ruminews.id, – Dalam sidang yang digelar pada Senin 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi calon Wali Kota Palopo, Trisal Tahir, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo 2024. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa ijazah Paket C yang digunakan oleh Trisal Tahir tidak terdaftar dan dinyatakan tidak sah secara hukum.
Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo tahun 2024, pasangan calon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Akhmad Syarifuddin, memperoleh 33.933 suara, unggul tipis dengan selisih 595 suara dari pasangan nomor urut 2, Farid Kasim dan Nurhaenih, yang meraih 33.338 suara. Pasangan nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tenri Karta, mendapatkan 19.484 suara, sementara pasangan nomor urut 1, Putri Dakka dan Haidir Basir, memperoleh 7.729 suara
Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mendiskualifikasi Trisal Tahir karena penggunaan ijazah Paket C yang tidak sah, dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Trisal Tahir sebagai calon.
Lanjut, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa Trisal Tahir tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan karena menggunakan ijazah yang tidak valid. Akibatnya, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa keikutsertaan Trisal Tahir sebagai calon. Namun, pasangan Trisal, yaitu calon Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin, tetap dapat melanjutkan pencalonannya.
Namun, dengan putusan MK ini, KPU Palopo diwajibkan untuk segera melaksanakan PSU sesuai dengan perintah pengadilan. Partai pengusung pasangan calon Trisal-Akhmad diminta untuk mengusulkan calon wali kota pengganti tanpa mengganti posisi Akhmad Syarifuddin sebagai calon wakil wali kota.
