. Perwakilan pedagang menilai kebijakan tersebut sangat merugikan karena membatasi hari mereka berjualan. Dengan skema itu, pedagang hanya diizinkan berdagang secara selang-seling. “Kalau kami tidak bisa jualan selama 10 hari dalam sebulan, tentu sangat memukul ekonomi kami. Ini adalah satu-satunya sumber penghasilan,” ujar Ishak, pedagang kuliner Pasar Cidu, saat menyampaikan aspirasi di hadapan legislator. Menurutnya, selama lima tahun berdagang di lokasi tersebut, tidak pernah ada teguran maupun pemberitahuan resmi soal pelanggaran aturan. Ia pun mempertanyakan mengapa kebijakan ganjil genap tiba-tiba muncul tanpa sosialisasi jelas. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Makassar Fraksi PKS, Hartono, menegaskan penataan pasar tidak boleh mengorbankan mata pencaharian warga. Ia mengusulkan agar segera digelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan seluruh pihak terkait.