Ruminews.id — Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC Navy) menegaskan bahwa Iran masih memegang kendali penuh atas Selat Hormuz. Pernyataan tersebut sekaligus membantah klaim pejabat Amerika Serikat yang menyebut jalur pelayaran strategis itu telah kembali terbuka.
Dalam pernyataan pada Jumat (28/8/2026), IRGC Navy menyebut kontrol Iran atas Selat Hormuz masih berada dalam kondisi “lengkap dan menentukan”.
“Kontrol yang dilakukan oleh pasukan Republik Islam atas Selat Hormuz yang strategis bersifat lengkap dan menentukan,” demikian pernyataan IRGC Navy seperti dilaporkan Press TV.
IRGC Navy juga menilai pernyataan pejabat Amerika Serikat mengenai dibukanya kembali Selat Hormuz sebagai klaim yang tidak benar. Menurut mereka, pernyataan tersebut digunakan untuk memengaruhi harga minyak sekaligus menutupi kegagalan Washington.
Iran menegaskan kapal yang hendak melintasi Selat Hormuz tidak dapat melakukannya secara bebas tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan otoritas Iran.
Ketentuan tersebut, menurut IRGC Navy, akan tetap diberlakukan hingga apa yang disebut Teheran sebagai agresi Amerika Serikat terhadap Iran berakhir dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kesepakatan sebelumnya dipenuhi.
Selat Hormuz Jadi Titik Panas Konflik Iran-AS
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman tersebut menjadi jalur penting bagi distribusi minyak dan gas global.
Karena itu, setiap pembatasan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz berpotensi memberikan dampak terhadap pasokan energi dan harga minyak dunia.
Iran mulai menutup akses bagi kapal yang tidak memenuhi ketentuan pelayaran setelah konflik terbaru pecah pada 28 Februari 2026.
Situasi sempat berubah pada Juni setelah Iran dan Amerika Serikat mencapai nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan. Salah satu poin kesepahaman tersebut adalah pembukaan kembali Selat Hormuz untuk jangka waktu 60 hari.
Namun, menurut Iran, kesepahaman itu tidak dapat dipertahankan setelah Amerika Serikat dinilai melanggar komitmen yang telah disepakati.
Teheran kemudian kembali memberlakukan pembatasan terhadap pelayaran dan menetapkan sejumlah persyaratan sebelum akses Selat Hormuz dapat dibuka secara lebih luas.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Kazem Gharibabadi sebelumnya menyebut sejumlah tuntutan Iran, di antaranya penghentian blokade ekonomi Amerika Serikat, penghentian agresi terhadap Iran dan negara-negara lain di kawasan, serta kejelasan mengenai situasi blokade terhadap Yaman.
Gharibabadi juga mengatakan posisi Iran terhadap Selat Hormuz berubah setelah konflik berlangsung selama 40 hari.
“Setelah perang 40 hari, Selat Hormuz telah menjadi persoalan keamanan nasional Iran,” kata Gharibabadi.
Menurut Iran, perkembangan konflik menunjukkan bahwa Selat Hormuz tidak lagi semata-mata berkaitan dengan lalu lintas maritim. Jalur tersebut telah menjadi bagian dari kepentingan keamanan nasional Teheran.
Iran juga menilai negara-negara yang berseberangan dengan Teheran beserta sekutunya dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk kepentingan militer maupun ekonomi ketika tekanan terhadap Iran berlangsung.
Klaim Iran dan AS Berlawanan
Pernyataan terbaru IRGC Navy memperlihatkan bahwa Selat Hormuz masih menjadi salah satu instrumen strategis Iran dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat.
Di sisi lain, Washington berupaya menunjukkan bahwa jalur pelayaran tersebut dapat kembali beroperasi. Perbedaan klaim ini membuat status Selat Hormuz menjadi bagian dari tarik-menarik politik dan keamanan antara kedua negara.
Dengan tetap mewajibkan kapal melakukan koordinasi dengan otoritas Iran, Teheran pada praktiknya masih mempertahankan kemampuan untuk menentukan bagaimana lalu lintas maritim di Selat Hormuz berlangsung.
Situasi tersebut menjadikan Selat Hormuz salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran-Amerika Serikat. Perubahan kebijakan Iran terhadap jalur tersebut tidak hanya berpotensi mem
