May Day 2026, SBIPT Tuntut Reformasi Sistem Jaminan Pensiun Bagi PMI di Taiwan

Ruminews.id, Taipei — Pekerja migran Indonesia (PMI) akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Taiwan. Melalui mobilisasi besar-besaran, mereka menuntut penghapusan diskriminasi dalam sistem jaminan sosial, khususnya akses terhadap dana pensiun bagi pekerja migran.

Aksi yang akan digelar pada Jumat, 1 Mei 2026 ini dijadwalkan dimulai di depan Presidential Office Building dan dilanjutkan dengan long march menuju Legislative Yuan. Lebih dari 6.000 peserta telah menyatakan kesiapan hadir, dengan jumlah yang terus bertambah.

Dalam aksi akbar ini, SBIPT memfokuskan dorongan terhadap isu ketimpangan perlindungan sosial yang masih dialami pekerja migran di Taiwan, terutama di sektor rumah tangga dan perawatan. Sebagai bagian dari rangkaian menuju May Day, SBIPT bersama aliansi buruh telah lebih dulu menggelar konferensi pers pada 17 April 2026 di depan Kantor Presiden Taiwan. Mereka menegaskan bahwa sistem dana pensiun di Taiwan saat ini masih belum inklusif dan cenderung mengecualikan pekerja migran.

SBIPT menyoroti bahwa pekerja lokal dengan jenis pekerjaan serupa dapat mengakses dana pensiun, sementara pekerja migran, baik di sektor domestik maupun industri sering kali tidak mendapatkan hak yang sama.

Ketimpangan ini dinilai sebagai masalah struktural. Pekerja migran, meskipun berkontribusi besar terhadap ekonomi Taiwan, masih diposisikan sebagai tenaga kerja sementara dan belum sepenuhnya diakui dalam sistem perlindungan sosial nasional.

“Hari ini kami merawat orang tua dan keluarga di Taiwan, tetapi ketika kami sendiri menjadi tua atau sakit siapa yang akan merawat kami?” tegas SBIPT.

Melalui Aliansi May Day 2026, SBIPT bersama organisasi lainnya mendorong reformasi kebijakan yang lebih inklusif. Mereka menuntut agar sistem dana pensiun tidak lagi membedakan pekerja berdasarkan kewarganegaraan, status, maupun hubungan kerja, melainkan berdasarkan prinsip bahwa setiap pekerja yang menerima upah berhak atas jaminan pensiun. Selain itu, pekerja migran sektor perawatan rumah tangga didorong untuk dimasukkan ke dalam skema asuransi tenaga kerja agar memperoleh perlindungan sosial yang setara. Pemerintah juga diminta meningkatkan subsidi premi asuransi hingga 50 persen guna meringankan beban sekaligus membangun sistem yang lebih berkelanjutan.

Selain di Taipei, aksi serupa juga akan berlangsung di Kaohsiung. Di ibu kota, pekerja migran Indonesia akan berbaris bersama pekerja lokal, menegaskan bahwa perjuangan buruh melampaui batas negara. Momentum ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia kini bukan sekadar pelengkap dalam gerakan buruh di Taiwan, melainkan aktor penting yang mendorong perubahan menuju sistem yang lebih adil dan setara.

Share

PENCARIAN
BERITA LAINNYA
  • All Posts
  • Bantaeng
  • Berau
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Hulu Sungai Selatan
  • Infotainment
  • Internasional
  • Jakarta
  • Kesehatan
  • Kriminal
  • Kualanamu
  • Luwu Timur
  • Mandalika
  • Nasional
  • Olahraga
  • Opini
  • Pali
  • Palu
  • Papua
  • Pemerintahan
  • Pemuda
  • Pendidikan
  • Pertanian
  • Peternakan
  • Politik
  • Soppeng
  • Tekhnologi
    •   Back
    • Makassar
    • Gowa
    • Maros
    • Takalar
    • Palopo
    • Jeneponto
    • Pangkep
    • Pare-pare
    • IKN
    • Bone
    • Bulukumba
    • Towuti
    • Sidrap
    • Purwakarta
    • Pekanbaru
    • Berau
    • Kolaka Timur
    • Enrekang
    • Serang
    • Tangerang Selatan
    • Bima
    • Nusa Tenggara Timur
    • Kolaka Utara
    • Barru
    • Cibubur
    • Jakarta
    • Luwu Timur
    • Luwu Utara
    • Padang
    • Pinrang
    • Polewali Mandar
    • Toraja
    • Selayar
    • Mamuju
    • Donggala
    • Soppeng
    • Parigi Moutong
    • Yogyakarta
    • Jawa Timur
    • Labuan Bajo
    • Mamasa
    • Kualanamu
    • Bantaeng
    • Ambon
    • Sinjai
    • Bombana
    • Jambi
    • Samarinda
    • Sorong
    • Tegal
    • Kendal
    • Kulon Progo
    • Morowali
    • Blora
    • Tual
    • Gunungkidul
    • Banten
    • Cilacap
    • Jayapura
    • Batam
    • Bantul
    • Sleman
    • Halmahera
    • Banjarnegara
    • Toraja Utara
    • Nabire
    • Bangkalan
    • Solo
    • Lamongan
    • Tangerang
    • Papua
    • Luwu
    • Malili
    • Tanah Bumbu
    •   Back
    • Badan Gizi Nasional
    •   Back
    • Dinas Koperasi Makassar
    •   Back
    • DPRD Kota Makassar
    • Prov Sulawesi Selatan
    • Pemerintah Kota Makassar
    • Pemerintah kabupaten Gowa
    • Dinas Koperasi Makassar
Scroll to Top