Ruminews.id, Dhaka — Koalisi organisasi pembela hak migran di Bangladesh menolak struktur baru perekrutan pekerja untuk Malaysia yang melibatkan 338 agen. Mereka menilai skema tersebut berisiko hanya menjadi bentuk baru dari sindikasi dalam proses migrasi kerja.
Penolakan itu disampaikan dalam pertemuan mendesak yang digelar 10 organisasi anggota International Migrants Alliance (IMA) Cabang Bangladesh di Dhaka, Senin (31/8/2026). Pertemuan tersebut membahas struktur perekrutan baru yang diumumkan pemerintah Bangladesh untuk pengiriman pekerja ke Malaysia.
Berdasarkan pengumuman Kementerian Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Bangladesh pada 29 Agustus 2026, sebanyak 338 agen akan terlibat dalam proses perekrutan. Sebanyak 25 agen dipilih langsung oleh pemerintah Malaysia, sementara 312 agen lainnya akan berfungsi sebagai agen asosiasi. Perusahaan milik negara Bangladesh Overseas Employment and Services Limited (BOESL) juga akan terlibat dalam proses tersebut.
Pemerintah Bangladesh menyatakan prosedur akhir perekrutan masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah juga mengingatkan calon pekerja agar tidak melakukan pembayaran, pemeriksaan kesehatan, ataupun menyerahkan paspor sebelum petunjuk resmi diterbitkan.
Namun, koalisi menilai pembagian antara 25 agen utama dan 312 agen asosiasi tidak menyelesaikan persoalan mendasar dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.
Mereka menyebut struktur tersebut sebagai “repackaged syndicate” atau sindikat yang dikemas ulang. Menurut koalisi, meskipun jumlah agen yang terlibat mencapai ratusan, kendali dan kekuatan menentukan harga tetap berpotensi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
“We do not want a syndicate of 25, of 338, or of any number.”
Mereka menegaskan setiap agen perekrutan yang memiliki lisensi di Bangladesh seharusnya memperoleh akses yang setara dan terbuka terhadap pasar kerja Malaysia.
Soroti Biaya Migrasi dan Nasib Ribuan Pekerja
Persoalan biaya menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran koalisi. Secara resmi, biaya migrasi ditetapkan sebesar 78.990 taka. Namun, dalam praktik sebelumnya, pekerja disebut harus membayar antara 550.000 hingga 600.000 taka.
Koalisi juga menyoroti nasib 16.970 pekerja yang telah memperoleh izin penuh dari Bangladesh Manpower Employment and Training (BMET) dan telah membayar seluruh biaya, tetapi tidak dapat berangkat sebelum batas waktu yang ditetapkan Malaysia pada 31 Mei 2024.
Lebih dari dua tahun kemudian, menurut koalisi, belum ada satu pun dari pekerja tersebut yang dilaporkan menerima pengembalian dana.
Situasi tersebut menjadi persoalan serius bagi organisasi pembela hak migran karena biaya migrasi yang tinggi dapat membuat pekerja menanggung utang sejak sebelum keberangkatan. Ketika keberangkatan gagal, beban tersebut tetap harus ditanggung pekerja dan keluarganya.
Sambut Komitmen Migrasi Tanpa Biaya
Di tengah kritik tersebut, koalisi menyambut baik komitmen pemerintah bahwa Malaysia pada prinsipnya telah menyetujui perekrutan awal 10.000 pekerja Bangladesh tanpa membebankan biaya kepada pekerja.
Kelompok pertama dijadwalkan berangkat melalui BOESL menggunakan penerbangan charter khusus. Namun, koalisi meminta agar komitmen tersebut diverifikasi secara independen dan dijalankan secara transparan.
Mereka juga mengingatkan agar skema tanpa biaya tersebut tidak berhenti sebagai program simbolis untuk kelompok pekerja pertama saja.
Bagi koalisi, mekanisme migrasi tanpa biaya perlu diperluas secara bertahap hingga mencakup keseluruhan proses perekrutan pekerja Bangladesh ke Malaysia.
Minta Pengembalian Dana 16.970 Pekerja
Dalam pernyataan bersama tersebut, koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Bangladesh dan Malaysia.
Mereka meminta kedua pemerintah menolak segala bentuk struktur sindikasi, baik yang menggunakan model 25 agen maupun 338 agen, dan memastikan seluruh agen perekrutan yang memiliki izin mendapatkan akses terbuka dan setara.
Koalisi juga mendesak adanya verifikasi independen terhadap program 10.000 penempatan tanpa biaya serta perluasan model tersebut ke keseluruhan proses migrasi.
Selain itu, mereka meminta pemerintah segera mengembalikan seluruh dana milik 16.970 pekerja yang telah mendapatkan izin berangkat tetapi akhirnya tidak dapat meninggalkan Bangladesh.
Tidak hanya menyangkut pekerja yang akan berangkat, koalisi juga meminta pemerintah Bangladesh dan Malaysia memastikan pekerja Bangladesh yang sudah berada di Malaysia mendapatkan kondisi kerja yang aman, diperlakukan secara bermartabat, serta memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau.
Pertemuan tersebut diikuti oleh 10 organisasi anggota IMA Cabang Bangladesh yang bekerja pada isu migrasi aman, hak-hak pekerja migran, dan perlindungan pekerja.
Pertemuan dipimpin CWCS, dengan sejumlah organisasi menyampaikan pandangan dan laporan, serta melibatkan perwakilan asosiasi agen perekrutan dan pekerja migran yang telah kembali dari luar negeri.
