ruminews.id – Kader Federasi rakyat indonesia (FRI) Meminta Ketua DPC Gerindra Bone Tidak Tutup Mata atas Dugaan Penganiayaan terhadap Staf oleh Ketua DPRD Bone.
Kader Federasi Rakyat Indonesia (FRI), Pardi mendesak Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bone untuk tidak menutup mata terhadap dugaan insiden penganiayaan yang di duga melibatkan Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, terhadap salah satu seorang stafnya yang bernama Yuli.
Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan insiden tersebut terjadi pada Rabu, 22 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 wita. Dalam peristiwa tersebut, korban di duga di lempari kue, di paksa memasukkan kue di dalam mulutnya, kemudian di siram dengan air.
Dugaan tersebut kini menjadi perhatian serius bagi publik dan di harapkan di proses sesuai hukum yang berlaku,dan harus disikapi secara serius, terbuka dan bertanggung jawab demi menjaga marwah lembaga serta kepercayaan masyarakat.
“Pardi, menilai apabila dugaan tersebut benar, tindakan itu tidak hanya berpotensi melanggar hukum,tetapi juga mencederai etika seorang pejabat publik serta dapat berdampak pada citra lembaga DPRD dan partai Gerindra. ia meminta ketua DPC Partai Gerindra Bone segera mengambil sikap dengan melakukan evaluasi internal terhadap kadernya sesuai mekanisme organisasi, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.”
Sebagai partai politik yang menaungi kadernya, DPC Gerindra Bone diharapkan tidak bersikap pasif. Sebaliknya, partai perlu menunjukkan komitmen terhadap penegakan etika, disiplin organisasi, dan penghormatan terhadap hukum dengan mendorong proses klarifikasi serta mendukung penanganan perkara secara objektif.
“Kami meminta Ketua DPC Gerindra Bone tidak tinggal diam dan juga tidak menutup mata. Sebagai pimpinan partai di daerah sudah sepatutnya menunjukkan sikap yang benar dan bertanggung jawab terdapat dugaan penganiayaan yang menyeret nama kadernya. Partai harus menghormati proses penegakan hukum yang adil dan transparan dan mengambil langkah organisasi sesuai aturan,dan tidak boleh ada kesan pembiaran atau perlindungan terhadap siapa pun,” tegas pardi.
Pardi juga mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen, profesional, dan akuntabel agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Penanganan yang objektif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara maupun partai politik.
