Ruminews.id, Jakarta — Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan signifikan. Survei Nasional Tempo Data Science mencatat approval rating pemerintah berada di angka 37 persen pada Agustus 2026.
Angka tersebut turun tajam dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 75 persen dan Maret 2026 sebesar 58 persen. Dalam survei terbaru, sebanyak 34 persen responden menyatakan puas dan 3 persen sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, 62 persen menyatakan tidak puas, terdiri atas 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.
General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengatakan penurunan kepuasan tersebut menunjukkan evaluasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terus memburuk menjelang memasuki tahun ketiga masa pemerintahan pada Oktober 2026.
Secara individual, tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo berada di angka 40 persen, sedangkan Wakil Presiden Gibran sebesar 33 persen. Rata-rata penilaian terhadap kinerja pemerintahan berada pada skor 5,7 dari 10, dengan Prabowo memperoleh skor 5,8 dan Gibran 5,3.
Ketidakpuasan tertinggi tercatat di Banten dengan 76 persen, disusul DKI Jakarta 73 persen, Jawa Tengah dan DIY 68 persen, Sumatera 66 persen, serta Jawa Barat 66 persen.
Berdasarkan kelompok usia, ketidakpuasan paling tinggi berasal dari kelompok usia 26–30 tahun sebesar 74 persen. Selanjutnya kelompok usia 21–25 tahun sebesar 67 persen dan kelompok usia 20 tahun ke bawah sebesar 66 persen.
Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Penelitian menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tekanan Ekonomi Jadi Faktor Utama
Tempo Data Science menemukan tekanan ekonomi sehari-hari menjadi salah satu faktor utama yang mendorong ketidakpuasan publik. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam kategori buruk atau lebih buruk.
Dua persoalan yang paling banyak dirasakan masyarakat adalah kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya memperoleh pekerjaan. Sebanyak 77 persen responden menilai harga kebutuhan pokok semakin mahal, sementara 16 persen lainnya menyebut harga kebutuhan pokok masih mahal. Dengan demikian, total 93 persen responden merasakan persoalan harga kebutuhan pokok.
Sementara dalam persoalan lapangan kerja, 57 persen responden menilai mencari pekerjaan semakin sulit dan 30 persen menyatakan masih sulit. Total 87 persen responden merasakan persoalan dalam memperoleh pekerjaan.
Tekanan tersebut turut tercermin dalam evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi sektor dengan penilaian negatif tertinggi, yakni 81 persen responden menilainya buruk atau kurang baik. Berikutnya penciptaan lapangan kerja sebesar 79 persen dan pengurangan kemiskinan sebesar 72 persen.
Di sisi lain, pemerintah memperoleh penilaian positif dalam sejumlah pelayanan dasar. Ketersediaan listrik dinilai baik oleh 74 persen responden dan sangat baik oleh 4 persen. Sementara kualitas pelayanan administrasi publik dinilai baik oleh 71 persen dan sangat baik oleh 8 persen.
MBG Disorot, Bansos Relatif Mendapat Apresiasi
Survei juga memotret tingkat penerimaan masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat awareness sebesar 99 persen, tetapi 51 persen keluarga penerima manfaat menyatakan kurang puas atau tidak puas.
Ketidakpuasan terhadap MBG paling tinggi ditemukan di Banten sebesar 65 persen dan kawasan perkotaan sebesar 53 persen.
Sementara itu, program bantuan sosial menjangkau sekitar 41 persen keluarga di Indonesia. Tingkat penerimaan terhadap sejumlah program bansos relatif tinggi, dengan PKH mencapai 95 persen, PIP/KIP 93 persen, dan BPNT/Kartu Sembako 91 persen. Beras atau bantuan pangan menjadi bentuk bantuan yang paling banyak diterima responden, yakni 59 persen.
Dedi Mulyadi Unggul dalam Simulasi Pilpres 2029
Penurunan kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga beriringan dengan dinamika preferensi politik masyarakat menuju Pemilu 2029.
Dalam simulasi jika pemilihan presiden digelar saat survei dilakukan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan elektabilitas 42 persen. Ia disusul Prabowo Subianto 15 persen, Anies Baswedan 10 persen, Gibran Rakabuming Raka 6 persen, Sherly Tjoanda 4 persen, Ganjar Pranowo 4 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 3 persen, dan Mahfud MD 2 persen.
Keunggulan Dedi Mulyadi berkaitan dengan persepsi publik terhadap kedekatannya dengan masyarakat. Sebanyak 78 persen responden mengasosiasikan Dedi sebagai sosok yang dekat dan mau mendengar rakyat. Sementara Prabowo lebih kuat diasosiasikan dengan atribut ketegasan, yang dipilih oleh 60 persen responden.
Namun, peta elektoral menuju 2029 masih sangat cair. Sebanyak 48 persen responden menyatakan mungkin atau sangat mungkin mengubah pilihan politik sebelum hari pemilu. Sebanyak 74 persen responden juga menyatakan keputusan memilih ditentukan secara mandiri.
Dalam simulasi pilihan partai politik, Gerindra berada di posisi teratas dengan 20 persen, disusul PDIP 16 persen, Golkar 10 persen, PKB 8 persen, NasDem 5 persen, dan Demokrat 5 persen. Sebanyak 24 persen responden masih merahasiakan atau belum menentukan pilihan partai.
Survei juga menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama pembentukan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dengan proporsi 30 persen, diikuti televisi 28 persen dan lingkungan keluarga atau teman 23 persen. Sementara rilis resmi pemerintah hanya menjadi rujukan utama bagi 2 persen responden.
Untuk akses informasi harian, WhatsApp menjadi platform yang paling banyak digunakan dengan 70 persen, disusul TikTok 35 persen, Facebook 28 persen, dan televisi 26 persen.
